Scroll untuk baca berita
DPRD KAB PANGANDARANJawa BaratNEWSBIDIK PANGANDARANPolitik

DPRD Pangandaran Dorong Pembentukan Badan Promosi Wisata untuk Perkuat Pemasaran Destinasi

935
×

DPRD Pangandaran Dorong Pembentukan Badan Promosi Wisata untuk Perkuat Pemasaran Destinasi

Sebarkan artikel ini

NEWSBIDIK, PANGANDARAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran meminta pemerintah daerah segera merealisasikan pembentukan Badan Promosi Wisata Daerah. Lembaga tersebut dinilai penting untuk memperkuat strategi pemasaran destinasi wisata sekaligus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke daerah tersebut.

Baca Juga:

DPRD Pangandaran Soroti Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, Ingatkan Potensi Penyimpangan di SPPG 

Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menilai pembentukan badan promosi wisata sudah menjadi kebutuhan mendesak. Menurutnya, promosi yang terencana dan terorganisir menjadi faktor penting dalam persaingan industri pariwisata saat ini.

Ketua DPRD Asep Noordin: Regulasi Sudah Ada, Pemda Diminta Segera Realisasikan Lembaga Promosi Pariwisata

Ia menegaskan bahwa dasar hukum untuk pembentukan lembaga tersebut sebenarnya telah tersedia. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan segera menindaklanjuti dengan menetapkan badan promosi wisata secara resmi.

“Regulasinya sudah ada melalui perda. Artinya pemerintah daerah tinggal merealisasikannya,” ujar Asep, belum lama ini.

Asep menjelaskan, hingga saat ini badan promosi wisata tersebut belum juga dibentuk meski aturan yang mengaturnya telah tersedia. Padahal, keberadaan lembaga tersebut dinilai penting untuk meningkatkan daya tarik Pangandaran di mata wisatawan.

Baca Juga:

Siagakan 280 Personel, Ini Strategi Polres Pangandaran Hadapi Libur Lebaran Lewat Ops Ketupat Lodaya 2026 

Menurutnya, badan promosi wisata nantinya akan berperan dalam memasarkan berbagai potensi pariwisata Pangandaran serta menyebarluaskan informasi mengenai destinasi wisata yang dimiliki daerah tersebut.

Selain itu, lembaga tersebut juga akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemangku kebijakan, pelaku usaha hingga komunitas penggiat wisata.

“Keanggotaannya tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga melibatkan pelaku industri pariwisata dan para penggiat wisata,” jelasnya.

Lebih lanjut, badan promosi wisata juga dapat menjadi wadah untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan promosi, seperti forum promosi destinasi dengan mengundang pelaku usaha pariwisata, agen perjalanan, hingga investor baik dari dalam maupun luar negeri. Selasa, (10/3/2016)

Melalui forum tersebut, potensi wisata Pangandaran dapat dipaparkan secara langsung kepada para pelaku industri, termasuk peluang kerja sama dan investasi di sektor pariwisata.

Asep menilai Pangandaran memiliki kekayaan alam yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan. Namun, menurutnya pengelolaan dan pengembangannya tetap membutuhkan dukungan kebijakan yang tepat.

Ia juga menekankan bahwa pengembangan sektor pariwisata harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan.

Baca Juga:

Ketua DPRD Pangandaran Dorong Evaluasi Status Pasir Putih Pananjung, Usul Beralih ke Taman Wisata Alam 

“Potensi wisata Pangandaran sudah sangat baik, namun pengembangannya harus tetap menjaga ekologi dan melibatkan masyarakat,” katanya.

Karena itu, DPRD berharap pemerintah daerah segera merealisasikan pembentukan Badan Promosi Wisata Daerah sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat sektor pariwisata di Pangandaran.

Jawa Barat

KIM-PG Kabupaten Bekasi hingga kini belum menentukan sikap resmi terkait dukungan calon ketua Partai Golkar. Namun Ketua KIM-PG, Efendi Subandono, secara pribadi menyatakan dukungannya kepada H. Akhmad Marjuki SH MH sebagai figur yang dinilai paling layak memimpin Golkar Kabupaten Bekasi. Meski demikian, keputusan final menunggu struktur DPD Golkar Jawa Barat resmi dilantik pasca Musda XI.”

Daerah

“Polres Bogor membongkar jaringan pengoplosan LPG bersubsidi yang beroperasi di dua lokasi berbeda, menyebabkan kerugian negara mencapai Rp13,2 miliar per bulan. Dari penggerebekan di Sukaraja dan Cileungsi, polisi mengamankan 793 tabung gas berbagai ukuran serta 76 alat suntik. Para pelaku diketahui meraup keuntungan hingga Rp1,3 miliar per hari dengan memindahkan isi gas 3 kilogram subsidi ke tabung 12 kilogram non-subsidi. Kapolres Bogor menegaskan bahwa praktik ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mencuri hak masyarakat kecil yang berhak menerima subsidi.”

Headline

“Penggerebekan gudang pengoplosan LPG di Cileungsi membuka fakta mengejutkan: praktik ilegal yang berjalan sejak 2025 ini mampu meraup keuntungan hingga Rp13 miliar per bulan. Selain merugikan negara, aktivitas pemindahan gas bersubsidi ke tabung non-subsidi ini dinilai sangat membahayakan keselamatan warga karena dilakukan tanpa standar keamanan. Polisi menegaskan, para pelaku dijerat UU Migas dan pasal pidana umum terkait perbuatan curang serta peredaran barang tidak sesuai standar.”

Headline

“Warga miskin di Desa Waled, Cirebon, mengeluhkan sulitnya akses mobil desa untuk berobat. Di tengah kondisi ekonomi yang terbatas, mereka justru harus mengeluarkan biaya besar hingga ratusan ribu rupiah untuk transportasi. Padahal, fasilitas desa seharusnya diprioritaskan bagi masyarakat yang membutuhkan, bukan dipersulit.”