Jawa Tengah

“Saya menegaskan bahwa seluruh proses pengangkatan jabatan yang saya terima telah melalui mekanisme dan ketentuan kepegawaian yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK). Tidak benar jika disebut saya dipromosikan tanpa prosedur atau melalui praktik jual beli jabatan,” tegas NYT dalam hak jawab yang disampaikan kepada redaksi.

“Perbedaan antara keterangan resmi aparat dengan fakta visual yang beredar di masyarakat perlu dijelaskan secara terbuka. Transparansi penegakan hukum merupakan bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik. Redaksi tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait.”

“Dugaan jual beli jabatan di Rutan Kelas IIB Salatiga menjadi sorotan setelah promosi seorang pegawai ke jabatan Eselon V diduga tidak melalui mekanisme kepegawaian yang semestinya. Hingga kini, pihak terkait masih dimintai klarifikasi, sementara pemberitaan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan prinsip keberimbanga

“Karutan Salatiga menegaskan pelantikan dua pejabat telah dilaksanakan sesuai mekanisme, SOP, dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang sah. Sementara itu, dugaan adanya praktik jual beli jabatan masih sebatas informasi yang belum terbukti dan media terus membuka ruang klarifikasi serta hak jawab dari seluruh pihak terkait.”

“Saya masih percaya kepada profesionalisme kepolisian. Saya berharap proses hukum berjalan objektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum sehingga perkara ini dapat segera dituntaskan.” — Haris, Pelapor.

“Praktik penjualan seragam sekolah kini berubah modus. Bukan lagi dijual langsung di sekolah, tetapi orang tua diarahkan membeli di toko tertentu atau ruko yang disiapkan sementara. Ini tetap melanggar aturan dan sangat membebani masyarakat,” ujar Budi Santoso dari LSM FRAKSI.

“Diduga sebuah rumah di Ngemplak, Boyolali, digunakan sebagai lokasi penyimpanan dan penjualan LPG tanpa izin. Pemilik rumah mengaku bukan agen maupun pangkalan resmi serta menyampaikan adanya klaim keterlibatan pihak lain, termasuk menyebut oknum kepolisian sebagai ‘backing’. Seluruh pengakuan tersebut masih bersifat sepihak dan belum mendapat konfirmasi dari pihak yang disebut maupun aparat berwenang.”

Usia bukan sekadar penambahan angka, tetapi momentum untuk memperkuat tanggung jawab, menjaga integritas, dan terus memperjuangkan kebenaran melalui kerja jurnalistik yang profesional dan berpihak pada kepentingan publik,” ujar Panji dalam momentum peringatan usia ke-41.

Peresmian kantor bersama Lembaga Buser Indonesia dan PPWI di Semarang menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara kelembagaan dan media. Kehadiran kantor ini diharapkan mampu meningkatkan koordinasi, memperluas kolaborasi, serta menghadirkan pelayanan informasi yang lebih optimal bagi masyarakat.”

“Pemberitaan harus berlandaskan fakta, verifikasi, dan prinsip keberimbangan. Setiap dugaan pelanggaran hukum seharusnya dibuktikan melalui mekanisme yang berlaku, bukan melalui asumsi yang dapat merugikan pihak tertentu.”

“Kami tidak menolak usaha berjalan, tetapi hak masyarakat atas jalan yang layak dan lingkungan yang sehat juga harus diperhatikan. Jangan sampai warga terus menanggung dampak jalan rusak dan debu akibat kendaraan tambang,” — Dodi, perwakilan GRIB Jaya Kabupaten Semarang.

“Suasana haru dan bangga menyelimuti Akhirussanah dan Pelepasan 45 siswa kelas IX SMP Hasanudin 3 Semarang. Momen sungkeman kepada orang tua menjadi puncak acara yang mengundang air mata haru, sekaligus menandai langkah baru para lulusan menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi.”

“Jika izin yang dimiliki adalah agrowisata, maka yang harus terlihat adalah pengembangan kawasan wisata. Namun fakta di lapangan menunjukkan aktivitas pengerukan dan pengambilan material justru lebih dominan. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum.” — Susilo H. Prasetiyo, Ketua Umum DPP RPK-RI

“Puluhan karyawan PT Volta Indonesia Semesta di Semarang diduga mengalami skorsing sepihak disertai intimidasi saat pemeriksaan internal. Para pekerja mengaku dirumahkan tanpa kejelasan status kerja dan tanpa bukti kuat atas tuduhan yang dilayangkan perusahaan.”

“Musyawarah Desa Rawajaya bukan sekadar pembentukan panitia penjaringan perangkat desa, tetapi juga menjadi momentum kebersamaan, kepedulian sosial, dan komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, bersih, dan berintegritas.”

“Semua kewajiban saya sudah lunas, tapi BPKB tetap ditahan dan saya diminta membayar denda hingga Rp8 juta. Saya merasa dizalimi.” — Yuliani