Hukum & Kriminal

“Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menyatakan permintaan banding Penuntut Umum tidak dapat diterima menjadi pengingat bahwa setiap upaya hukum harus memenuhi ketentuan formil yang berlaku. Kami berharap penegakan hukum senantiasa berjalan secara profesional, objektif, dan berlandaskan prinsip keadilan serta kepastian hukum.”

Patroli tersebut diawali dengan apel malam yang dilaksanakan sebelum personel turun ke lapangan, Rabu (30/9/2026). Kegiatan berlangsung mulai pukul 20.00 WIB hingga 00.00 WIB dengan sasaran sejumlah wilayah di Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya.

“Putusan pidana bukanlah penetapan hak kepemilikan tanah. Ketika status kepemilikan dan batas lahan masih menjadi sengketa keperdataan, kepastian hukum harus ditempuh melalui mekanisme yang sesuai. Putusan PN Suka Makmue ini menjadi pengingat bahwa setiap sengketa tanah harus diselesaikan berdasarkan bukti, fakta, dan ketentuan hukum yang berlaku.”

“Kami meminta aparat penegak hukum segera mendalami dugaan penimbunan dan penyalahgunaan solar bersubsidi ini secara profesional dan transparan. Jika ditemukan unsur pidana, kami berharap proses hukum dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak berhenti di tengah jalan,” ujar Joker, perwakilan Media Hukum dan Kriminal wilayah Kabupaten Jepara

Atas temuan tersebut, pihak terkait, termasuk BPH Migas, manajemen PT Pertamina, dan aparat penegak hukum, diharapkan melakukan pemeriksaan serta klarifikasi secara menyeluruh terhadap aktivitas di SPBU tersebut.

“Perbedaan antara keterangan resmi aparat dengan fakta visual yang beredar di masyarakat perlu dijelaskan secara terbuka. Transparansi penegakan hukum merupakan bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik. Redaksi tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait.”

“Penyalahgunaan BBM bersubsidi adalah kejahatan yang merugikan masyarakat dan negara. Polres Nagan Raya berkomitmen menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku demi menjaga distribusi energi bersubsidi tepat sasaran.” — AKP Muhammad Rizal, S.E., S.H., M.H., Kasat Reskrim Polres Nagan Raya

“Dugaan aktivitas illegal logging di kawasan hutan lindung Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya, kembali menjadi sorotan publik. Masyarakat mendesak aparat penegak hukum, KPH Wilayah IV, dan Satgas PKH bertindak tegas, transparan, serta mengusut tuntas apabila ditemukan indikasi keterlibatan pihak-pihak yang melindungi praktik pembalakan liar tersebut. Penegakan hukum tanpa pandang bulu dinilai menjadi kunci menyelamatkan hutan Aceh dari kerusakan yang semakin meluas.”

“Perselisihan terkait dugaan penyadapan pohon karet di Desa Kuala Ligan, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya, berujung tragis. Seorang petani berusia 58 tahun meninggal dunia setelah mengalami luka bacok di bagian leher. Pelaku yang diduga emosi usai mengetahui pohon karetnya disadap kemudian menyerahkan diri ke pihak kepolisian untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.”

Rekonstruksi ini kami laksanakan untuk memastikan kesesuaian antara keterangan pelaku dengan fakta di lapangan, sekaligus melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap selanjutnya,” ujar Kapolres Nagan Raya.

“Setelah 11 hari dalam pelarian, pelaku pembunuhan di Tadu Raya akhirnya berhasil diamankan di Sumatera Utara. Polisi menegaskan penangkapan ini merupakan hasil penyelidikan intensif dan saat ini motif pelaku masih terus didalami.”

“Negara tidak boleh kalah dari mafia yang menghisap kekayaan hutan untuk kepentingan pribadi. Hutan adalah anugerah Tuhan yang harus dikelola untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.” — Jaksa Agung ST Burhanuddin

“Polres Bogor membongkar jaringan pengoplosan LPG bersubsidi yang beroperasi di dua lokasi berbeda, menyebabkan kerugian negara mencapai Rp13,2 miliar per bulan. Dari penggerebekan di Sukaraja dan Cileungsi, polisi mengamankan 793 tabung gas berbagai ukuran serta 76 alat suntik. Para pelaku diketahui meraup keuntungan hingga Rp1,3 miliar per hari dengan memindahkan isi gas 3 kilogram subsidi ke tabung 12 kilogram non-subsidi. Kapolres Bogor menegaskan bahwa praktik ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mencuri hak masyarakat kecil yang berhak menerima subsidi.”

“Penggerebekan gudang pengoplosan LPG di Cileungsi membuka fakta mengejutkan: praktik ilegal yang berjalan sejak 2025 ini mampu meraup keuntungan hingga Rp13 miliar per bulan. Selain merugikan negara, aktivitas pemindahan gas bersubsidi ke tabung non-subsidi ini dinilai sangat membahayakan keselamatan warga karena dilakukan tanpa standar keamanan. Polisi menegaskan, para pelaku dijerat UU Migas dan pasal pidana umum terkait perbuatan curang serta peredaran barang tidak sesuai standar.”

NEWSBIDIK, Nagan Raya — Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Nagan Raya resmi melakukan penahanan terhadap satu orang terduga pelaku tindak pidana penggelapan yang terjadi di Toko Indomaret Desa Ujong Fatihah,…