Gubernur Jawa Barat Terbitkan Aturan Baru: Bayar Pajak Kendaraan Kini Tanpa KTP Pemilik Pertama

“Bantuan revitalisasi SMP Islam Darurrohman Jondang, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, dengan anggaran hampir Rp500 juta, menjadi sorotan. Pekerjaan yang meliputi atap, jendela, dan lantai dinilai perlu diklarifikasi karena kondisi gedung sekolah telah berusia lebih dari 40 tahun. Pihak sekolah mengaku sebelumnya mengusulkan penanganan gedung yang dianggap menjadi prioritas, namun pekerjaan yang diarahkan justru mencakup tiga bagian tersebut. Selain itu, pelaksanaan proyek juga disorot terkait pengawasan dan penggunaan tenaga kerja dari luar desa. Tim media mendorong pihak dinas dan instansi terkait melakukan pemeriksaan teknis serta administrasi untuk memastikan pekerjaan sesuai perencanaan, spesifikasi, dan ketentuan mekanisme

Selain kualitas pekerjaan, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga menjadi perhatian. Tim menemukan sejumlah pekerja yang diduga belum menggunakan alat pelindung diri (APD) secara memadai.

Atas temuan tersebut, pihak terkait, termasuk BPH Migas, manajemen PT Pertamina, dan aparat penegak hukum, diharapkan melakukan pemeriksaan serta klarifikasi secara menyeluruh terhadap aktivitas di SPBU tersebut.

Pengibaran Sang Merah Putih yang diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya berlangsung penuh khidmat. Peringatan tahun ini mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”, yang menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan semangat gotong royong.

Warga mengaku resah karena adanya dugaan aktivitas penampungan BBM jenis solar yang disebut-sebut diperoleh dari SPBU, kemudian dipindahkan menggunakan kendaraan tertentu sebelum dibawa ke lokasi gudang.

“Kami akan berupaya mengoptimalkan kendaraan ini untuk mendukung kegiatan Kopdes dan kepentingan masyarakat. Tentunya pemanfaatannya akan disesuaikan dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku,” kata Zulham.

“Manajemen SPBU Wanarejan menegaskan bahwa operasional penyaluran BBM bersubsidi telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Mereka membantah tuduhan yang dimuat dalam pemberitaan sebelumnya, menyatakan tidak pernah dimintai konfirmasi sebelum berita dipublikasikan, serta meminta agar mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan prinsip keberimbangan dalam Kode Etik Jurnalistik dihormati. Apabila tidak ada tindak lanjut, pihak SPBU menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum untuk melindungi nama baik perusahaan.”

“Warga berharap pemerintah daerah bersama aparat terkait segera memeriksa kepatuhan perizinan, pengelolaan kebisingan, dan dugaan penjualan minuman beralkohol di Kopi Vale. Penanganan yang transparan dinilai penting untuk menjaga ketertiban umum sekaligus memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.”

“Penggeledahan di Dinas Sosial merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mendalami dugaan penyimpangan Program Keluarga Harapan (PKH). Seluruh dokumen yang diamankan akan menjadi bagian dari alat bukti, dan Kejaksaan Negeri Wonosobo berkomitmen menangani perkara ini secara profesional, objektif, serta menindak tegas setiap bentuk dugaan tindak pidana korupsi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.” – Dr. Agung Dhedi Dwi Handes, S.H., M.H., Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Wonosobo.

“Program efisiensi yang diterapkan RSUD Kartini Jepara mulai menunjukkan hasil nyata. Di bawah kepemimpinan dr. Tri Iriantiwi, pembangunan fasilitas baru dan peningkatan kualitas pelayanan terus dilakukan demi menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Di tengah capaian tersebut, Direktur RSUD Kartini juga menjelaskan bahwa harta kekayaannya yang tercantum dalam LHKPN berasal dari berbagai usaha yang telah dijalankan sebelum menjabat sebagai direktur, serta profesi suaminya sebagai dokter spesialis anestesi.”

administrasi proyek yang disebut telah mencapai MC 100 persen dengan kondisi fisik di lapangan yang diperkirakan baru sekitar 91,51 persen pada Proyek Bendungan Jragung menjadi perhatian publik. Temuan Tim Investigasi Lembaga Buser Indonesia bersama PPWI ini diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui klarifikasi resmi dari pihak terkait serta pemeriksaan oleh aparat berwenang guna memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan sesuai aturan, transparan, dan akuntabel.”