Scroll untuk baca berita
DPRD KAB PANGANDARANJawa BaratPolitik

Jika 120 ODGJ Dilepas, Objek Wisata Pangandaran Terancam “Meleset”,Bukan Melesat

1594
×

Jika 120 ODGJ Dilepas, Objek Wisata Pangandaran Terancam “Meleset”,Bukan Melesat

Sebarkan artikel ini

NEWS BIDIK, PANGANDARAN, JAWA BARAT – Ketua Komisi IV DPRD Pangandaran, H. Jalaludin S.Ag, angkat bicara terkait maraknya isu negatif terhadap Yayasan Himathera Indonesia di media sosial. Ia mengimbau agar jajaran manajemen Himathera tetap sabar dan melakukan tabayun, sebab jika lembaga tersebut menghentikan layanan dan melepas seluruh pasien rehabilitasinya, dikhawatirkan akan berdampak besar bagi lingkungan sosial hingga sektor pariwisata Pangandaran.

Kalau 120 ODGJ yang saat ini direhabilitasi dilepas bebas, objek wisata Pangandaran bukan melesat, tapi meleset karena akan dipadati ODGJ,” tegas Jalaludin saat diwawancarai wartawan newsbidik.com dan Sambar.id, Rabu (17/9/2025).

Pernyataan itu disampaikan usai kunjungan kerja Komisi IV DPRD Pangandaran ke Yayasan Rumah Solusi Himathera Indonesia di Desa Kertajaya, Kecamatan Cigugur.

baca juga

Edy Wuryanto Ajak Masyarakat Prioritaskan Obat dan Alkes Buatan Lokal

Komisi IV DPRD Pastikan Kondisi Himathera Layak dan Humanis

Dalam kunjungan tersebut, para legislator menyaksikan langsung proses rehabilitasi yang berlangsung di lembaga tersebut. Mereka juga disambut hangat oleh para penghuni yang disebut “Sahabat Jiwa” melalui penampilan seni, musik, dan berbagai karya kreativitas.

Menurut Jalaludin, Himathera bukan hanya menampung Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), tetapi juga membina anak jalanan dan anak terlantar, sehingga mereka kembali memiliki ruang untuk berkarya dan berharap.

Namun belakangan, muncul berbagai tuduhan miring di media sosial, mulai dari pasien tidur di atas jerami, dipasung di bawah tanah, hingga tidak diberi makan. Jalaludin dengan tegas membantah seluruh tuduhan tersebut.

 “Semua itu tidak benar. Kami melihat langsung dan berbicara dengan beberapa orang. Mereka mendapat perlakuan penuh kasih sayang, makan tiga kali sehari, pendidikan agama, dan pelatihan keterampilan,” jelasnya.

Himathera Dianggap Aset Daerah, Pemerintah Diminta Turun Tangan

Komisi IV DPRD menilai keberadaan Himathera sangat strategis dan harus mendapat dukungan dari semua pihak.

“Himathera bukan hanya lembaga sosial, tetapi aset daerah yang punya peran besar dalam menangani Sahabat Jiwa maupun anak terlantar,” ujarnya.

Untuk itu, ia meminta Pemerintah Daerah hadir lebih kuat dalam pembinaan dan monitoring agar pelayanan di Himathera berjalan maksimal dan profesional.

baca juga

Presiden Prabowo Kunjungi Paviliun Indonesia di Expo 2025 Osaka

Doa dan Harapan untuk Keberlanjutan

Di akhir kunjungan, Komisi IV DPRD juga menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya salah satu Sahabat Jiwa di lembaga tersebut.

“Kami turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga almarhum diterima di sisi-Nya,” ucapnya.

Jalaludin berharap kunjungan ini menjadi momentum memperkuat posisi Himathera di mata masyarakat.

 “Jangan sampai isu yang tidak benar justru menghancurkan perjuangan panjang mereka. Dengan dukungan bersama, Himathera bisa memberi manfaat bukan hanya untuk Pangandaran, tapi untuk Indonesia,” tutupnya.

baca juga

DPRD Pangandaran Desak Usut Tuntas Kasus Tiket Wisata Palsu

Tinggalkan Balasan

Daerah

Kutipan Berita:
“Prestasi luar biasa kembali ditorehkan SDN Neglasari, Kecamatan Pancatengah. Dalam ajang O2SN tingkat kecamatan tahun 2026, para siswa berhasil membawa pulang 9 medali emas, 6 perak, dan 5 perunggu. Capaian ini menjadi bukti bahwa kerja keras, disiplin, dan semangat juang siswa, guru, serta dukungan orang tua mampu melahirkan prestasi yang membanggakan.”

Jawa Barat

KIM-PG Kabupaten Bekasi hingga kini belum menentukan sikap resmi terkait dukungan calon ketua Partai Golkar. Namun Ketua KIM-PG, Efendi Subandono, secara pribadi menyatakan dukungannya kepada H. Akhmad Marjuki SH MH sebagai figur yang dinilai paling layak memimpin Golkar Kabupaten Bekasi. Meski demikian, keputusan final menunggu struktur DPD Golkar Jawa Barat resmi dilantik pasca Musda XI.”

Daerah

“Polres Bogor membongkar jaringan pengoplosan LPG bersubsidi yang beroperasi di dua lokasi berbeda, menyebabkan kerugian negara mencapai Rp13,2 miliar per bulan. Dari penggerebekan di Sukaraja dan Cileungsi, polisi mengamankan 793 tabung gas berbagai ukuran serta 76 alat suntik. Para pelaku diketahui meraup keuntungan hingga Rp1,3 miliar per hari dengan memindahkan isi gas 3 kilogram subsidi ke tabung 12 kilogram non-subsidi. Kapolres Bogor menegaskan bahwa praktik ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mencuri hak masyarakat kecil yang berhak menerima subsidi.”

Headline

“Penggerebekan gudang pengoplosan LPG di Cileungsi membuka fakta mengejutkan: praktik ilegal yang berjalan sejak 2025 ini mampu meraup keuntungan hingga Rp13 miliar per bulan. Selain merugikan negara, aktivitas pemindahan gas bersubsidi ke tabung non-subsidi ini dinilai sangat membahayakan keselamatan warga karena dilakukan tanpa standar keamanan. Polisi menegaskan, para pelaku dijerat UU Migas dan pasal pidana umum terkait perbuatan curang serta peredaran barang tidak sesuai standar.”