NEWS-BIDIK,//MEULABOH – Forum Kerukunan Anak Bangsa (FORKAB) Aceh Barat menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2025 di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FORKAB, Jalan Chindrawasih, Meulaboh, Kamis (29/5/2025).
Rakerda dibuka langsung oleh Ketua DPW FORKAB Aceh Barat, Muktaruddin, dan dihadiri oleh jajaran pengurus harian DPW, pengurus kecamatan, kelompok ibu-ibu Srikandi, serta Satgas FORKAB Aceh Barat.
Mengusung tema “Satukan Visi, Perkuat Organisasi, Tingkatkan Persatuan dan Kesatuan – FORKAB Aceh Barat Solid, NKRI Harga Mati”, kegiatan ini menjadi agenda rutin tahunan selama masa kepemimpinan Muktaruddin. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya Rakerda sebagai ajang silaturahmi dan forum strategis untuk menyerap masukan dari pengurus kecamatan serta menyusun program kerja ke depan.
“Rakerda ini bukan hanya rutinitas, tapi momentum menyatukan langkah dan visi kita ke depan. Saya mengajak seluruh pengurus kecamatan untuk solid dan tidak saling menyalahkan. Jika ada persoalan, mari kita duduk bersama dan musyawarahkan di kantor yang sudah kita siapkan,” ujar Muktaruddin di hadapan peserta.
Ketua Panitia Pelaksana, Zamzami, menyampaikan bahwa Rakerda dihadiri oleh perwakilan dari 10 kecamatan, dengan satu kecamatan—Bubon—diwakili oleh bendaharanya. Sementara Kecamatan Sungai Mas tidak hadir meskipun telah diundang secara resmi oleh panitia.
Dalam forum yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan, Muktaruddin juga menginstruksikan kepada para ketua distrik/kecamatan agar segera melakukan pendataan anggota FORKAB di wilayah masing-masing. “Agar kita tahu secara pasti siapa anggota dan siapa pengurus di tingkat kecamatan,” tambahnya.
Forum Rakerda juga membuka ruang diskusi terbuka bagi pengurus DPW dan kecamatan untuk menyampaikan kritik, saran, dan evaluasi terhadap jalannya organisasi.
Salah satu isu hangat yang mencuat dalam forum adalah kabar tentang pembekuan kepengurusan DPW Aceh Barat oleh DPP FORKAB Aceh. Menanggapi hal ini, Muktaruddin menegaskan bahwa dirinya belum menerima surat resmi dari DPP terkait pembekuan tersebut.
“Memang isu itu saya dengar, tetapi hingga saat ini belum ada surat resmi yang saya terima. Jika benar ada pembekuan, harus ada proses sesuai aturan organisasi. Saya juga tidak pernah dipanggil atau diproses oleh DPP. Semua ada aturannya dalam AD/ART,” tegasnya.
Kabar pembekuan tersebut pun mengejutkan para ketua kecamatan. Efendi, Ketua FORKAB Kecamatan Johan Pahlawan, menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah menandatangani usulan pembekuan sebagaimana disebutkan dalam isu tersebut.
“Kami sangat solid dengan DPW, komunikasi selalu terjalin baik. Tidak benar kalau ada pengurus kecamatan yang mengusulkan pembekuan itu,” ujar Efendi, yang diamini oleh Zaini, Ketua FORKAB Kecamatan Arongan Lambalek.
Rakerda ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga kekompakan dan terus memperkuat FORKAB di seluruh wilayah Aceh Barat.
