NEWSBIDIK, Jepara — Pelaksanaan bantuan revitalisasi di SMP Islam Darurrohman Jondang, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, menuai sorotan. Proyek yang disebut bernilai hampir Rp500 juta tersebut menjadi perhatian setelah ditemukan sejumlah hal yang dinilai perlu diklarifikasi, mulai dari prioritas pekerjaan hingga pelaksanaan di lapangan.
Berdasarkan pantauan tim media, Sabtu (22/8/2026), aktivitas pekerjaan terlihat berlangsung di lingkungan sekolah. Namun, pada saat pemantauan, pengawas kegiatan tidak terlihat berada di lokasi. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari bantuan revitalisasi pemerintah.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, anggaran tersebut digunakan untuk pekerjaan berupa pembangunan atau perbaikan bagian atap, jendela, dan lantai sekolah. Sementara itu, kondisi bangunan sekolah disebut telah berusia lebih dari 40 tahun dan membutuhkan perhatian terhadap kondisi bangunan secara keseluruhan.
Situasi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai dasar penentuan jenis pekerjaan yang dilaksanakan. Pasalnya, pihak sekolah sebelumnya disebut telah mengusulkan kebutuhan yang dianggap menjadi prioritas berdasarkan kondisi bangunan yang sudah cukup tua.
Kepala SMP Islam Darurrohman Jondang, Abdurrozaq, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa usulan dari pihak sekolah sebenarnya berkaitan dengan kondisi gedung yang dinilai sudah tua.
“Usulan kami sesuai apa yang prioritas utama terkait gedung yang sudah tua, tapi yang diarahkan dari pihak dinas rehab atap, jendela dan lantai,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi dasar bagi tim media dan lembaga yang melakukan pemantauan untuk meminta penjelasan lebih lanjut kepada pihak terkait, khususnya mengenai proses perencanaan, penetapan pekerjaan, serta kesesuaian antara usulan sekolah dengan pekerjaan yang akhirnya direalisasikan.
Selain persoalan prioritas pekerjaan, pelaksanaan proyek juga mendapat sorotan terkait tenaga kerja. Ketua P2SP, Muzada, membenarkan bahwa pekerja yang terlibat berasal dari Desa Mayong.
“Memang yang bekerja orang dari Desa Mayong dan itu tidak masalah,” ujarnya.
Meski demikian, persoalan tersebut dinilai perlu diperjelas apabila bantuan revitalisasi dilaksanakan melalui mekanisme swakelola. Mekanisme swakelola pada prinsipnya memiliki ketentuan mengenai pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan, termasuk pembagian tugas, pengawasan, penggunaan tenaga kerja, administrasi, serta pertanggungjawaban keuangan.
Karena itu, keberadaan pekerja yang berasal dari desa lain tidak serta-merta dapat disebut sebagai pelanggaran. Namun, perlu dipastikan apakah mereka bekerja sebagai tenaga yang diperbolehkan dalam mekanisme swakelola atau justru pekerjaan diserahkan kepada pihak luar yang tidak memiliki kedudukan sesuai ketentuan pelaksanaan program.
Tim media juga menyoroti tidak terlihatnya pengawas di lokasi ketika pemantauan dilakukan. Kondisi tersebut perlu mendapat klarifikasi karena pengawasan menjadi bagian penting untuk memastikan pekerjaan sesuai gambar teknis, volume, spesifikasi material, mutu konstruksi, serta rencana anggaran yang telah ditetapkan.
Dengan adanya sejumlah temuan tersebut, dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan proyek belum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran sebelum dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak berwenang. Namun, kondisi di lapangan dinilai cukup menjadi alasan untuk dilakukan pemeriksaan teknis dan administrasi secara menyeluruh.
Tim media dan lembaga terkait berencana meminta penjelasan kepada dinas yang menangani program revitalisasi, pihak perencana, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan. Pemeriksaan diharapkan dapat menjawab apakah pekerjaan telah sesuai petunjuk teknis, dokumen perencanaan, spesifikasi, serta mekanisme swakelola yang ditetapkan.
Publik pun berharap penggunaan anggaran negara untuk revitalisasi sekolah benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik dan peningkatan kualitas sarana pendidikan, bukan justru menimbulkan persoalan baru akibat lemahnya perencanaan maupun pengawasan.
Baca Juga
