www.newsbidik.com

Belasan kepala dinas mundur dalam waktu kurang dari setahun, ini bukan lagi fenomena biasa. Kepemimpinan yang mengedepankan loyalitas politik ketimbang integritas birokrasi telah mengguncang stabilitas pemerintahan Nagan Raya.”
— Sumber internal Pemkab Nagan Raya (nama dirahasiakan)

Kami masyarakat miskin tidak pernah ada yang membela, karena kami memang tidak mampu membiayai mereka. Kami hanya ingin tanah kami diakui, bukan dirampas,” — Saiful, petani sawit di Gampong Bumi Sari.

Masyarakat berharap Aparat Penegak Hukum segera mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan Dana Desa ini demi menjaga integritas tata kelola keuangan desa dan memberi efek jera bagi pelaku.”

Galian C ilegal marak di Klaten APH diminta Tertipkan NEWS BIDIK KLATEN JATENG

Media yang menyaru lembaga negara berpotensi menyesatkan publik dan akan kami tindak tegas.”
Muhammad Jazuli, Ketua Komisi Pengaduan & Penegakan Etika Pers Dewan Pers

BERITA DAERAH NEWS-BIDIK NAGAN RAYA ACEH

“Terpilihnya H. Akhmad Marjuki merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Kami berharap kepemimpinan baru ini mampu membawa angin segar bagi konsolidasi Partai Golkar Kabupaten Bekasi,” ujar Ketua PK Golkar Cikarang Timur, Udi Kurnia, SE.

“Kami meminta Pemerintah Aceh mengevaluasi kinerja pejabat yang menangani pelayanan informasi publik di Dinas Sosial Aceh. Surat permohonan informasi terkait penyaluran bantuan modal usaha sudah kami sampaikan sejak 25 Juni 2026, namun sampai saat ini belum mendapatkan tanggapan resmi,” ujar Zulfikar Za.

“Sekali mencuri dijual sampai Rp150 juta. Yang bernilai tembaganya,” ujar narasumber.

Pemblokiran rekening milik warga Pati yang digunakan untuk menampung dana donasi masyarakat perlu mendapat penjelasan secara transparan, terutama mengenai dasar hukum, pihak yang mengajukan permintaan, serta prosedur pembatasan rekening. Persoalan ini bukan hanya menyangkut dana sekitar Rp80,9 juta, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan kepastian hukum.”

Aparat penegak hukum dan instansi berwenang diharapkan segera melakukan pengecekan di lapangan untuk memastikan legalitas kegiatan, status lahan, serta ada atau tidaknya pelanggaran. Jika ditemukan unsur pelanggaran, penindakan sesuai ketentuan hukum perlu dilakukan. Namun, seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan resmi oleh instansi yang berwenang.

“Semoga Muktamar Ke-35 NU menjadi momentum yang membawa kemaslahatan, mempererat persaudaraan, dan melahirkan gagasan-gagasan baru yang bermanfaat bagi umat, bangsa, dan negara,” demikian pernyataan PWI LS Jateng.

“Untuk sumbangan komite, alangkah lebih baik berkomunikasi langsung dengan pihak komite karena ini di luar wewenang kami untuk menjawabnya,” demikian tanggapan pihak sekolah melalui pesan WhatsApp.

“Kami meminta aparat penegak hukum segera mendalami dugaan penimbunan dan penyalahgunaan solar bersubsidi ini secara profesional dan transparan. Jika ditemukan unsur pidana, kami berharap proses hukum dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak berhenti di tengah jalan,” ujar Joker, perwakilan Media Hukum dan Kriminal wilayah Kabupaten Jepara

“Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi pengingat bagi kita semua bahwa persatuan dan gotong royong merupakan kekuatan dalam membangun bangsa. GRIB Jaya mengajak seluruh anggota dan masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan, memperkuat kepedulian sosial, serta berkontribusi positif bagi lingkungan dan pembangunan Indonesia.”

“Pengawasan di lapangan sangat penting untuk memastikan kualitas pekerjaan, keselamatan pekerja, dan kesesuaian pelaksanaan proyek dengan ketentuan yang telah ditetapkan.”

Menurutnya, kegiatan seperti ini tidak hanya memberikan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga dapat memperkuat hubungan antara perusahaan, karyawan, keluarga, dan warga sekitar.

“Antusiasme warga sangat luar biasa. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan dan menjadi tradisi positif untuk memperkuat persatuan serta kebersamaan masyarakat,” tambahnya.

“Bantuan revitalisasi SMP Islam Darurrohman Jondang, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, dengan anggaran hampir Rp500 juta, menjadi sorotan. Pekerjaan yang meliputi atap, jendela, dan lantai dinilai perlu diklarifikasi karena kondisi gedung sekolah telah berusia lebih dari 40 tahun. Pihak sekolah mengaku sebelumnya mengusulkan penanganan gedung yang dianggap menjadi prioritas, namun pekerjaan yang diarahkan justru mencakup tiga bagian tersebut. Selain itu, pelaksanaan proyek juga disorot terkait pengawasan dan penggunaan tenaga kerja dari luar desa. Tim media mendorong pihak dinas dan instansi terkait melakukan pemeriksaan teknis serta administrasi untuk memastikan pekerjaan sesuai perencanaan, spesifikasi, dan ketentuan mekanisme

Selain kualitas pekerjaan, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga menjadi perhatian. Tim menemukan sejumlah pekerja yang diduga belum menggunakan alat pelindung diri (APD) secara memadai.

“Kompetensi harus dibuktikan melalui kemampuan bekerja, mengambil keputusan yang tepat, membangun kolaborasi, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Belajar dan meningkatkan kapasitas adalah bagian dari tanggung jawab seorang pemimpin,” ujar

“Kami meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya melakukan evaluasi secara menyeluruh, bukan hanya terhadap hasil fisik bangunan, tetapi juga spesifikasi material, volume pekerjaan dan penggunaan anggaran,” tegas Azmi.