Scroll untuk baca berita
HeadlineJakartaPeristiwa

GMBI Aceh Surati KLHK: Minta Penjelasan Soal Eksekusi Putusan PK 2018 atas PT Surya Panen Subur

2887
×

GMBI Aceh Surati KLHK: Minta Penjelasan Soal Eksekusi Putusan PK 2018 atas PT Surya Panen Subur

Sebarkan artikel ini

NEWS BIDIK, Jakarta — Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Wilter Aceh, Zulfikar Za, pada Jumat (21/11/2025) mendatangi langsung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kedatangannya bertujuan menyerahkan surat permohonan penjelasan terkait eksekusi Putusan Peninjauan Kembali (PK) tahun 2018 dalam perkara antara KLHK melawan PT Surya Panen Subur (SPS).

Zulfikar menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari fungsi sosial kontrol lembaga yang dipimpinnya. Ia menilai publik perlu mendapatkan kejelasan apakah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut sudah dijalankan sepenuhnya oleh pihak perusahaan.

Dalam putusan PK 2018, majelis hakim mengabulkan gugatan KLHK untuk sebagian, serta menyatakan PT Surya Panen Subur telah melakukan perbuatan melawan hukum. Perusahaan diwajibkan membayar ganti rugi materiil ke kas negara sebesar lebih dari Rp136 miliar.

Selain itu, putusan tersebut juga menghukum PT Surya Panen Subur untuk melakukan pemulihan lingkungan atas lahan terbakar seluas 1.200 hektare, dengan nilai pemulihan ditetapkan sebesar Rp302,3 miliar. Pemulihan ini harus dilakukan agar kawasan tersebut dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Karena itu, GMBI Aceh menyurati KLHK untuk meminta penjelasan resmi. Kami ingin memastikan apakah PT Surya Panen Subur sudah melaksanakan seluruh kewajiban sesuai Putusan PK 2018. Penjelasan ini penting agar publik mendapatkan informasi yang jelas dan transparan,” tegas Zulfikar.

GMBI Aceh berharap KLHK segera memberikan klarifikasi sehingga tidak ada lagi pertanyaan publik terkait pelaksanaan putusan yang telah inkrah tersebut.

Nasional

“Kepemimpinan terpusat Presiden dalam operasi terpadu penanganan banjir Sumatera dinilai menjadi faktor penentu stabilitas nasional. Dengan penyatuan komando antara TNI tiga matra, Basarnas, BNPB, Polri, dan pemerintah daerah, respons kemanusiaan berjalan lebih cepat, terarah, dan bebas dari tumpang tindih kewenangan. Pendekatan ini sekaligus memastikan tidak ada celah intervensi pihak asing dalam operasi yang bersifat sensitif, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim yang stabil di kawasan.”

Jawa Tengah

“Warga mendesak Dinas Imigrasi Jawa Tengah mengambil langkah tegas terkait dugaan keberadaan tenaga kerja asing (TKA) ilegal yang bekerja tanpa izin di Kawasan Industri Kendal (KIK). Temuan adanya mess penampungan, upah di bawah standar, hingga ketiadaan BPJS dan K3 memperkuat dugaan praktik pelanggaran ketenagakerjaan oleh perusahaan. Kasus ini kini menjadi sorotan dan menunggu tindakan nyata dari pihak berwenang.”

Hukum & Kriminal

Temuan di lapangan memperlihatkan adanya dugaan kuat penyimpangan pada proyek revitalisasi SD Negeri 2 Geneng Jepara. Pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan dengan mekanisme swakelola justru dikerjakan oleh pihak rekanan, sehingga menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi, mutu, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Lembaga dan tim media berencana membawa temuan ini ke BPK serta Kejaksaan untuk memastikan ada penegakan hukum yang tegas.”

Aceh

Petani menjadi tersangka, sementara perusahaan perkebunan diduga kebal hukum. Manipulasi HGU yang melibatkan oknum BPN/ATR harus diusut tuntas demi keadilan masyarakat Padang Panyang.”

“Sudah puluhan tahun perusahaan berkuasa, tetapi hak rakyat tak pernah benar-benar merdeka. Presiden Prabowo diharapkan turun tangan menegakkan keadilan agraria di Nagan Raya.”

“Program plasma 20 persen hanya tinggal formalitas. Sampai hari ini tidak satu pun petani menikmati hasilnya.”

“Kami meminta APH tidak menutup mata. Mafia tanah harus dihentikan, bukan rakyat yang dijadikan tumb

Jawa Tengah

Proyek pembangunan jalan masuk selatan UIN Salatiga kembali menjadi sorotan setelah tim investigasi menemukan dugaan penyimpangan di lapangan. Mulai dari papan proyek yang tidak dipasang, pekerjaan saluran air yang tidak sesuai standar, hingga dugaan penggunaan solar subsidi untuk alat berat. Minimnya transparansi pihak kontraktor kian menguatkan desakan agar KPK dan instansi terkait segera melakukan audit terhadap proyek bernilai miliaran rupiah ini.”

Headline

“Makna-makna ini bukan sekadar susunan kata, melainkan paramasabda — doa dan penghormatan kepada kehidupan itu sendiri. Doa yang berlaku untuk diri, siapa pun, apa pun, dan di mana pun kita berada,” ujar Sriono dari Paseban Srimulih, menegaskan bahwa ajaran Swasti Luhur Ing Pribadi merupakan panggilan untuk menumbuhkan kesejahteraan dan kemuliaan dalam diri serta menjaga harmoni dengan sesama dan alam semesta.