ACEH BARAT

“Forkab Aceh Barat menegaskan hanya kepengurusan resmi yang berhak membawa nama organisasi. Perusahaan diimbau tidak melayani proposal perorangan tanpa legalitas yang jelas, guna mencegah penyalahgunaan nama Forkab oleh oknum tidak bertanggung jawab,” — Muktaruddin, Ketua Forkab DPW Aceh Barat.

Diduga proyek pembangunan TKN 15 Samatiga Aceh Barat tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Minimnya pengawasan dari pihak terkait serta sulitnya akses informasi ke publik semakin memperkuat dugaan adanya penyimpangan dalam proyek bernilai miliaran rupiah ini. Aparat Penegak Hukum (APH) diminta turun tangan mengusut tuntas agar pembangunan fasilitas pendidikan tidak dikorbankan demi kepentingan tertentu.”

Pembangunan wajib tetap berjalan, tapi kita harus disiplin dalam penggunaan anggaran. SPPD akan tetap dipangkas 50 persen, dan setiap pengajuan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan langsung dari Bupati,” — Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM.

“Masyarakat berharap APH tidak tutup mata agar Dana Desa benar-benar bermanfaat bagi warga.”

Masyarakat Desa Suak Awe berharap Aparat Penegak Hukum tidak tutup mata terhadap dugaan penyalahgunaan Dana Desa sejak tahun 2020 hingga 2024. Sudah berkali-kali kami menyurati pihak dinas terkait, namun belum ada tindakan nyata,” ungkap salah satu warga kepada media.

Pedagang kecil dipaksa membayar sewa lapak hingga Rp3 juta sampai Rp20 juta tanpa transparansi. Panitia terus mendesak pembayaran, sementara pemerintah daerah justru lepas tangan. Dugaan pungli ini bukan hanya membebani rakyat kecil, tapi juga mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.”

BERITA DAERAH NEWS-BIDIK ACEH BARAT