NEWSBIDIK, PANGANDARAN – Komisi IV DPRD Kabupaten Pangandaran menggelar rapat kerja bersama sejumlah perangkat daerah yang menjadi mitra kerja, Sabtu (8/8/2026). Rapat tersebut membahas secara khusus Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Rapat kerja dihadiri pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Pangandaran bersama jajaran pimpinan perangkat daerah mitra kerja. Sejumlah sektor yang menjadi perhatian dalam pembahasan meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, serta kepemudaan dan olahraga.
Pembahasan tidak hanya diarahkan pada penyesuaian angka dalam dokumen anggaran, tetapi juga menyentuh aspek target pendapatan, perubahan alokasi belanja, hingga efektivitas program yang akan dilaksanakan pemerintah daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pangandaran, Jalaludin, mengatakan pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan 2026 diarahkan pada upaya memperkuat kondisi fiskal daerah. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga kemampuan keuangan daerah sekaligus mencegah munculnya persoalan anggaran pada penghujung tahun.
“Fokus utama dalam pembahasan kali ini adalah mendorong keselarasan yang presisi antara target pendapatan dan target belanja daerah. Penyelarasan ini dinilai krusial agar tragedi gagal bayar yang berpotensi menambah defisit anggaran tidak kembali terulang di penghujung tahun anggaran 2026,” ujar Jalaludin saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Minggu (9/8/2026).
Ia menjelaskan, keseimbangan antara kemampuan pendapatan daerah dan rencana belanja harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan APBD Perubahan. Dengan perencanaan yang lebih terukur, pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan program sesuai kemampuan fiskal yang tersedia.
Selain persoalan kesehatan fiskal, Komisi IV juga memberikan perhatian terhadap efektivitas penggunaan anggaran. Setiap program yang memperoleh dukungan APBD diharapkan memiliki manfaat yang jelas dan dapat memberikan dampak langsung terhadap kepentingan masyarakat.
Dewan juga menekankan pentingnya penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan pembangunan. Keterbatasan fiskal, menurut Komisi IV, tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat.
“Di samping efektivitas pembangunan, Komisi IV menekankan bahwa upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) wajib menjadi perhatian utama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, tidak boleh dikorbankan dalam proses efisiensi anggaran,” tegasnya.
Pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan 2026 selanjutnya diharapkan mampu menghasilkan struktur anggaran yang realistis, terukur, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Komisi IV DPRD Pangandaran menilai penataan anggaran tidak semata-mata berkaitan dengan keseimbangan angka pendapatan dan belanja, tetapi juga harus memastikan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, postur APBD Perubahan 2026 diharapkan tidak hanya sehat dari sisi perencanaan dan teknis penganggaran, tetapi juga mampu menjawab persoalan serta kebutuhan riil masyarakat Pangandaran.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya legislatif bersama pemerintah daerah untuk memastikan penggunaan anggaran berlangsung efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat hingga akhir tahun anggaran 2026.
