Scroll untuk baca berita
ACEH BARATDaerah

Diduga Pungli Di SMK N 2.Meulaboh , Dimohon TIM Saber Pungli Untuk Bertindak.

614
×

Diduga Pungli Di SMK N 2.Meulaboh , Dimohon TIM Saber Pungli Untuk Bertindak.

Sebarkan artikel ini

NEWS-BIDIK,//Aceh Barat Di duga Pungli dilakukan di sekolah menengah kejuruan Dugaan Nikmati Hasil Berjamaah – TIM Saber Pungli Diam Membisu Pungli Disekolah SMK Negeri 2 Meulaboh

Presiden Republik Indonesia telah membentuk TIM Saber Pungli Sapu bersih pungli dilakukan di dunia pendidikan  MINGGU,(1/6/2025).

Sesuai dengan Pemberantasan Pungli disekolah selain sumbangan dan bantuan , pungutan di sekolah yang tidak berdasar hukum akan dipantau oleh satuan tugas sapu bersih pungutan liar ( Satgas Saber Pungli ) dibentuk pada tanggal 20 Oktober 2016 Peraturan presiden Nomor 87 tahun 2016 Tentang Satuan Tugas sapu bersih pungutan liar penguatan yang tidak memiliki dasar hukum meski telah didahulukan dengan kesepakatan para pemangku kepentingan , karena pada dasarnya kejahatan juga bisa dilakukan melalui sebuah kesempatan dan Pemufakatan ( Pemufakatan Jahat ) sesuai undang undang Republik Indonesia.

Kepala sekolah dan komite kebal Hukum , Tidak ada yang berani Aparat Penengah Hukum APH menindak lanjuti sesuai dengan peraturan Presiden yang sudah jelas jelas dilakukan di SMK Negeri 2 Meulaboh , Berlakunya Hukum bagi masyarakat Rakyat jelata , tidak berlaku bagi Penguasa Jabatan, diduga kuat Bekingan di balik Jabatan.

Bentuk-bentuk pungutan di sekolah pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan telah mengeluarkan peraturan pungutan di luar sekolah melalui program Mendikbud nomor 44 tahun 2012 tentang pemungutan pendidikan pada satuan pendidikan dasar dalam peraturan tersebut dibedakan antara pungutan sumbangan pendanaan pendidikan dan biaya pendidikan pengertian pemungutan dalam peraturan tersebut adalah penerima biaya pendidikan baik berupa uang ataupun barang harus miring jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik ataupun orang tua wali murid bersifat wajib mengikat serta sejumlah dan jangka waktu penggunaannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar

Diharapkan kepada Bupati Aceh Barat Tarmizi dan pihak Dinas Terkait usut sampai tuntas pungli disekolah yang diduga selama beberapa tahun ini berlangsung Aman dan terkoordinir demi meraup keuntungan memperkaya diri .

Tinggalkan Balasan

Daerah

Kapolres Ngawi AKBP M. Amirul Hakim menegaskan tidak ada anggota Polri yang kebal hukum dalam pemberantasan narkoba. Siapa pun yang terbukti terlibat, baik sebagai pengguna maupun pengedar, akan ditindak tegas tanpa pandang bulu. Pemberantasan narkoba harus dimulai dari internal kepolisian sebagai bentuk integritas, keteladanan, dan komitmen menjaga kepercayaan masyarakat.”

ACEH BARAT

“Polres Aceh Barat menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan perundungan dan penganiayaan terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Kasus ini dipicu dugaan pencurian sepeda yang berujung pada aksi main hakim sendiri. Polisi menegaskan proses hukum tetap berjalan, termasuk penanganan khusus terhadap enam tersangka yang masih di bawah umur sesuai ketentuan peradilan anak.”

Daerah

Kutipan Berita Unggulan:
“Empat medali emas menjadi modal awal bagi Kontingen Jepara untuk terus melaju di Porprov XVII Jawa Tengah 2026. Dengan semangat juang, kerja keras, dan kekompakan seluruh atlet, pelatih, serta ofisial, Jepara optimistis mengejar target 50 medali emas dan menembus empat besar.”

Daerah

“Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Nagan Raya membutuhkan sinergi, komitmen, dan kerja sama seluruh pihak. Pemerintah daerah diharapkan segera menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil monitoring, memastikan realisasi anggaran berjalan optimal, serta mempercepat pemulihan infrastruktur dan pelayanan publik agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak.”

Aceh

“Monitoring dan evaluasi kesiapan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Pidie menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan yang telah dilaksanakan dapat segera ditindaklanjuti dengan pemenuhan sarana dan prasarana. Pemerintah daerah berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten mampu mempercepat operasionalisasi koperasi sebagai penggerak ekonomi gampong, memperkuat kemandirian masyarakat, serta menghadirkan manfaat nyata bagi perekonomian desa.”