Scroll untuk baca berita
AcehNAGANRAYANasionalWawancara Khusus

BNPB Segera Bangun 609 Huntara untuk Pengungsi Beutong Ateuh Banggalang

4201
×

BNPB Segera Bangun 609 Huntara untuk Pengungsi Beutong Ateuh Banggalang

Sebarkan artikel ini

NEWS BIDIK, Suka Makmue – Bupati Nagan Raya, Provinsi Aceh, Dr. TR. Keumangan, S.H., M.H., mendampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, meninjau langsung lokasi pengungsian warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Minggu (4/1/2026).

Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang merupakan salah satu wilayah paling terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Nagan Raya. Sekitar 85 persen rumah warga, fasilitas umum, serta infrastruktur di wilayah tersebut dilaporkan mengalami kerusakan total, sehingga ribuan warga terpaksa mengungsi.

Bupati Nagan Raya yang akrab disapa TRK menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah mengusulkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak sebanyak 609 unit di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang.

“Rinciannya, Gampong Blang Meurandeh sebanyak 91 unit, Gampong Kuta Teungoh 222 unit, Gampong Babah Suak 166 unit, dan Gampong Blang Puuk 130 unit,” ungkap TRK.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terus mendorong percepatan pembangunan hunian sementara, mengingat para pengungsi akan segera menghadapi bulan suci Ramadan.

Alhamdulillah, dengan kedatangan Kepala BNPB, para pengungsi menjadi lebih bersemangat. Kami berharap hunian sementara ini dapat segera dibangun, apalagi dalam beberapa pekan ke depan sudah memasuki bulan Ramadan,” ucapnya.

Bupati TRK juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran pemerintah pusat terutama BNPB dalam penanganan pascabencana hidrometeorologi di Kabupaten Nagan Raya.

“Terima kasih kepada Bapak Kepala BNPB atas kunjungannya ke Nagan Raya,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan bahwa hingga saat ini Provinsi Aceh, khususnya Kabupaten Nagan Raya, masih berada dalam status tanggap darurat bencana.

Hal ini disebabkan masih banyaknya warga yang harus bertahan di pengungsian akibat dampak banjir yang terjadi,” ujarnya.

Khusus untuk Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Suharyanto menegaskan bahwa BNPB akan memastikan seluruh kebutuhan warga terdampak banjir dapat terpenuhi, mulai dari kebutuhan dasar hingga penyediaan hunian sementara dan hunian tetap.

Di lokasi pengungsian, Suharyanto menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga, termasuk anak-anak. Ia juga berdialog langsung dengan para pengungsi untuk mendengarkan keluhan serta kebutuhan mendesak yang masih diperlukan.

Tenda pengungsian darurat akan segera kita ganti. Namun yang lebih penting adalah memindahkan para pengungsi ke lokasi yang lebih layak, yakni hunian sementara. Sebagus apa pun tenda, tetap tidak akan memberikan kenyamanan maksimal bagi pengungsi,” jelasnya.

Ia menambahkan, sedikitnya akan dibangun sekitar 600-an unit hunian sementara bagi para pengungsi di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang. Pembangunan hunian tersebut akan dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta masyarakat setempat.

“Warga menginginkan pembangunan hunian dilakukan secara gotong royong agar prosesnya lebih cepat, sehingga hunian sementara bisa segera digunakan,” pungkas Suharyanto.

Dalam peninjauan tersebut, turut hadir Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansah, S.Pd., M.A.P., M.M., unsur Forkopimda, Plt. Sekda Zulkifi, S.Pd serta sejumlah kepala perangkat daerah.

DINAS KOMINFO KAB. NAGAN RAYA

Surel: info@naganrayakab.go.id

Aceh

Kasus ini menjadi perhatian masyarakat setelah dua warga Kubang Gajah diwajibkan melapor ke Polsek Kuala Pesisir usai dilaporkan PT Socfindo Seunagan atas dugaan pengambilan berondolan sawit kering. Warga mempertanyakan penerapan asas keadilan karena berondolan yang dipersoalkan disebut merupakan sisa panen yang telah lama tertinggal di lokasi pembuangan janjang kosong (jangkos), sementara pihak perusahaan hingga kini belum memberikan keterangan resmi.”

Aceh

“Dugaan aktivitas illegal logging di kawasan hutan lindung Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya, kembali menjadi sorotan publik. Masyarakat mendesak aparat penegak hukum, KPH Wilayah IV, dan Satgas PKH bertindak tegas, transparan, serta mengusut tuntas apabila ditemukan indikasi keterlibatan pihak-pihak yang melindungi praktik pembalakan liar tersebut. Penegakan hukum tanpa pandang bulu dinilai menjadi kunci menyelamatkan hutan Aceh dari kerusakan yang semakin meluas.”

Aceh

“Konferensi pers ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk menghadirkan keterbukaan informasi, memperkuat komunikasi publik, serta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan berimbang terkait pelayanan di RSUD Sultan Iskandar Muda.”

Aceh

“Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menyiapkan 270 peserta didik dari seluruh kecamatan untuk mengikuti Program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027. Program pendidikan berbasis asrama ini menjadi langkah nyata memperluas akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan upaya memutus mata rantai kemiskinan.”

Aceh

“Persoalan yang mencuat di RSUD Sultan Iskandar Muda tidak hanya menyangkut administrasi dan keuangan, tetapi juga menyentuh kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Mulai dari keterlambatan pembayaran TPP ASN, persoalan sanitasi, hingga temuan BPK terkait indikasi pembayaran jasa pelayanan kesehatan secara ganda menjadi perhatian yang diharapkan segera ditindaklanjuti melalui evaluasi menyeluruh dan langkah perbaikan tata kelola oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.”

Aceh

“Kami, jajaran KPA Wilayah Nagan Raya bersama seluruh pimpinan Sagoe dan Ketua Tuha Peut, menyatakan dukungan penuh kepada Abu Said Isa Quraisy (Abu Malaka) sebagai Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Nagan Raya. Sikap ini lahir dari aspirasi kader di tingkat bawah demi menjaga stabilitas organisasi, memperkuat persatuan, serta memastikan Partai Aceh tetap berjalan sesuai semangat perjuangan dan kepentingan kader.”