Scroll untuk baca berita
AcehDaerahNEWS-BIDIK NAGANRAYAPolitik

Tak Hanya Huntap, Bupati Nagan Raya Desak Pembangunan Sekolah dan Jembatan Pascabanjir

812
×

Tak Hanya Huntap, Bupati Nagan Raya Desak Pembangunan Sekolah dan Jembatan Pascabanjir

Sebarkan artikel ini

NEWSBIDIK,Banda Aceh – Bupati Nagan Raya, Dr. Teuku Raja Keumangan, S.H., M.H., meminta pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan sebanyak 647 hunian tetap (huntap) bagi masyarakat Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yang terdampak parah akibat bencana banjir.

Permintaan tersebut disampaikan langsung dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Penanganan serta Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi di Aceh yang berlangsung di Ruang Rapat Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Selasa (9/6/2026).

Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., serta dihadiri Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, S.E., dan para bupati serta wali kota se-Aceh.

Dalam paparannya di hadapan Menteri Dalam Negeri dan peserta rapat, Teuku Raja Keumangan menjelaskan bahwa bencana banjir melanda tiga kecamatan di Kabupaten Nagan Raya. Namun, dampak paling berat terjadi di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yang berada di kawasan pegunungan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tengah.

“Di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, dari empat desa yang ada, dua desa di antaranya mengalami kerusakan parah. Tercatat sebanyak 647 rumah warga harus dibangun kembali dalam bentuk hunian tetap. Untuk lokasi pembangunan, seluruh pertapakan lahan telah selesai disiapkan dan siap digunakan,” ujar Teuku Raja Keumangan.

Menurutnya, berdasarkan hasil koordinasi terakhir, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berkomitmen untuk segera memulai proses pembangunan fisik hunian tetap bagi masyarakat terdampak.

Selain persoalan hunian, Bupati Nagan Raya juga menyoroti kondisi sektor pendidikan di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang. Hingga saat ini, siswa tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama masih melaksanakan kegiatan belajar mengajar di fasilitas darurat akibat rusaknya sarana pendidikan yang terdampak banjir.

Karena itu, ia berharap kementerian terkait dapat memberikan perhatian khusus dengan memprioritaskan pembangunan kembali gedung sekolah permanen agar proses pendidikan dapat berlangsung secara normal dan aman.

“Anak-anak kita masih belajar di sekolah darurat. Kami berharap pembangunan sekolah permanen dapat segera direalisasikan sehingga aktivitas pendidikan kembali berjalan dengan baik,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Teuku Raja Keumangan juga melaporkan kondisi infrastruktur yang mengalami kerusakan serius di Kecamatan Darul Makmur. Sebuah jembatan rangka baja sepanjang sekitar 200 meter di Desa Alue Waki dilaporkan hancur total akibat diterjang banjir.

“Kerusakan jembatan tersebut menyebabkan sekitar 150 kepala keluarga yang bermukim di dua dusun seberang sungai terisolasi dari akses utama. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, termasuk akses pendidikan dan perekonomian,” ungkapnya.

Saat ini lanjutnya, anak-anak sekolah dan para petani kelapa sawit terpaksa menggunakan perahu kecil untuk menyeberangi sungai yang berarus deras. Selain berisiko terhadap keselamatan jiwa, kondisi tersebut juga menyebabkan meningkatnya biaya transportasi dan distribusi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik masyarakat.

Menutup penyampaiannya, Bupati Nagan Raya yang dikenal sebagai “Raja Beutong” itu meminta dukungan dan perhatian cepat dari pemerintah pusat guna mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Kabupaten Nagan Raya.

Ia juga mengundang Menteri Dalam Negeri untuk meninjau langsung kondisi masyarakat di lapangan sekaligus berkunjung ke Masjid Giok, salah satu ikon wisata religi yang menjadi kebanggaan masyarakat Nagan Raya.

“Harapan kami, pemerintah pusat dapat memberikan perhatian khusus terhadap percepatan pembangunan hunian tetap, fasilitas pendidikan, serta infrastruktur yang rusak akibat bencana. Kami juga mengundang Bapak Menteri Dalam Negeri untuk melihat langsung kondisi masyarakat di Nagan Raya,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Aceh

Kasus ini menjadi perhatian masyarakat setelah dua warga Kubang Gajah diwajibkan melapor ke Polsek Kuala Pesisir usai dilaporkan PT Socfindo Seunagan atas dugaan pengambilan berondolan sawit kering. Warga mempertanyakan penerapan asas keadilan karena berondolan yang dipersoalkan disebut merupakan sisa panen yang telah lama tertinggal di lokasi pembuangan janjang kosong (jangkos), sementara pihak perusahaan hingga kini belum memberikan keterangan resmi.”

Daerah

“Final Camat Cup 2026 di Alun-alun Malangbong berlangsung meriah dengan antusiasme ratusan penonton. Plt Camat Malangbong mengajak masyarakat menjaga sportivitas dan ketertiban, sementara KOK Malangbong mengapresiasi kerja keras panitia yang telah menyukseskan turnamen bola voli antar desa sebagai ajang pembinaan atlet sekaligus mempererat persatuan masyarakat.”

Aceh

“Dugaan aktivitas illegal logging di kawasan hutan lindung Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya, kembali menjadi sorotan publik. Masyarakat mendesak aparat penegak hukum, KPH Wilayah IV, dan Satgas PKH bertindak tegas, transparan, serta mengusut tuntas apabila ditemukan indikasi keterlibatan pihak-pihak yang melindungi praktik pembalakan liar tersebut. Penegakan hukum tanpa pandang bulu dinilai menjadi kunci menyelamatkan hutan Aceh dari kerusakan yang semakin meluas.”

Daerah

“Diduga sebuah rumah di Ngemplak, Boyolali, digunakan sebagai lokasi penyimpanan dan penjualan LPG tanpa izin. Pemilik rumah mengaku bukan agen maupun pangkalan resmi serta menyampaikan adanya klaim keterlibatan pihak lain, termasuk menyebut oknum kepolisian sebagai ‘backing’. Seluruh pengakuan tersebut masih bersifat sepihak dan belum mendapat konfirmasi dari pihak yang disebut maupun aparat berwenang.”

Aceh

“Konferensi pers ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk menghadirkan keterbukaan informasi, memperkuat komunikasi publik, serta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan berimbang terkait pelayanan di RSUD Sultan Iskandar Muda.”