DPRD KAB PANGANDARAN

“Promosi pariwisata harus dilakukan secara serius dan terorganisir. Karena itu pembentukan Badan Promosi Wisata Daerah perlu segera direalisasikan,” — Asep Noordin.

Potensi korupsi dalam pelaksanaan program MBG di setiap SPPG sangat mungkin terjadi jika pengawasan tidak dilakukan secara ketat dan berkelanjutan.” — Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin.

Ini bukan semata soal angka Rp660 juta, tetapi tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi nelayan kecil.” — Asep Noordin

Wisata air seharusnya menjadi salah satu sumber PAD. Karena itu perizinannya harus segera diselesaikan agar pemerintah daerah bisa menarik pajak secara resmi.” – Ai Nanan, Anggota Komisi II DPRD Pangandaran.

“Menjelang akhir tahun, DPRD Pangandaran memastikan seluruh fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi masyarakat berjalan optimal, terutama dalam menjaga stabilitas daerah dan sektor pariwisata.”

Guru adalah fondasi utama kemajuan pendidikan. Tanpa dedikasi dan ketulusan mereka, sulit membangun generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Karena itu, kesejahteraan dan perlindungan guru harus menjadi perhatian bersama,” ujar Anggota DPRD Pangandaran, Ade Ruminah, pada peringatan Hari Guru Nasional 2025.

NEWS BIDIK, PANGANDARAN  Kawasan Pasir Putih di Cagar Alam Pananjung selama ini dikenal sebagai salah satu daya tarik utama wisata alam Pangandaran. Keindahan hamparan pasir putih, kejernihan air laut, serta…

NEWS BIDIK,pangandaran Kasus dugaan pencabulan terhadap lima remaja putri yang terjadi di salah satu penginapan di wilayah Pangandaran beberapa waktu lalu tengah mengundang perhatian publik. Pasalnya pelaku dugaan pencabulan adalah…

NEWS BIDIK, Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran Komisi II, Sri Rahayu, bersama jajaran Dinas Sosial Kabupaten Pangandaran, melakukan kunjungan langsung kepada Mansur (65), warga Desa Kalipucang, Kecamatan Kalipucang, yang hampir satu…

Penanaman pohon kelapa tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan industri, tetapi juga bisa menjadi kekuatan baru wisata Pangandaran jika dikelola secara terpadu dan berkelanjutan.”
— Asep Noordin, Ketua DPRD Pangandaran

Keberadaan warga di belakang tanggul Sungai Citanduy sangat berbahaya jika terus dibiarkan. Dibutuhkan langkah konkret dan solusi jangka panjang agar masyarakat tidak terus hidup dalam ancaman banjir setiap musim hujan.”
— Asep Noordin, Ketua DPRD Pangandaran

Penyelesaian sengketa agraria di Pangandaran memerlukan langkah terobosan dan kerja lintas lembaga. Pembentukan Tim Terpadu Reforma Agraria menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang mereka kelola,” — Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin H.M.M.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran pada 1 Oktober 2025 menjadi momentum penting dalam pembahasan Perubahan APBD 2025 serta penguatan regulasi daerah melalui empat Raperda inisiatif. Ketua DPRD Asep Noordin menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk menuntaskan seluruh agenda pembahasan demi mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Pangandaran.”

Perjuangan Dana Bagi Hasil bukan dimulai ketika saya duduk di DPRD, tetapi sudah sejak lebih dari dua dekade lalu. Dari hanya Rp15 juta hingga mencapai Rp105 juta pada 2009, itu adalah bukti bahwa hak desa harus diperjuangkan dengan komitmen, kesabaran, dan kolaborasi,” tegas Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, pada Milangkala Desa Pangandaran ke-43.

Komisi IV DPRD Pangandaran akan memanggil Direktur RSUD Pandega untuk mengklarifikasi dugaan kelalaian penanganan pasien kecelakaan yang meninggal dunia. Langkah ini diambil guna memastikan kebenaran informasi dan mendorong perbaikan layanan kesehatan di daerah.”

Pernyataan di media sosial itu sama sekali tidak benar. Saya tidak memiliki seperti yang dituduhkan. Ini fitnah yang bisa merusak reputasi saya sebagai wakil rakyat,” tegas Imat menanggapi isu kepemilikan aset pribadi yang viral di media sosial.