Scroll untuk baca berita
Jawa TengahJeparaPeristiwa

Polemik Internal Desa Damarjati Jepara, Pemerintah Desa dan Warga Saling Klarifikasi

4206
×

Polemik Internal Desa Damarjati Jepara, Pemerintah Desa dan Warga Saling Klarifikasi

Sebarkan artikel ini

NEWS BIDIK, Jepara – Suasana di Desa Damarjati, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, memanas setelah warga bernama Agos Alesta menyampaikan kritik terhadap pemerintah desa kepada media dan LSM. Kejadian itu berlangsung pada Rabu (15/10/2025), saat kepala desa sedang menghadiri acara pernikahan di luar kantor desa.

Pemerintah desa menyayangkan munculnya tuduhan tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Saat dikonfirmasi Jumat (17/10/2025), Kepala Desa menyampaikan bahwa pihaknya merasa telah menjalankan tugas sesuai aturan.

 “Warga saya, A, mungkin kurang memahami. Pemerintah desa sudah bekerja semaksimal mungkin. Persyaratan dari almarhum S juga sudah masuk tahap pencairan,” ujarnya.

Ia menilai tekanan psikologis mungkin menjadi pemicu ledakan emosi warganya tersebut.

“Saya pasrahkan kepada Gusti Allah. Saya merasa tidak melakukan kesalahan. Warga saya itu banyak kekurangan—dari kesehatan, keuangan, sampai mental. Dia sempat marah di balai desa karena tekanan psikologis,” jelasnya.

Perangkat desa bagian kesejahteraan, F, juga membantah tudingan ketidakhadiran aparatur desa.

“Kalau dibilang perangkat desa tidak masuk kerja, itu tidak benar. Kami tetap hadir dan bekerja di balai desa,” tegasnya.

Ia juga mengaku keberatan dengan insiden yang dialaminya.

 “Saya tidak terima. Dia sudah bertindak anarkis, baju saya ditarik seolah saya pelaku kejahatan,” tambahnya.

Klarifikasi dari Agos Alesta

Melalui pesan WhatsApp, Agos Alesta menyampaikan bahwa kritiknya didasari niat pengawasan publik. Ia menyoroti beberapa hal yang menurutnya perlu perhatian:

1. Jam kerja perangkat desa

“Jam 9 hanya dua orang yang hadir. Ada yang jam 10, jam 11, bahkan ada yang tidak masuk tanpa izin.”

2. Dugaan tunggakan BPJS Ketenagakerjaan

“Sudah 10 bulan belum dibayar.”

3. Temuan pada proyek desa

“Kami bersama media mengecek lokasi. Ada cor beton yang retak dan panjangnya kurang.”

Agos menyebut aksinya dilakukan agar ada perbaikan dan transparansi dari pemerintah desa.

Situasi Masih Berkembang

Polemik ini kini menjadi perhatian masyarakat setempat. Pihak desa menilai kritik disampaikan secara berlebihan dan tidak melalui mekanisme komunikasi resmi, sementara Agos mengaku memiliki bukti lapangan atas setiap pernyataannya.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat mediasi atau fasilitasi dari pihak kecamatan maupun instansi terkait. Warga berharap persoalan dapat diselesaikan secara dialogis untuk mencegah dampak sosial yang lebih luas.

Tinggalkan Balasan

Headline

“Manajemen SPBU Wanarejan menegaskan bahwa operasional penyaluran BBM bersubsidi telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Mereka membantah tuduhan yang dimuat dalam pemberitaan sebelumnya, menyatakan tidak pernah dimintai konfirmasi sebelum berita dipublikasikan, serta meminta agar mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan prinsip keberimbangan dalam Kode Etik Jurnalistik dihormati. Apabila tidak ada tindak lanjut, pihak SPBU menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum untuk melindungi nama baik perusahaan.”

Jawa Tengah

“Penggeledahan di Dinas Sosial merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mendalami dugaan penyimpangan Program Keluarga Harapan (PKH). Seluruh dokumen yang diamankan akan menjadi bagian dari alat bukti, dan Kejaksaan Negeri Wonosobo berkomitmen menangani perkara ini secara profesional, objektif, serta menindak tegas setiap bentuk dugaan tindak pidana korupsi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.” – Dr. Agung Dhedi Dwi Handes, S.H., M.H., Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Wonosobo.

Jawa Tengah

“Program efisiensi yang diterapkan RSUD Kartini Jepara mulai menunjukkan hasil nyata. Di bawah kepemimpinan dr. Tri Iriantiwi, pembangunan fasilitas baru dan peningkatan kualitas pelayanan terus dilakukan demi menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Di tengah capaian tersebut, Direktur RSUD Kartini juga menjelaskan bahwa harta kekayaannya yang tercantum dalam LHKPN berasal dari berbagai usaha yang telah dijalankan sebelum menjabat sebagai direktur, serta profesi suaminya sebagai dokter spesialis anestesi.”

Jawa Tengah

administrasi proyek yang disebut telah mencapai MC 100 persen dengan kondisi fisik di lapangan yang diperkirakan baru sekitar 91,51 persen pada Proyek Bendungan Jragung menjadi perhatian publik. Temuan Tim Investigasi Lembaga Buser Indonesia bersama PPWI ini diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui klarifikasi resmi dari pihak terkait serta pemeriksaan oleh aparat berwenang guna memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan sesuai aturan, transparan, dan akuntabel.”

Jawa Tengah

Selain SMKN 5 Semarang, dua sekolah lainnya yang turut menerima penghargaan sebagai SMA/SMK Teraktif adalah SMA Negeri 3 Semarang dan SMA Negeri 6 Semarang.
Program Rengganis Pintar merupakan upaya Disperindag Jawa Tengah untuk mendorong penerapan konsep green industry di dunia pendidikan sekaligus meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya industri yang ramah lingkungan sebagai strategi memperkuat daya saing dan ekspor daerah.

Daerah

“Harapan seorang warga Desa Lemahireng Krajan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, menjadi potret masih adanya masyarakat yang merasa belum tersentuh Program Bantuan Pangan pemerintah. Riadi (Adi), pekerja serabutan dengan penghasilan tidak menentu, memohon keadilan agar dapat masuk dalam daftar penerima bantuan. Pemerintah desa menyatakan akan melakukan verifikasi ulang dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Semarang, sementara hingga berita ini diterbitkan belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana Kepresidenan. NEWSBIDIK akan terus mengawal perkembangan informasi ini sesuai fakta dan keterangan resmi dari pihak terkait.”

BREBES

“Warga berharap proyek P3-TGAI di Desa Karangsambung dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan mendapat pengawasan maksimal. Dugaan penggunaan material yang dipertanyakan serta kedalaman pondasi yang dinilai minim perlu mendapat klarifikasi dari pihak pelaksana maupun instansi terkait agar kualitas bangunan irigasi benar-benar terjamin.”

Jawa Tengah

“Saya menegaskan bahwa seluruh proses pengangkatan jabatan yang saya terima telah melalui mekanisme dan ketentuan kepegawaian yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK). Tidak benar jika disebut saya dipromosikan tanpa prosedur atau melalui praktik jual beli jabatan,” tegas NYT dalam hak jawab yang disampaikan kepada redaksi.