Jawa Tengah

“Saya diminta menyerahkan uang puluhan juta dengan janji anak saya bisa dibebaskan, tapi kenyataannya tetap diproses hukum,” ungkap Sri Tenang Asih.

Menurut pengakuannya, permasalahan mulai muncul sejak tahun 2025 usai sang istri pulang dari perjalanan ke Karimunjawa. Sejak saat itu, hubungan rumah tangga mereka berubah drastis hingga berujung pada permintaan cerai disertai tuduhan KDRT dan tidak memberi nafkah.

Dugaan penggunaan formalin dan boraks dalam pengolahan usus ayam di Pemalang memicu kekhawatiran serius terkait keamanan pangan. Selain itu, praktik pembuangan limbah langsung ke sungai dinilai berpotensi mencemari lingkungan dan melanggar hukum.”

“Diduga beroperasi tanpa izin lengkap, sejumlah wahana di Taman Bunga Celosia terancam denda hingga Rp3 miliar. Temuan ini memicu sorotan publik terkait keselamatan pengunjung dan lemahnya pengawasan. Hingga kini, pemerintah daerah belum memberikan pernyataan resmi, sementara desakan penertiban terus menguat.”

“Jika benar ada SPBU yang melayani pengangsu BBM subsidi secara berulang, maka itu bukan lagi kelalaian, melainkan dugaan pembiaran. Aparat penegak hukum dan pihak terkait harus segera turun tangan agar distribusi Pertalite benar-benar tepat sasaran.”

“Akta cerai atas nama mempelai perempuan tidak pernah tercatat di Pengadilan Agama Jepara. Pernikahan tersebut juga tidak diproses melalui desa maupun KUA, sehingga kuat dugaan dilakukan dengan menggunakan modin aspal,” ungkap Modin Desa Kancilan, Luqman H., menegaskan adanya kejanggalan dalam administrasi pernikahan warga Kancilan yang berlangsung pada 29 Maret 2026.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi mempermudah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan menghapus kewajiban membawa KTP pemilik pertama. Mulai 6 April 2026, masyarakat cukup membawa STNK dan KTP penguasa kendaraan saat membayar pajak tahunan. Kebijakan ini diharapkan mendorong tertib administrasi serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak di seluruh wilayah Jawa Barat.”

Pengajuan pernikahan sempat masuk, namun kami tidak berani memproses karena status di KTP masih bersuami dan tidak ada akta cerai,” ungkap salah satu perangkat desa terkait dugaan manipulasi data pernikahan di Desa Kancilan, Jepara.

“Kami bekerja siang malam, tapi upah tak kunjung dibayar. Bahkan pekerjaan yang kami lakukan sering di luar kontrak awal.”

“Awalnya anak-anak yang bermain di sungai menemukan bungkusan mencurigakan. Setelah dibuka, ternyata berisi kaleng bekas roti yang di dalamnya terdapat orok bayi perempuan,” — Kompol Sugiyarta, Kapolsek Ungaran Barat.

Ratusan paket takjil dibagikan kepada pengguna jalan di kawasan Jalan Kawi, Kota Semarang, dalam aksi berbagi Ramadan yang digelar Unit Hankam 234 SC Jawa Tengah bersama komunitas PATS dan Bolo Sewu, Minggu (15/3/2026). Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat solidaritas antar komunitas di bulan suci Ramadan.”

“Diduga dijadikan lokasi ‘kencingan’ BBM subsidi, rumah makan Pak Maksum di Jalan Lingkar Selatan Pati menjadi sorotan setelah truk besar sering keluar masuk membawa bahan bakar dari berbagai SPBU

Saya tidak pernah sepakat hanya dipakai atas nama. Bahkan saya tidak menerima uang sama sekali, tapi sekarang nama saya jadi buruk di leasing dan BI Checking,” — Z, warga Desa Ngabul.

“Kami hadir untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang mengalami ketidakadilan serta memberikan pendampingan hukum bagi warga yang membutuhkan.”

“Pengangkatan mantan pejabat Disdik Kota Semarang ke jabatan baru di Dishub menuai sorotan, menyusul dugaan penyimpangan anggaran renovasi 16 sekolah yang disebut telah dikembalikan tanpa sanksi lebih lanjut.”

“Jika benar terjadi pengoplosan LPG subsidi 3 kilogram ke tabung non-subsidi, maka ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan dugaan tindak pidana serius yang merugikan masyarakat kecil dan berpotensi melanggar Undang-Undang Migas dengan ancaman hukuman penjara hingga miliaran rupiah,” ujar sumber investigasi di wilayah Sukoharjo.