Scroll untuk baca berita
Jawa BaratNEWS BIDIK KAB BEKASI

PC DMI Kecamatan Tambun Selatan Masa Bakti 2026-2031 Resmi Dilantik, Ahmad Syauqi: Mendorong Penataan dan Penguatan Legalitas Masjid

1048
×

PC DMI Kecamatan Tambun Selatan Masa Bakti 2026-2031 Resmi Dilantik, Ahmad Syauqi: Mendorong Penataan dan Penguatan Legalitas Masjid

Sebarkan artikel ini

NEWSBIDIK,KABUPATEN BEKASI – Pengurus Cabang Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Tambun Selatan masa bakti 2026-2031 resmi dilantik dalam rangka memperkuat peran masjid sebagai pusat ibadah, pemberdayaan masyarakat sekaligus pusat peradaban umat.

Pelantikan tersebut dirangkai dengan Sarasehan Kemasjidan bertema “Membangun Sinergi dan Menata Kemasjidan yang Profesional dan Berdaya”, yang berlangsung di Aula Aminah Marzuki, Kawasan An Nadwah Islamic School, Jalan Raya Lambangsari No.64, Kawasan Grandwisata, Kecamatan Tambun Selatan, Minggu (09/08/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua PD DMI Kabupaten Bekasi, Perwakilan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Perwakilan BPN Kabupaten Bekasi, Camat Tambun Selatan, Kepala KUA Kecamatan Tambun Selatan, Pengurus PC DMI Kecamatan Tambun Selatan dan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Se-Kecamatan Tambun Selatan.

Ketua PC DMI Kecamatan Tambun Selatan, KH Ahmad Syauqi, mengatakan pelantikan pengurus DMI periode 2026-2031 menjadi momentum untuk melanjutkan program kemasjidan yang telah berjalan sekaligus memperluas sinergi dengan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM).

“Kami berharap periode 2026-2031 ini dapat memberikan kontribusi yang lebih besar, khususnya kepada DKM-DKM di wilayah Kecamatan Tambun Selatan. Semangatnya bukan hanya di awal, tetapi terus berlanjut dalam menjalankan program yang membawa manfaat dan maslahat,” ungkapnya.

KH Ahmad Syauqi menyebutkan, berdasarkan data yang diterima DMI, terdapat sedikitnya 427 masjid dan musala di Kecamatan Tambun Selatan. Jumlah tersebut berpotensi bertambah seiring pembangunan masjid baru di sejumlah kawasan permukiman dan perumahan.

“Data yang kami terima sekitar 427 masjid dan musala. Itu data dua tahun lalu, sementara sekarang sudah ada beberapa masjid baru yang dibangun dan diresmikan. Artinya, potensi kemasjidan di Tambun Selatan sangat besar dan harus dikelola secara profesional,” jelasnya.

Ia menambahkan, salah satu fokus DMI pada periode 2026-2031 adalah mendorong penataan dan penguatan legalitas masjid. Menurutnya, legalitas menjadi bagian penting agar pengurus DKM memiliki kepastian dalam mengelola masjid dan jamaah dapat beribadah dengan nyaman.

“Kami berharap Tambun Selatan dapat menjadi pilot project dalam penataan legalitas masjid. Untuk persoalan PSU, wakaf dan lainnya, kami berharap prosesnya dapat lebih sederhana, terintegrasi dan memiliki satu pintu, sehingga pengurus DKM tidak kesulitan dalam mengurus administrasi,” tuturnya.

Ia menegaskan, DMI tidak ingin hanya berperan dalam pendataan masjid, tetapi juga menjadi wadah aspirasi sekaligus penggerak pemberdayaan umat. Karena itu, hasil sarasehan diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti bersama unsur legislatif, eksekutif, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan BPN.

“Masjid bukan hanya pusat ibadah, tetapi juga pusat peradaban dan pemersatu umat. Karena itu, dukungan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa hingga lingkungan RW dan RT sangat penting untuk membangun kemasjidan yang profesional, tertata dan berdaya,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Jawa Barat

“Dugaan pungutan liar di kawasan Jembatan Timbang Tolongas, Sumedang, menjadi perhatian serius karena sejumlah truk bermuatan terlihat melanjutkan perjalanan tanpa masuk ke area penimbangan setelah diduga terjadi transaksi. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian dari pihak pengelola UPKB serta instansi terkait. Transparansi pemeriksaan dan penegakan aturan diperlukan untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan.”

Headline

Wartawan Bekasi Raya menyatukan barisan dan akan menggelar aksi damai di Kantor Bupati Bekasi untuk menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap kemerdekaan pers serta perlindungan terhadap kerja jurnalistik. Aksi tersebut juga mendesak Pemkab Bekasi melakukan pemeriksaan objektif terkait dugaan perlakuan tidak patut terhadap seorang wartawan saat menjalankan tugas konfirmasi.

Jawa Barat

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak secara otomatis menghilangkan hak masyarakat untuk menerima bantuan sosial. Pekerja informal, termasuk peserta mandiri dan pekerja dengan upah di bawah UMK, tetap berhak mendapatkan bansos sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.”