ACEH BARAT

Pertanyaan besarnya kini: ke mana LPG 3 kg bersubsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat tersebut mengalir, jika warga masih kesulitan mendapatkannya sementara di tingkat pengecer harganya bisa mencapai puluhan ribu rupiah?

Berdasarkan informasi pada papan proyek, kegiatan revitalisasi SMP Negeri 2 Woyla memiliki nilai bantuan pemerintah sebesar Rp1.521.738.000 dan pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).

“Kami akan berupaya mengoptimalkan kendaraan ini untuk mendukung kegiatan Kopdes dan kepentingan masyarakat. Tentunya pemanfaatannya akan disesuaikan dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku,” kata Zulham.

“Setiap rupiah APBK adalah uang rakyat yang wajib dikelola secara transparan dan akuntabel. Karena itu, seluruh proyek fisik APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2026 harus diaudit secara menyeluruh agar kualitas pekerjaan, penggunaan anggaran, dan manfaatnya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.” — Teuku Laksamana, Ketua LANA.

“Resepsi pernikahan putri dan khitanan putra yang digelar secara bersamaan menjadi wujud rasa syukur sekaligus mempererat tali silaturahmi keluarga besar dan masyarakat. Momentum ini mencerminkan nilai kebersamaan, gotong royong, serta pelestarian tradisi yang terus hidup di tengah masyarakat Aceh.”

“PraPORA bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga momentum lahirnya atlet-atlet muda berprestasi yang diharapkan mampu mengharumkan nama Aceh Barat hingga tingkat nasional,” ujar Andrian Lukmansyah, Ketua Dojang Golden Star Taekwondo Club.

“Penahanan oknum anggota dewan berinisial MA dalam kasus dugaan kekerasan terhadap anak menjadi bukti bahwa hukum tidak pandang bulu. YARA mengapresiasi langkah tegas Kejari Aceh Barat dalam menegakkan keadilan, terutama untuk perlindungan anak.”

“Musda menjadi titik awal penguatan organisasi dan semangat baru bagi Partai Amanat Nasional di Aceh Barat. Di bawah kepemimpinan Siti Ramazan, kepengurusan baru berkomitmen menghadirkan program nyata untuk masyarakat serta memperkuat konsolidasi partai hingga ke tingkat akar rumput.”

“Forkab Aceh Barat menegaskan hanya kepengurusan resmi yang berhak membawa nama organisasi. Perusahaan diimbau tidak melayani proposal perorangan tanpa legalitas yang jelas, guna mencegah penyalahgunaan nama Forkab oleh oknum tidak bertanggung jawab,” — Muktaruddin, Ketua Forkab DPW Aceh Barat.

Diduga proyek pembangunan TKN 15 Samatiga Aceh Barat tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Minimnya pengawasan dari pihak terkait serta sulitnya akses informasi ke publik semakin memperkuat dugaan adanya penyimpangan dalam proyek bernilai miliaran rupiah ini. Aparat Penegak Hukum (APH) diminta turun tangan mengusut tuntas agar pembangunan fasilitas pendidikan tidak dikorbankan demi kepentingan tertentu.”

Pembangunan wajib tetap berjalan, tapi kita harus disiplin dalam penggunaan anggaran. SPPD akan tetap dipangkas 50 persen, dan setiap pengajuan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan langsung dari Bupati,” — Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM.

“Masyarakat berharap APH tidak tutup mata agar Dana Desa benar-benar bermanfaat bagi warga.”

Masyarakat Desa Suak Awe berharap Aparat Penegak Hukum tidak tutup mata terhadap dugaan penyalahgunaan Dana Desa sejak tahun 2020 hingga 2024. Sudah berkali-kali kami menyurati pihak dinas terkait, namun belum ada tindakan nyata,” ungkap salah satu warga kepada media.

Pedagang kecil dipaksa membayar sewa lapak hingga Rp3 juta sampai Rp20 juta tanpa transparansi. Panitia terus mendesak pembayaran, sementara pemerintah daerah justru lepas tangan. Dugaan pungli ini bukan hanya membebani rakyat kecil, tapi juga mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.”