Wawancara Khusus

“BPD harus menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah desa. Setiap kebijakan harus transparan, tepat sasaran, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat,” ujar Edwin Pamungkas, tokoh muda Desa Karang Sentosa yang maju sebagai kontestan BPD periode 2026–2034 di Kabupaten Bekasi.

“Gugatan ini menjadi bentuk dorongan agar penegakan hukum terhadap tambang ilegal benar-benar dijalankan secara tegas, demi melindungi lingkungan dan keselamatan masyarakat dari dampak bencana yang diduga dipicu kerusakan alam.”

“Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mengusulkan pembangunan 609 unit hunian sementara bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang. Kami berharap pembangunan ini dapat segera direalisasikan, mengingat para pengungsi akan menghadapi bulan suci Ramadan,” ujar Bupati Nagan Raya, Dr. TR. Keumangan, S.H., M.H.

Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi momentum penting untuk memperkuat marwah pers digital di Aceh. IWO harus menjadi garda terdepan dalam menjaga profesionalisme, integritas, dan keberpihakan pada kepentingan publik,” — Dwi Cristianto, Ketum IWO.

“Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue memutuskan bahwa Musriadi HD, Keuchik Cot Rambong, bebas dari seluruh tuduhan yang dilaporkan PT Ambiya Putra. Tuduhan pemalsuan surat tanah tidak terbukti karena tidak didukung alat bukti yang sah,” ujar Agus Jalizar, SH., M.H, selaku Penasehat Hukum Musriadi.

“Makna-makna ini bukan sekadar susunan kata, melainkan paramasabda — doa dan penghormatan kepada kehidupan itu sendiri. Doa yang berlaku untuk diri, siapa pun, apa pun, dan di mana pun kita berada,” ujar Sriono dari Paseban Srimulih, menegaskan bahwa ajaran Swasti Luhur Ing Pribadi merupakan panggilan untuk menumbuhkan kesejahteraan dan kemuliaan dalam diri serta menjaga harmoni dengan sesama dan alam semesta.

“Saya menolak keras penambahan KJA. Pangandaran ini bukan hanya soal budidaya, tetapi juga soal keindahan dan daya tarik wisata. Kalau terlalu padat, estetika hilang, wisata terganggu.” – Jeje Wiradinata, Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran

SMK3 bukan sekadar formalitas dalam dokumen proyek. Bila aturan diabaikan, berarti ada nyawa pekerja yang dipertaruhkan

BERITA INTERNASIONAL NEWSBIDIK
Rio de Janeiro, Brasil koresponden BPMI Setpres