NEWS BIDIK, SALATIGA , Sejumlah laporan dan hasil penelusuran terbaru kembali menyoroti dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan fasilitas perguruan tinggi di Indonesia. Fenomena ini bukan hal baru, mengingat KPK sebelumnya mengungkap adanya potensi korupsi pada 68% pengadaan barang dan jasa di lingkungan kampus. Artinya, masalah tata kelola proyek pembangunan perguruan tinggi masih menjadi persoalan serius dan meluas.Sabtu, (15/11/2025).
Salah satu proyek yang kini ramai diperbincangkan adalah pembangunan jalan masuk selatan Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga yang berlokasi di Jalan Lingkar Selatan, Pulutan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Proyek milik Kementerian Agama RI ini menghabiskan anggaran Rp 3.746.528.835,56, namun hasil pekerjaan di lapangan dinilai tidak sebanding dengan nilai tersebut.
Proyek tersebut dikerjakan oleh CV. Inter Desain, yang memperoleh tender dengan berkolaborasi bersama CV. Artha Gemilang dan CV. Monalisa Art, menggunakan dana yang bersumber dari DIPA-UIN Salatiga Tahun Anggaran 2025. Namun, pengamatan di lokasi menunjukkan banyak kejanggalan. Para pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), dan konstruksi saluran air menuju kampus diduga tidak dilengkapi lantai kerja sebagaimana mestinya.
Tim media yang melakukan investigasi menemukan sejumlah indikasi ketidaksesuaian prosedur. Papan proyek tidak dipasang di lokasi pekerjaan, melainkan dibiarkan bersandar di area parkir mobil, jauh dari jangkauan publik.
Saat tim mencoba meminta penjelasan lebih detail dari Direktur Utama CV. Inter Desain, Gatot, ia tampak tidak transparan soal teknis pengerjaan. Terutama ketika ditanya mengenai pengadaan BBM untuk alat berat, yang justru makin memunculkan dugaan penggunaan Solar bersubsidi untuk pekerjaan proyek bernilai miliaran tersebut.
Gatot mengaku tidak mengetahui frekuensi pengiriman BBM, hanya mengatakan biasanya datang pada “malam hari”. Jawaban yang tidak jelas tersebut membuat tim investigasi semakin yakin adanya potensi penyelewengan terkait penggunaan BBM subsidi, yang seharusnya tidak boleh dipakai untuk proyek konstruksi komersial.
Dengan berbagai temuan di lapangan serta minimnya keterbukaan pihak kontraktor, publik dan lembaga sosial kontrol mendesak KPK bersama instansi terkait untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran pada proyek pembangunan jalan masuk selatan UIN Salatiga yang bernilai miliaran rupiah tersebut.
