Scroll untuk baca berita
https://newsbidik.com/wp-content/uploads/2026/02/Sebanyak-16-SPPG-Polri-telah-dilengkapi-fasilitas-penunjang-berbasis-kemandirian-pangan-mulai-d.webp
DPRD KAB PANGANDARANJawa BaratPolitik

Jika 120 ODGJ Dilepas, Objek Wisata Pangandaran Terancam “Meleset”,Bukan Melesat

1542
×

Jika 120 ODGJ Dilepas, Objek Wisata Pangandaran Terancam “Meleset”,Bukan Melesat

Sebarkan artikel ini

NEWS BIDIK, PANGANDARAN, JAWA BARAT – Ketua Komisi IV DPRD Pangandaran, H. Jalaludin S.Ag, angkat bicara terkait maraknya isu negatif terhadap Yayasan Himathera Indonesia di media sosial. Ia mengimbau agar jajaran manajemen Himathera tetap sabar dan melakukan tabayun, sebab jika lembaga tersebut menghentikan layanan dan melepas seluruh pasien rehabilitasinya, dikhawatirkan akan berdampak besar bagi lingkungan sosial hingga sektor pariwisata Pangandaran.

Kalau 120 ODGJ yang saat ini direhabilitasi dilepas bebas, objek wisata Pangandaran bukan melesat, tapi meleset karena akan dipadati ODGJ,” tegas Jalaludin saat diwawancarai wartawan newsbidik.com dan Sambar.id, Rabu (17/9/2025).

Pernyataan itu disampaikan usai kunjungan kerja Komisi IV DPRD Pangandaran ke Yayasan Rumah Solusi Himathera Indonesia di Desa Kertajaya, Kecamatan Cigugur.

baca juga

Edy Wuryanto Ajak Masyarakat Prioritaskan Obat dan Alkes Buatan Lokal

Komisi IV DPRD Pastikan Kondisi Himathera Layak dan Humanis

Dalam kunjungan tersebut, para legislator menyaksikan langsung proses rehabilitasi yang berlangsung di lembaga tersebut. Mereka juga disambut hangat oleh para penghuni yang disebut “Sahabat Jiwa” melalui penampilan seni, musik, dan berbagai karya kreativitas.

Menurut Jalaludin, Himathera bukan hanya menampung Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), tetapi juga membina anak jalanan dan anak terlantar, sehingga mereka kembali memiliki ruang untuk berkarya dan berharap.

Namun belakangan, muncul berbagai tuduhan miring di media sosial, mulai dari pasien tidur di atas jerami, dipasung di bawah tanah, hingga tidak diberi makan. Jalaludin dengan tegas membantah seluruh tuduhan tersebut.

 “Semua itu tidak benar. Kami melihat langsung dan berbicara dengan beberapa orang. Mereka mendapat perlakuan penuh kasih sayang, makan tiga kali sehari, pendidikan agama, dan pelatihan keterampilan,” jelasnya.

Himathera Dianggap Aset Daerah, Pemerintah Diminta Turun Tangan

Komisi IV DPRD menilai keberadaan Himathera sangat strategis dan harus mendapat dukungan dari semua pihak.

“Himathera bukan hanya lembaga sosial, tetapi aset daerah yang punya peran besar dalam menangani Sahabat Jiwa maupun anak terlantar,” ujarnya.

Untuk itu, ia meminta Pemerintah Daerah hadir lebih kuat dalam pembinaan dan monitoring agar pelayanan di Himathera berjalan maksimal dan profesional.

baca juga

Presiden Prabowo Kunjungi Paviliun Indonesia di Expo 2025 Osaka

Doa dan Harapan untuk Keberlanjutan

Di akhir kunjungan, Komisi IV DPRD juga menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya salah satu Sahabat Jiwa di lembaga tersebut.

“Kami turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga almarhum diterima di sisi-Nya,” ucapnya.

Jalaludin berharap kunjungan ini menjadi momentum memperkuat posisi Himathera di mata masyarakat.

 “Jangan sampai isu yang tidak benar justru menghancurkan perjuangan panjang mereka. Dengan dukungan bersama, Himathera bisa memberi manfaat bukan hanya untuk Pangandaran, tapi untuk Indonesia,” tutupnya.

baca juga

DPRD Pangandaran Desak Usut Tuntas Kasus Tiket Wisata Palsu

Tinggalkan Balasan

Daerah

Relokasi pasar tumpah dari kawasan lampu merah Sentra Grosir Cikarang (SGC) ke Pasar Baru Ramayana Cikarang resmi diberlakukan sebagai langkah penataan wilayah dan penguraian kemacetan. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut himbauan dari Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja yang menegaskan pentingnya ketertiban lokasi berjualan demi kelancaran lalu lintas dan kenyamanan masyarakat.

NAGANRAYA

Penyerahan SK PPPK Paruh Waktu ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan kepastian status bagi tenaga pengabdian yang telah lama bekerja. Pemerintah berharap seluruh PPPK dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan keikhlasan demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Nagan Raya.”

Aceh

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berkomitmen memastikan pembangunan hunian sementara bagi masyarakat terdampak banjir bandang dapat segera diselesaikan dan ditempati sebelum bulan suci Ramadhan,” ujar Bupati Nagan Raya Dr. TR. Keumangan, S.H., M.H., saat meninjau progres pembangunan Huntara di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Minggu (25/01/2026).