SMNI Desak Polda Aceh Tindak Tambang Emas Ilegal di Aceh Barat, Usulkan Koperasi Jadi Solusi

Saya diminta menyerahkan Rp7 juta setelah akad selesai, dengan pembagian Rp5 juta untuk agen dan Rp2 juta untuk oknum pegawai bank,” — Riski Apriyansah, nasabah

Dana saya dipotong Rp30 juta, sekarang saya sudah hampir enam bulan tidak mampu membayar angsuran.” — Mama, nasabah KUR

Pemerintah Desa Jayamulya menindaklanjuti keluhan warga terkait bau menyengat dan banyaknya lalat dari kandang ayam broiler di Kampung Cikarang Girang, serta akan melayangkan teguran resmi jika tidak ada respons dari pemilik kandang.”

Menurut pengakuannya, permasalahan mulai muncul sejak tahun 2025 usai sang istri pulang dari perjalanan ke Karimunjawa. Sejak saat itu, hubungan rumah tangga mereka berubah drastis hingga berujung pada permintaan cerai disertai tuduhan KDRT dan tidak memberi nafkah.

Kutipan Berita:
“Prestasi luar biasa kembali ditorehkan SDN Neglasari, Kecamatan Pancatengah. Dalam ajang O2SN tingkat kecamatan tahun 2026, para siswa berhasil membawa pulang 9 medali emas, 6 perak, dan 5 perunggu. Capaian ini menjadi bukti bahwa kerja keras, disiplin, dan semangat juang siswa, guru, serta dukungan orang tua mampu melahirkan prestasi yang membanggakan.”

“HMI Cabang Kuningan mendesak DPRD segera menindaklanjuti temuan BPK di Disdikbud. Dugaan penyalahgunaan anggaran hingga Rp3,2 miliar tidak boleh berhenti sebagai catatan administratif, tetapi harus diusut transparan dan tuntas.”

“Akta cerai atas nama mempelai perempuan tidak pernah tercatat di Pengadilan Agama Jepara. Pernikahan tersebut juga tidak diproses melalui desa maupun KUA, sehingga kuat dugaan dilakukan dengan menggunakan modin aspal,” ungkap Modin Desa Kancilan, Luqman H., menegaskan adanya kejanggalan dalam administrasi pernikahan warga Kancilan yang berlangsung pada 29 Maret 2026.

“LSM GMBI Aceh mendesak audit menyeluruh dana kebencanaan Kota Langsa setelah ditemukan dugaan ketidaksesuaian data penerima bantuan. Transparansi dan akuntabilitas dinilai lemah, sehingga berpotensi mencederai keadilan bagi korban banjir. Audit independen dianggap penting untuk memastikan setiap rupiah digunakan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik

“Polres Bogor membongkar jaringan pengoplosan LPG bersubsidi yang beroperasi di dua lokasi berbeda, menyebabkan kerugian negara mencapai Rp13,2 miliar per bulan. Dari penggerebekan di Sukaraja dan Cileungsi, polisi mengamankan 793 tabung gas berbagai ukuran serta 76 alat suntik. Para pelaku diketahui meraup keuntungan hingga Rp1,3 miliar per hari dengan memindahkan isi gas 3 kilogram subsidi ke tabung 12 kilogram non-subsidi. Kapolres Bogor menegaskan bahwa praktik ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mencuri hak masyarakat kecil yang berhak menerima subsidi.”

“Penahanan oknum anggota dewan berinisial MA dalam kasus dugaan kekerasan terhadap anak menjadi bukti bahwa hukum tidak pandang bulu. YARA mengapresiasi langkah tegas Kejari Aceh Barat dalam menegakkan keadilan, terutama untuk perlindungan anak.”

Pengajuan pernikahan sempat masuk, namun kami tidak berani memproses karena status di KTP masih bersuami dan tidak ada akta cerai,” ungkap salah satu perangkat desa terkait dugaan manipulasi data pernikahan di Desa Kancilan, Jepara.