Scroll untuk baca berita
ACEH BARATDaerah

Diduga Pungli Di SMK N 2.Meulaboh , Dimohon TIM Saber Pungli Untuk Bertindak.

502
×

Diduga Pungli Di SMK N 2.Meulaboh , Dimohon TIM Saber Pungli Untuk Bertindak.

Sebarkan artikel ini

NEWS-BIDIK,//Aceh Barat Di duga Pungli dilakukan di sekolah menengah kejuruan Dugaan Nikmati Hasil Berjamaah – TIM Saber Pungli Diam Membisu Pungli Disekolah SMK Negeri 2 Meulaboh

Presiden Republik Indonesia telah membentuk TIM Saber Pungli Sapu bersih pungli dilakukan di dunia pendidikan  MINGGU,(1/6/2025).

Sesuai dengan Pemberantasan Pungli disekolah selain sumbangan dan bantuan , pungutan di sekolah yang tidak berdasar hukum akan dipantau oleh satuan tugas sapu bersih pungutan liar ( Satgas Saber Pungli ) dibentuk pada tanggal 20 Oktober 2016 Peraturan presiden Nomor 87 tahun 2016 Tentang Satuan Tugas sapu bersih pungutan liar penguatan yang tidak memiliki dasar hukum meski telah didahulukan dengan kesepakatan para pemangku kepentingan , karena pada dasarnya kejahatan juga bisa dilakukan melalui sebuah kesempatan dan Pemufakatan ( Pemufakatan Jahat ) sesuai undang undang Republik Indonesia.

Kepala sekolah dan komite kebal Hukum , Tidak ada yang berani Aparat Penengah Hukum APH menindak lanjuti sesuai dengan peraturan Presiden yang sudah jelas jelas dilakukan di SMK Negeri 2 Meulaboh , Berlakunya Hukum bagi masyarakat Rakyat jelata , tidak berlaku bagi Penguasa Jabatan, diduga kuat Bekingan di balik Jabatan.

Bentuk-bentuk pungutan di sekolah pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan telah mengeluarkan peraturan pungutan di luar sekolah melalui program Mendikbud nomor 44 tahun 2012 tentang pemungutan pendidikan pada satuan pendidikan dasar dalam peraturan tersebut dibedakan antara pungutan sumbangan pendanaan pendidikan dan biaya pendidikan pengertian pemungutan dalam peraturan tersebut adalah penerima biaya pendidikan baik berupa uang ataupun barang harus miring jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik ataupun orang tua wali murid bersifat wajib mengikat serta sejumlah dan jangka waktu penggunaannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar

Diharapkan kepada Bupati Aceh Barat Tarmizi dan pihak Dinas Terkait usut sampai tuntas pungli disekolah yang diduga selama beberapa tahun ini berlangsung Aman dan terkoordinir demi meraup keuntungan memperkaya diri .

Tinggalkan Balasan

Aceh

Kasus ini menjadi perhatian masyarakat setelah dua warga Kubang Gajah diwajibkan melapor ke Polsek Kuala Pesisir usai dilaporkan PT Socfindo Seunagan atas dugaan pengambilan berondolan sawit kering. Warga mempertanyakan penerapan asas keadilan karena berondolan yang dipersoalkan disebut merupakan sisa panen yang telah lama tertinggal di lokasi pembuangan janjang kosong (jangkos), sementara pihak perusahaan hingga kini belum memberikan keterangan resmi.”

Daerah

“Final Camat Cup 2026 di Alun-alun Malangbong berlangsung meriah dengan antusiasme ratusan penonton. Plt Camat Malangbong mengajak masyarakat menjaga sportivitas dan ketertiban, sementara KOK Malangbong mengapresiasi kerja keras panitia yang telah menyukseskan turnamen bola voli antar desa sebagai ajang pembinaan atlet sekaligus mempererat persatuan masyarakat.”

Aceh

“Dugaan aktivitas illegal logging di kawasan hutan lindung Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya, kembali menjadi sorotan publik. Masyarakat mendesak aparat penegak hukum, KPH Wilayah IV, dan Satgas PKH bertindak tegas, transparan, serta mengusut tuntas apabila ditemukan indikasi keterlibatan pihak-pihak yang melindungi praktik pembalakan liar tersebut. Penegakan hukum tanpa pandang bulu dinilai menjadi kunci menyelamatkan hutan Aceh dari kerusakan yang semakin meluas.”

Daerah

“Diduga sebuah rumah di Ngemplak, Boyolali, digunakan sebagai lokasi penyimpanan dan penjualan LPG tanpa izin. Pemilik rumah mengaku bukan agen maupun pangkalan resmi serta menyampaikan adanya klaim keterlibatan pihak lain, termasuk menyebut oknum kepolisian sebagai ‘backing’. Seluruh pengakuan tersebut masih bersifat sepihak dan belum mendapat konfirmasi dari pihak yang disebut maupun aparat berwenang.”

Aceh

“Persoalan yang mencuat di RSUD Sultan Iskandar Muda tidak hanya menyangkut administrasi dan keuangan, tetapi juga menyentuh kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Mulai dari keterlambatan pembayaran TPP ASN, persoalan sanitasi, hingga temuan BPK terkait indikasi pembayaran jasa pelayanan kesehatan secara ganda menjadi perhatian yang diharapkan segera ditindaklanjuti melalui evaluasi menyeluruh dan langkah perbaikan tata kelola oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.”