www.newsbidik.com

Kami masyarakat miskin tidak pernah ada yang membela, karena kami memang tidak mampu membiayai mereka. Kami hanya ingin tanah kami diakui, bukan dirampas,” — Saiful, petani sawit di Gampong Bumi Sari.

Masyarakat berharap Aparat Penegak Hukum segera mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan Dana Desa ini demi menjaga integritas tata kelola keuangan desa dan memberi efek jera bagi pelaku.”

Galian C ilegal marak di Klaten APH diminta Tertipkan NEWS BIDIK KLATEN JATENG

Media yang menyaru lembaga negara berpotensi menyesatkan publik dan akan kami tindak tegas.”
Muhammad Jazuli, Ketua Komisi Pengaduan & Penegakan Etika Pers Dewan Pers

BERITA DAERAH NEWS-BIDIK NAGAN RAYA ACEH

Ketua Koperasi Merah Putih Desa Cot Rambong Diduga Lakukan Pungli, Warga Minta APH Bertindak

Wahana Wisata Air Citumang siap menyambut libur Nataru 2025/2026 dengan standar keamanan yang ditingkatkan. Koordinasi dengan dinas terkait serta unsur TNI–Polri telah dilakukan, termasuk kesiapan pemandu bersertifikasi dan tim medis siaga. Pengunjung dihimbau memastikan kondisi kesehatan prima demi keamanan bersama.”

GMBI Aceh meminta Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penjelasan transparan kepada publik terkait pelaksanaan Putusan PK 2018 atas PT Surya Panen Subur. Kami ingin memastikan apakah seluruh kewajiban, termasuk ganti rugi dan pemulihan lingkungan, benar-benar telah dijalankan,” tegas Ketua GMBI Aceh, Zulfikar Za.

Tim SAR kembali menemukan tiga jenazah di sektor A2 dan C2 meski cuaca buruk mengancam proses pencarian. Dengan bantuan 12 excavator, operasi terus dikebut demi menemukan lebih banyak korban sebelum hujan lebat kembali mengguyur wilayah Pandanarum.”

Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi momentum penting untuk memperkuat marwah pers digital di Aceh. IWO harus menjadi garda terdepan dalam menjaga profesionalisme, integritas, dan keberpihakan pada kepentingan publik,” — Dwi Cristianto, Ketum IWO.

“Kasus ini bukan soal berebut harta, tetapi upaya mencari keadilan agar warisan orang tua tidak menjadi pemicu keserakahan dan perpecahan di antara saudara.”

Proyek pembangunan jalan masuk selatan UIN Salatiga kembali menjadi sorotan setelah tim investigasi menemukan dugaan penyimpangan di lapangan. Mulai dari papan proyek yang tidak dipasang, pekerjaan saluran air yang tidak sesuai standar, hingga dugaan penggunaan solar subsidi untuk alat berat. Minimnya transparansi pihak kontraktor kian menguatkan desakan agar KPK dan instansi terkait segera melakukan audit terhadap proyek bernilai miliaran rupiah ini.”

Penyelesaian sengketa agraria di Pangandaran memerlukan langkah terobosan dan kerja lintas lembaga. Pembentukan Tim Terpadu Reforma Agraria menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang mereka kelola,” — Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin H.M.M.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran pada 1 Oktober 2025 menjadi momentum penting dalam pembahasan Perubahan APBD 2025 serta penguatan regulasi daerah melalui empat Raperda inisiatif. Ketua DPRD Asep Noordin menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk menuntaskan seluruh agenda pembahasan demi mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Pangandaran.”

Perjuangan Dana Bagi Hasil bukan dimulai ketika saya duduk di DPRD, tetapi sudah sejak lebih dari dua dekade lalu. Dari hanya Rp15 juta hingga mencapai Rp105 juta pada 2009, itu adalah bukti bahwa hak desa harus diperjuangkan dengan komitmen, kesabaran, dan kolaborasi,” tegas Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, pada Milangkala Desa Pangandaran ke-43.

Kami dari LANA sangat mengapresiasi kinerja Tim Resmob Polres Aceh Barat. Pengungkapan ini menunjukkan ketegasan aparat dalam menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari tindakan kriminal.”
— Teuku Laksamana, Ketua LANA

Kematian seorang wanita berinisial Q di Jepara meninggalkan banyak tanda tanya. Sebelum ditemukan meninggal di rumah J, korban diduga mengalami tekanan psikologis dan pembatasan kebebasan. Publik mendesak agar penegak hukum mengusut tuntas kasus ini dan memastikan tidak ada praktik penyanderaan atau penyalahgunaan kekuasaan.”

Diduga proyek pembangunan TKN 15 Samatiga Aceh Barat tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Minimnya pengawasan dari pihak terkait serta sulitnya akses informasi ke publik semakin memperkuat dugaan adanya penyimpangan dalam proyek bernilai miliaran rupiah ini. Aparat Penegak Hukum (APH) diminta turun tangan mengusut tuntas agar pembangunan fasilitas pendidikan tidak dikorbankan demi kepentingan tertentu.”

Tak Ada Hubungan Kredit, Oknum Pegawai Leasing CIMB Niaga Kudus Diduga Hendak Tarik Mobil Warga Jepara

“Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue memutuskan bahwa Musriadi HD, Keuchik Cot Rambong, bebas dari seluruh tuduhan yang dilaporkan PT Ambiya Putra. Tuduhan pemalsuan surat tanah tidak terbukti karena tidak didukung alat bukti yang sah,” ujar Agus Jalizar, SH., M.H, selaku Penasehat Hukum Musriadi.

Ketua Wilter LSM GMBI Aceh, Zulfikar Z, menyoroti dugaan pengabaian putusan Mahkamah Agung RI Nomor 690 PK/Pdt/2018 oleh PT Surya Panen Subur (SPS) yang beroperasi di Desa Pulou Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Dalam putusan tersebut, PT SPS dihukum untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp136,8 miliar dan melakukan pemulihan lingkungan lahan gambut terbakar seluas 1.200 hektare dengan nilai Rp302,1 miliar.
Zulfikar mendesak Pemkab Nagan Raya dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar tidak menutup mata terhadap pelaksanaan putusan ini, serta segera menempuh langkah hukum berupa eksekusi paksa atau penyitaan aset perusahaan bila PT SPS tidak patuh.
Ia juga menantang pihak perusahaan untuk membuka data pemulihan lingkungan ke publik agar transparansi terjaga dan tidak menimbulkan tanda tanya di masyarakat.