Scroll untuk baca berita
Aceh

Pemkab Nagan Raya Canangkan Zona Integritas: Komitmen Membangun Birokrasi Bersih dan Pelayanan Publik Berintegritas

3993
×

Pemkab Nagan Raya Canangkan Zona Integritas: Komitmen Membangun Birokrasi Bersih dan Pelayanan Publik Berintegritas

Sebarkan artikel ini

NEWS BIDIK, Suka Makmue — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya, Aceh, resmi mencanangkan pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Pencanangan berlangsung di Aula Bappeda, Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Senin (17/11/2025).

Kegiatan dimulai dengan pembacaan Komitmen Bersama oleh Bupati Nagan Raya, Dr. TR. Keumangan, S.H., M.H., dilanjutkan penandatanganan Piagam Pencanangan dan Pakta Integritas oleh seluruh pimpinan perangkat daerah.

Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa TRK menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar simbol, melainkan wujud nyata komitmen moral aparatur dalam membangun birokrasi yang berintegritas dan bebas dari korupsi.

“Pencanangan Zona Integritas ini merupakan langkah nyata Pemkab Nagan Raya untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani,” ujar Bupati TRK.

Ia menekankan bahwa integritas harus diwujudkan bukan hanya melalui aturan, tetapi lewat keteladanan, kedisiplinan, dan kejujuran dalam menjalankan amanah.

“ASN Nagan Raya harus dikenal sebagai aparatur profesional dan berorientasi pada pelayanan cepat, tepat, serta transparan. Zona Integritas adalah gerakan moral dan perubahan perilaku yang berkelanjutan,” tambahnya.

TRK juga menegaskan komitmen Pemkab Nagan Raya dalam memperkuat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien.

“Kita ingin menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel menuju Nagan Raya mandiri madani. Pemerintahan harus mandiri dalam tata kelola, dan madani dalam pelayanan publik yang berkeadilan,” tekannya.

Di akhir sambutannya, TRK mengajak seluruh ASN menjadikan pencanangan ZI sebagai momentum memperkuat budaya kerja yang jujur dan bertanggung jawab.

Plt. Inspektur Nagan Raya, Abdul Hady, S.H., M.H., dalam laporannya menyebut bahwa pencanangan ini merupakan pertama kalinya dilakukan di Nagan Raya pada tiga perangkat daerah sekaligus: Inspektorat, DPMPTSP, dan Disdukcapil.

“Pembangunan ZI mengacu pada Permenpan-RB Nomor 90 Tahun 2021 dan Permenpan-RB Nomor 5 Tahun 2024 terkait pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM,” jelasnya.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, KPPN Meulaboh memberikan sesi Sharing Integrity terkait penguatan budaya integritas, pengendalian gratifikasi, dan praktik reformasi birokrasi nasional.

Kegiatan turut dihadiri unsur legislatif, aparat penegak hukum, dan pimpinan perangkat daerah, termasuk Wakil Ketua II DPRK Nagan Raya Dr. Said Syahrul Rahmad, Kepala Kejaksaan Negeri Nagan Raya Arwin Adinata, S.H., M.H., serta Kepala KPPN Meulaboh Linggo Supranggono. Plt. Sekda Zulkifli, S.Pd bersama kepala SKPK lainnya turut menghadiri acara tersebut

Tinggalkan Balasan

Aceh

Polemik bendera Aceh harus segera diselesaikan agar tidak terus menimbulkan konflik dan korban jiwa. Dugaan penembakan di Pulo Kenari, Pidie, juga harus diusut tuntas secara transparan. Aparat diharapkan mengedepankan pendekatan humanis dan mengutamakan keselamatan masyarakat.”

Aceh

“Dugaan aktivitas warga negara asing di kawasan hutan Aceh harus ditelusuri secara serius melalui pemeriksaan faktual dan koordinasi lintas instansi. Jika terbukti terdapat pelanggaran keimigrasian, pertambangan, kehutanan, atau lingkungan hidup, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, profesional, dan tanpa pandang bulu sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, seluruh proses tetap harus menjunjung asas praduga tak bersalah serta mengedepankan transparansi kepada masyarakat.”

Aceh

Transparansi pembangunan jembatan Alue Siron–Alue Bata di Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, perlu mendapat perhatian serius. Masyarakat berhak mengetahui status pekerjaan, sumber anggaran, serta pihak yang bertanggung jawab. Instansi terkait diharapkan memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi dan memastikan pembangunan infrastruktur berjalan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.”

Aceh

“Monitoring dan evaluasi kesiapan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Pidie menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan yang telah dilaksanakan dapat segera ditindaklanjuti dengan pemenuhan sarana dan prasarana. Pemerintah daerah berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten mampu mempercepat operasionalisasi koperasi sebagai penggerak ekonomi gampong, memperkuat kemandirian masyarakat, serta menghadirkan manfaat nyata bagi perekonomian desa.”