Bripda Muhammad Abiyazi Raih Tiga Gelar Kejurda Karate 2026, Terima Penghargaan Resmi Kepolisian

Publik kini menunggu langkah pemerintah daerah dan instansi berwenang untuk turun ke lapangan guna memastikan status lahan, legalitas kegiatan, serta apakah aktivitas penggalian tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami terbuka memberikan dokumen dan keterangan kepada pihak berwenang untuk memastikan status serta legalitas pekerjaan tersebut. Kami berharap persoalan ini diselesaikan secara terbuka berdasarkan fakta, bukan berdasarkan asumsi.”

“Terpilihnya H. Akhmad Marjuki merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Kami berharap kepemimpinan baru ini mampu membawa angin segar bagi konsolidasi Partai Golkar Kabupaten Bekasi,” ujar Ketua PK Golkar Cikarang Timur, Udi Kurnia, SE.

Aparat penegak hukum dan instansi berwenang diharapkan segera melakukan pengecekan di lapangan untuk memastikan legalitas kegiatan, status lahan, serta ada atau tidaknya pelanggaran. Jika ditemukan unsur pelanggaran, penindakan sesuai ketentuan hukum perlu dilakukan. Namun, seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan resmi oleh instansi yang berwenang.

“Desa wisata harus diperkuat melalui pembinaan, pendampingan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar masyarakat mampu mengelola potensi wisata secara mandiri dan profesional.”

“Pengembangan pariwisata Pangandaran tidak cukup hanya mengandalkan keindahan alam. Kita harus memperkuat atraksi dan event wisata agar wisatawan memiliki alasan untuk datang, tinggal lebih lama, dan kembali berkunjung,” ujar Asep Noordin.

Kami berharap Tambun Selatan dapat menjadi pilot project dalam penataan legalitas masjid. Untuk persoalan PSU, wakaf dan lainnya, kami berharap prosesnya dapat lebih sederhana, terintegrasi dan memiliki satu pintu, sehingga pengurus DKM tidak kesulitan dalam mengurus administrasi,” jelasnya.

“Setelah penyampaian penjelasan Bupati, selanjutnya DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah akan melakukan pembahasan secara lebih mendalam terhadap rancangan KUA-PPAS Perubahan sebelum nantinya ditetapkan melalui kesepakatan bersama.”

“Ke depan kita membutuhkan tata kelola air yang terintegrasi. Tidak hanya normalisasi sungai, tetapi juga bagaimana menjaga wilayah resapan air, membangun embung atau kolam retensi, mengatur saluran air, termasuk pengendalian di wilayah muara sungai dan limbah cair,” ujar Asep Noordin.

Pilkades bukan sekadar memilih pemimpin, tetapi menentukan arah masa depan desa. Kami ingin menghadirkan perubahan nyata melalui program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.” — Rudi Rochman, Bakal Calon Kepala Desa Karangasih.

“Rakerda bukan sekadar agenda organisasi, tetapi momentum untuk memperkuat komitmen menjadikan DEKOPINDA sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun koperasi yang sehat, modern, dan berdaya saing. Dengan pengukuhan badan khusus dan lembaga teknis, kami optimistis penguatan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Bekasi akan semakin nyata.”