Aceh

Disebutkan, areal eks HGU PT USJ yang berada di wilayah tersebut memiliki luas sekitar 1.418,5 hektare. Sebagian dari areal tersebut, menurut keterangan kepala desa, hingga kini masih dikuasai oleh pihak perusahaan.

“Kami sangat mengharapkan dukungan, masukan, dan saran dari seluruh anggota DPRK Nagan Raya dalam pembahasan rancangan KUA dan PPAS ini,” kata Hizbulwatan.

“Kami masyarakat taat hukum. Kami hanya meminta persoalan lahan ini diusut secara tuntas sesuai peraturan dan perundang-undangan. Kalau memang ada hak masyarakat yang dirampas, kami berharap dapat dikembalikan,” ungkap salah seorang warga.

“Kalau sekolah memang bebas menentukan buku sesuai kebutuhan, mengapa ada penerbit tertentu yang begitu kuat masuk ke sekolah? Kalau memang ada cashback, siapa penerimanya dan untuk apa diberikan?” katanya.

Pertanyaan besarnya kini: ke mana LPG 3 kg bersubsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat tersebut mengalir, jika warga masih kesulitan mendapatkannya sementara di tingkat pengecer harganya bisa mencapai puluhan ribu rupiah?

Langkah ini dilakukan untuk memperoleh rekomendasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari tahapan pendirian BUMD Bidang Pangan serta BUMD Bidang Energi dan Pengelolaan Mineral Lainnya Kabupaten Nagan Raya,” kata Jasman.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt. Kepala Dinas Pendidikan Nagan Raya, Ketua MPD Nagan Raya, Kepala Cabdin Pendidikan Wilayah Nagan Raya, unsur Forkopimcam Seunagan, para kepala SD/MI, guru pendamping, serta peserta kompetisi.

Saat dikonfirmasi, Kepala Sekolah Plt SMP Negeri 5 Kuala, Efasarjuna, S.Pd., menyampaikan bahwa untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai item pekerjaan tersebut, pihaknya mengarahkan agar konfirmasi dilakukan kepada Ketua P2SP, Uswatun Hasanah, S.Pd.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak P2SP SMP Negeri 5 Kuala terkait dugaan keterlambatan, adendum pekerjaan, dugaan monopoli, maupun keberadaan material atau aset bangunan lama sekolah.

Melalui kegiatan tersebut, Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus membangun kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan keagamaan, sosial dan kebangsaan, sebagai bagian dari upaya menciptakan suasana yang aman, damai dan kondusif di wilayah Nagan Raya.

“Kami meminta Pemerintah Aceh mengevaluasi kinerja pejabat yang menangani pelayanan informasi publik di Dinas Sosial Aceh. Surat permohonan informasi terkait penyaluran bantuan modal usaha sudah kami sampaikan sejak 25 Juni 2026, namun sampai saat ini belum mendapatkan tanggapan resmi,” ujar Zulfikar Za.

“Untuk sumbangan komite, alangkah lebih baik berkomunikasi langsung dengan pihak komite karena ini di luar wewenang kami untuk menjawabnya,” demikian tanggapan pihak sekolah melalui pesan WhatsApp.

Menurutnya, kegiatan seperti ini tidak hanya memberikan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga dapat memperkuat hubungan antara perusahaan, karyawan, keluarga, dan warga sekitar.

“Kompetensi harus dibuktikan melalui kemampuan bekerja, mengambil keputusan yang tepat, membangun kolaborasi, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Belajar dan meningkatkan kapasitas adalah bagian dari tanggung jawab seorang pemimpin,” ujar

“Kami meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya melakukan evaluasi secara menyeluruh, bukan hanya terhadap hasil fisik bangunan, tetapi juga spesifikasi material, volume pekerjaan dan penggunaan anggaran,” tegas Azmi.