Daerah

Polemik antara warga Desa Damarjati dan pemerintah desa mencuat setelah Agos Alesta menyampaikan kritik terbuka terkait kedisiplinan aparatur dan dugaan masalah administrasi. Pemerintah desa membantah tuduhan tersebut dan menilai aksi itu dilakukan tanpa konfirmasi. Kedua pihak kini saling memberi klarifikasi, sementara masyarakat menunggu langkah mediasi agar konflik tidak melebar.

Material hasil normalisasi Sungai Jragung adalah aset negara dan tidak boleh diperjualbelikan tanpa izin resmi. Kami tidak pernah menjual tanah disposal kepada warga,” tegas Edy, Humas PT JET.

Pernyataan ini berlawanan dengan pengakuan warga Karangawen yang menyebut telah membeli tanah hasil kerukan sungai seharga Rp200 ribu per truk untuk mengurug lahan. Polemik ini memicu desakan agar BBWS Pemali Juana dan pemerintah segera melakukan klarifikasi dan penelusuran menyeluruh.

“Temuan di lapangan menunjukkan indikasi kuat bahwa lantai dasar gorong-gorong tidak pernah dibuat sejak awal. Klaim pelaksana proyek bahwa lantai tersebut hanya tertimbun tanah akibat hujan tidak sesuai dengan kondisi faktual. Selain itu, ketiadaan standar K3 di lokasi menambah kecurigaan adanya pelaksanaan proyek yang tidak patuh terhadap spesifikasi kontrak.

Kasus ini bukan sekadar kesalahan input data. Ada dugaan kuat permainan sistematis yang melibatkan oknum perangkat kelurahan hingga instansi terkait. Korban dirugikan secara hukum, sosial, dan hak sipil ketika ia ‘dimatikan’ dalam sistem kependudukan, padahal masih hidup.”

Komisi IV DPRD Pangandaran akan memanggil Direktur RSUD Pandega untuk mengklarifikasi dugaan kelalaian penanganan pasien kecelakaan yang meninggal dunia. Langkah ini diambil guna memastikan kebenaran informasi dan mendorong perbaikan layanan kesehatan di daerah.”

Pernyataan di media sosial itu sama sekali tidak benar. Saya tidak memiliki seperti yang dituduhkan. Ini fitnah yang bisa merusak reputasi saya sebagai wakil rakyat,” tegas Imat menanggapi isu kepemilikan aset pribadi yang viral di media sosial.

Dugaan penyerobotan lahan oleh PT KIM di Nagan Raya kembali memicu kemarahan warga. Meski Rapat Dengar Pendapat telah digelar di DPRK, aksi perusakan tanaman dan pembongkaran pondok milik masyarakat terus terjadi. Warga menilai perusahaan bertindak semena-mena dan mengabaikan kewajiban HGU, sementara pemerintah daerah dan DPRK terkesan tak berdaya menghadapi pengusaha perkebunan besar.”

Bangunan sarana yang dikerjakan oleh PT. KAI di atas luas tanah sekitar 2.700 meter persegi diduga tidak mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pihak internal proyek mengakui bahwa perizinan PBG masih dalam proses pembuatan.”

NEWS BIDIK, Nagan Raya –Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Sekber Wartawan Indonesia (SWI), Ir. Herry Budiman, resmi melantik pengurus SWI Kabupaten Nagan Raya periode 2025–2030 di Hotel Grand…

Uang BUMDes dibuat seenaknya sendiri, bahkan dipakai membeli sapi dan truk pribadi,” ungkap seorang warga Desa Pelang yang enggan disebutkan namanya.

Proyek drainase senilai Rp11,7 miliar di Kawasan Dempel, Muktiharjo Kidul, Semarang menuai sorotan. Selain tidak memasang papan informasi proyek, pelaksana diduga memasang UDitch tanpa lantai kerja di atas genangan air. Praktik ini jelas bertentangan dengan standar teknis konstruksi dan berpotensi menurunkan kualitas bangunan. Dengan selisih anggaran mencapai Rp3,39 miliar dari pagu awal, publik berhak mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek tersebut.”

Dugaan pelanggaran prosedur kembali mencuat dalam proses tender proyek rehabilitasi Gedung Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang. P3BJ menuding adanya kejanggalan setelah CV Bangun Serasi yang sebelumnya dinyatakan gugur dalam evaluasi tahap pertama justru ditetapkan sebagai pemenang tender ulang, meski Sertifikat Badan Usaha (SBU) perusahaan tersebut diketahui telah dicabut sejak 4 Juni 2024 berdasarkan data LPJK. Hingga kini, pihak Dinas PUPR Kabupaten Semarang belum memberikan klarifikasi atas tudingan tersebut.

Kami taat pada hukum, tapi jangan biarkan hukum dipermainkan oleh oknum aparat. Jika benar ada penyidik yang bekerja sama dengan pelapor, maka kami meminta Kapolri dan Propam Mabes Polri untuk turun tangan. Kami hanya rakyat kecil, jangan jadikan kami tumbal kepentingan.” — Perwakilan Masyarakat Cot Rambong

“Baru selesai dikerjakan kok sudah ditumbuhi rumput. Ini indikasi kuat pekerjaan tidak sesuai spesifikasi. Kami akan laporkan secara resmi agar jadi pembelajaran bagi desa lain,” tegas Ujatko, dari Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Divisi Pengawasan Barang dan Jasa.

Balai doa adalah tempat suci untuk berdoa, bukan kandang ternak.” Warga dua desa di Nagan Raya bergejolak setelah tempat ibadah di area pemakaman diduga dijadikan kandang kerbau. Aksi demo pun pecah di Polsek Kuala, namun aparat bergerak cepat dan berhasil meredam ketegangan lewat mediasi.

Jika Himathera menghentikan layanan dan 120 ODGJ dilepasliarkan, objek wisata Pangandaran bukan melesat — tapi meleset karena dipadati ODGJ.”
H. Jalaludin S.Ag, Ketua Komisi IV DPRD Pangandaran