Indeks Berita

“Kami siap memfasilitasi aspirasi masyarakat agar tersampaikan ke pemerintah pusat. Namun penyampaian harus dilakukan tertib dan melalui jalur resmi, bukan dengan kekerasan,”
Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur DIY

Belasan kepala dinas mundur dalam waktu kurang dari setahun, ini bukan lagi fenomena biasa. Kepemimpinan yang mengedepankan loyalitas politik ketimbang integritas birokrasi telah mengguncang stabilitas pemerintahan Nagan Raya.”
— Sumber internal Pemkab Nagan Raya (nama dirahasiakan)

Kami masyarakat miskin tidak pernah ada yang membela, karena kami memang tidak mampu membiayai mereka. Kami hanya ingin tanah kami diakui, bukan dirampas,” — Saiful, petani sawit di Gampong Bumi Sari.

Masyarakat berharap Aparat Penegak Hukum segera mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan Dana Desa ini demi menjaga integritas tata kelola keuangan desa dan memberi efek jera bagi pelaku.”

Galian C ilegal marak di Klaten APH diminta Tertipkan NEWS BIDIK KLATEN JATENG

Media yang menyaru lembaga negara berpotensi menyesatkan publik dan akan kami tindak tegas.”
Muhammad Jazuli, Ketua Komisi Pengaduan & Penegakan Etika Pers Dewan Pers

BERITA DAERAH NEWS-BIDIK NAGAN RAYA ACEH

“Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue memutuskan bahwa Musriadi HD, Keuchik Cot Rambong, bebas dari seluruh tuduhan yang dilaporkan PT Ambiya Putra. Tuduhan pemalsuan surat tanah tidak terbukti karena tidak didukung alat bukti yang sah,” ujar Agus Jalizar, SH., M.H, selaku Penasehat Hukum Musriadi.

Ketua Wilter LSM GMBI Aceh, Zulfikar Z, menyoroti dugaan pengabaian putusan Mahkamah Agung RI Nomor 690 PK/Pdt/2018 oleh PT Surya Panen Subur (SPS) yang beroperasi di Desa Pulou Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Dalam putusan tersebut, PT SPS dihukum untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp136,8 miliar dan melakukan pemulihan lingkungan lahan gambut terbakar seluas 1.200 hektare dengan nilai Rp302,1 miliar.
Zulfikar mendesak Pemkab Nagan Raya dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar tidak menutup mata terhadap pelaksanaan putusan ini, serta segera menempuh langkah hukum berupa eksekusi paksa atau penyitaan aset perusahaan bila PT SPS tidak patuh.
Ia juga menantang pihak perusahaan untuk membuka data pemulihan lingkungan ke publik agar transparansi terjaga dan tidak menimbulkan tanda tanya di masyarakat.

“Bagaimana mungkin fasilitas vital seperti pompa banjir berhenti hanya karena solar habis,” keluh seorang warga Semarang yang kecewa atas kinerja BBWS Pemali Juana.

“Makna-makna ini bukan sekadar susunan kata, melainkan paramasabda — doa dan penghormatan kepada kehidupan itu sendiri. Doa yang berlaku untuk diri, siapa pun, apa pun, dan di mana pun kita berada,” ujar Sriono dari Paseban Srimulih, menegaskan bahwa ajaran Swasti Luhur Ing Pribadi merupakan panggilan untuk menumbuhkan kesejahteraan dan kemuliaan dalam diri serta menjaga harmoni dengan sesama dan alam semesta.

Dalam rangka memperingati HUT ke-80 Korps Brimob Polri, Batalyon C Pelopor Polda Aceh menggelar kegiatan donor darah di Mako Nagan Raya. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian Brimob terhadap masyarakat serta mempererat sinergi antarinstansi di wilayah Aceh,” ujar Kompol Usman, S.E., M.M., Komandan Batalyon C Pelopor.

Publik perlu berhati-hati terhadap narasi pengalihan seperti ini. Isu ‘Ibo dijebak’ bisa menggiring opini dan mengaburkan substansi perkara dugaan penistaan agama yang sedang ditangani aparat hukum.”

Kami tidak ingin kasus ini menjadi polemik tanpa arah. Langkah hukum ini diambil agar semua pihak mendapat keadilan dan kebenaran terungkap secara objektif,” ujar Advokat Donny Andretti, kuasa hukum pelapor Miftakul Ma’na, usai menyerahkan bukti rekaman kepada penyidik Polda Jawa Tengah.

Setiap malam ramai kendaraan keluar-masuk, baunya juga sangat menyengat. Kami takut kalau terjadi kebakaran,” — ungkap salah satu warga Dukuh Srebut, Dukuhsekti, Pati, Senin (28/10/2025).

Pembangunan wajib tetap berjalan, tapi kita harus disiplin dalam penggunaan anggaran. SPPD akan tetap dipangkas 50 persen, dan setiap pengajuan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan langsung dari Bupati,” — Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM.

Praktik togel di Jepara diduga berjalan terang-terangan di tengah masyarakat tanpa hambatan berarti. Masyarakat mempertanyakan di mana peran aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menegakkan aturan yang jelas-jelas melarang segala bentuk perjudian.”

“Masyarakat berharap APH tidak tutup mata agar Dana Desa benar-benar bermanfaat bagi warga.”

Masyarakat Desa Suak Awe berharap Aparat Penegak Hukum tidak tutup mata terhadap dugaan penyalahgunaan Dana Desa sejak tahun 2020 hingga 2024. Sudah berkali-kali kami menyurati pihak dinas terkait, namun belum ada tindakan nyata,” ungkap salah satu warga kepada media.

Kami akan upayakan secepat mungkin agar warga yang tertimpa musibah bisa mendapatkan bantuan,” ujar Bupati Jepara, Witiarso, menegaskan respon cepat pemerintah terhadap peristiwa robohnya rumah warga di Desa Sinanggul akibat hujan deras dan angin kencang.

Gugatan ini bukan semata soal uang, tetapi soal keadilan bagi masyarakat adat yang tanahnya telah digarap tanpa hak sejak tahun 2005. Kami menuntut ganti rugi sebesar Rp5 triliun dan meminta perusahaan bersikap kooperatif dalam proses hukum,” tegas Sapriyadi, S.H., kuasa hukum masyarakat adat Dayak.

“Proyek Taman Wisata Religi Salatiga senilai lebih dari Rp 10 miliar disorot publik setelah ditemukan kejanggalan teknis, dugaan lemahnya pengawasan, dan potensi konflik kepentingan.”

“Kritik ini agar semua kinerja menjadi lebih baik. Jangan hanya terima gaji tanpa ada perbaikan pelayanan,” tegas Agus Alesta menanggapi pernyataan Kepala Desa Damarjati yang menyebut dirinya sedang terhimpit masalah kesehatan dan keuangan.

Polemik antara warga Desa Damarjati dan pemerintah desa mencuat setelah Agos Alesta menyampaikan kritik terbuka terkait kedisiplinan aparatur dan dugaan masalah administrasi. Pemerintah desa membantah tuduhan tersebut dan menilai aksi itu dilakukan tanpa konfirmasi. Kedua pihak kini saling memberi klarifikasi, sementara masyarakat menunggu langkah mediasi agar konflik tidak melebar.