Indeks Berita

“Warga mendesak Dinas Imigrasi Jawa Tengah mengambil langkah tegas terkait dugaan keberadaan tenaga kerja asing (TKA) ilegal yang bekerja tanpa izin di Kawasan Industri Kendal (KIK). Temuan adanya mess penampungan, upah di bawah standar, hingga ketiadaan BPJS dan K3 memperkuat dugaan praktik pelanggaran ketenagakerjaan oleh perusahaan. Kasus ini kini menjadi sorotan dan menunggu tindakan nyata dari pihak berwenang.”

Temuan di lapangan memperlihatkan adanya dugaan kuat penyimpangan pada proyek revitalisasi SD Negeri 2 Geneng Jepara. Pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan dengan mekanisme swakelola justru dikerjakan oleh pihak rekanan, sehingga menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi, mutu, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Lembaga dan tim media berencana membawa temuan ini ke BPK serta Kejaksaan untuk memastikan ada penegakan hukum yang tegas.”

Sabar, syukur, dan ridlo bukan sekadar sifat, tetapi maqam yang membimbing seorang murid untuk sampai pada kehadirat Ilahi. Ketika hati telah ridlo dengan seluruh ketetapan Allah, di sanalah jiwa mencapai ketenangan sejati.”
— KH. Muhammad Rosyid Masyhudi S.Sos., M.Pd

Petani menjadi tersangka, sementara perusahaan perkebunan diduga kebal hukum. Manipulasi HGU yang melibatkan oknum BPN/ATR harus diusut tuntas demi keadilan masyarakat Padang Panyang.”

“Sudah puluhan tahun perusahaan berkuasa, tetapi hak rakyat tak pernah benar-benar merdeka. Presiden Prabowo diharapkan turun tangan menegakkan keadilan agraria di Nagan Raya.”

“Program plasma 20 persen hanya tinggal formalitas. Sampai hari ini tidak satu pun petani menikmati hasilnya.”

“Kami meminta APH tidak menutup mata. Mafia tanah harus dihentikan, bukan rakyat yang dijadikan tumb

PAC Muslimat NU Ungaran Timur menghadirkan Ustazah Mumpuni Handayayekti dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai upaya memperkuat kebersamaan dan soliditas Nahdliyyin. Kegiatan yang digelar di halaman MWCNU tersebut disambut antusias lebih dari 1.500 jamaah, menegaskan bahwa NU di Ungaran Timur tetap kompak dan solid.”

Kami hadir untuk menunjukkan keseriusan. Perbuatan ini tidak hanya melukai hati klien kami, tetapi melanggar etika profesi, norma sosial, dan ketentuan hukum.” — Sunan Kalijaga

Ketua Koperasi Merah Putih Desa Cot Rambong Diduga Lakukan Pungli, Warga Minta APH Bertindak

Wahana Wisata Air Citumang siap menyambut libur Nataru 2025/2026 dengan standar keamanan yang ditingkatkan. Koordinasi dengan dinas terkait serta unsur TNI–Polri telah dilakukan, termasuk kesiapan pemandu bersertifikasi dan tim medis siaga. Pengunjung dihimbau memastikan kondisi kesehatan prima demi keamanan bersama.”

GMBI Aceh meminta Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penjelasan transparan kepada publik terkait pelaksanaan Putusan PK 2018 atas PT Surya Panen Subur. Kami ingin memastikan apakah seluruh kewajiban, termasuk ganti rugi dan pemulihan lingkungan, benar-benar telah dijalankan,” tegas Ketua GMBI Aceh, Zulfikar Za.

Tim SAR kembali menemukan tiga jenazah di sektor A2 dan C2 meski cuaca buruk mengancam proses pencarian. Dengan bantuan 12 excavator, operasi terus dikebut demi menemukan lebih banyak korban sebelum hujan lebat kembali mengguyur wilayah Pandanarum.”

Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi momentum penting untuk memperkuat marwah pers digital di Aceh. IWO harus menjadi garda terdepan dalam menjaga profesionalisme, integritas, dan keberpihakan pada kepentingan publik,” — Dwi Cristianto, Ketum IWO.

“Kasus ini bukan soal berebut harta, tetapi upaya mencari keadilan agar warisan orang tua tidak menjadi pemicu keserakahan dan perpecahan di antara saudara.”

Proyek pembangunan jalan masuk selatan UIN Salatiga kembali menjadi sorotan setelah tim investigasi menemukan dugaan penyimpangan di lapangan. Mulai dari papan proyek yang tidak dipasang, pekerjaan saluran air yang tidak sesuai standar, hingga dugaan penggunaan solar subsidi untuk alat berat. Minimnya transparansi pihak kontraktor kian menguatkan desakan agar KPK dan instansi terkait segera melakukan audit terhadap proyek bernilai miliaran rupiah ini.”

Penyelesaian sengketa agraria di Pangandaran memerlukan langkah terobosan dan kerja lintas lembaga. Pembentukan Tim Terpadu Reforma Agraria menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang mereka kelola,” — Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin H.M.M.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran pada 1 Oktober 2025 menjadi momentum penting dalam pembahasan Perubahan APBD 2025 serta penguatan regulasi daerah melalui empat Raperda inisiatif. Ketua DPRD Asep Noordin menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk menuntaskan seluruh agenda pembahasan demi mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Pangandaran.”

Perjuangan Dana Bagi Hasil bukan dimulai ketika saya duduk di DPRD, tetapi sudah sejak lebih dari dua dekade lalu. Dari hanya Rp15 juta hingga mencapai Rp105 juta pada 2009, itu adalah bukti bahwa hak desa harus diperjuangkan dengan komitmen, kesabaran, dan kolaborasi,” tegas Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, pada Milangkala Desa Pangandaran ke-43.