Scroll untuk baca berita
DPRD KAB PANGANDARANJawa Barat

Imat Klarifikasi Isu Kepemilikan Aset Pribadi yang Viral di Media Sosial

2075
×

Imat Klarifikasi Isu Kepemilikan Aset Pribadi yang Viral di Media Sosial

Sebarkan artikel ini

NEWS BIDIK, Pangandaran – Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, Imat, angkat bicara terkait tuduhan kepemilikan aset pribadi yang beredar di media sosial. Sebuah akun disebut menuliskan pernyataan yang mengaitkan dirinya dengan kepemilikan aset tertentu, sehingga memicu spekulasi publik.

baca juga

Fraksi Golkar DPRD Pangandaran Dorong Akselerasi Pembahasan Empat Raperda Prioritas 2025

Imat menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan berpotensi merusak nama baiknya sebagai pejabat publik.

“Pernyataan di media sosial itu sama sekali tidak benar. Saya tidak memiliki seperti yang dituduhkan. Ini fitnah yang bisa merusak reputasi saya sebagai wakil rakyat,” tegas Imat, Jumat (10/9/2025).

Ia juga menyayangkan penyebaran informasi yang tidak melalui konfirmasi. Menurutnya, sebagai tokoh publik, ia terbuka jika ada pihak yang ingin meminta penjelasan atas isu tertentu.

 “Saya minta semua pihak, terutama pengguna media sosial, untuk bijak dalam menyebarkan informasi. Jangan asal menuduh tanpa data dan bukti yang jelas,” ujarnya.

Terkait tuduhan tersebut, Imat menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum demi menjaga nama baiknya. Ia berharap peristiwa ini menjadi pembelajaran bersama agar etika berkomunikasi publik serta verifikasi fakta tidak diabaikan.

Tinggalkan Balasan

Jawa Barat

“Dugaan pungutan liar di kawasan Jembatan Timbang Tolongas, Sumedang, menjadi perhatian serius karena sejumlah truk bermuatan terlihat melanjutkan perjalanan tanpa masuk ke area penimbangan setelah diduga terjadi transaksi. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian dari pihak pengelola UPKB serta instansi terkait. Transparansi pemeriksaan dan penegakan aturan diperlukan untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan.”

Headline

Wartawan Bekasi Raya menyatukan barisan dan akan menggelar aksi damai di Kantor Bupati Bekasi untuk menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap kemerdekaan pers serta perlindungan terhadap kerja jurnalistik. Aksi tersebut juga mendesak Pemkab Bekasi melakukan pemeriksaan objektif terkait dugaan perlakuan tidak patut terhadap seorang wartawan saat menjalankan tugas konfirmasi.

Jawa Barat

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak secara otomatis menghilangkan hak masyarakat untuk menerima bantuan sosial. Pekerja informal, termasuk peserta mandiri dan pekerja dengan upah di bawah UMK, tetap berhak mendapatkan bansos sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.”