Scroll untuk baca berita
AcehNAGANRAYANasionalWawancara Khusus

BNPB Segera Bangun 609 Huntara untuk Pengungsi Beutong Ateuh Banggalang

4336
×

BNPB Segera Bangun 609 Huntara untuk Pengungsi Beutong Ateuh Banggalang

Sebarkan artikel ini

NEWS BIDIK, Suka Makmue – Bupati Nagan Raya, Provinsi Aceh, Dr. TR. Keumangan, S.H., M.H., mendampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, meninjau langsung lokasi pengungsian warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Minggu (4/1/2026).

Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang merupakan salah satu wilayah paling terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Nagan Raya. Sekitar 85 persen rumah warga, fasilitas umum, serta infrastruktur di wilayah tersebut dilaporkan mengalami kerusakan total, sehingga ribuan warga terpaksa mengungsi.

Bupati Nagan Raya yang akrab disapa TRK menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah mengusulkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak sebanyak 609 unit di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang.

“Rinciannya, Gampong Blang Meurandeh sebanyak 91 unit, Gampong Kuta Teungoh 222 unit, Gampong Babah Suak 166 unit, dan Gampong Blang Puuk 130 unit,” ungkap TRK.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terus mendorong percepatan pembangunan hunian sementara, mengingat para pengungsi akan segera menghadapi bulan suci Ramadan.

“Alhamdulillah, dengan kedatangan Kepala BNPB, para pengungsi menjadi lebih bersemangat. Kami berharap hunian sementara ini dapat segera dibangun, apalagi dalam beberapa pekan ke depan sudah memasuki bulan Ramadan,” ucapnya.

Bupati TRK juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran pemerintah pusat terutama BNPB dalam penanganan pascabencana hidrometeorologi di Kabupaten Nagan Raya.

“Terima kasih kepada Bapak Kepala BNPB atas kunjungannya ke Nagan Raya,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan bahwa hingga saat ini Provinsi Aceh, khususnya Kabupaten Nagan Raya, masih berada dalam status tanggap darurat bencana.

“Hal ini disebabkan masih banyaknya warga yang harus bertahan di pengungsian akibat dampak banjir yang terjadi,” ujarnya.

Khusus untuk Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Suharyanto menegaskan bahwa BNPB akan memastikan seluruh kebutuhan warga terdampak banjir dapat terpenuhi, mulai dari kebutuhan dasar hingga penyediaan hunian sementara dan hunian tetap.

Di lokasi pengungsian, Suharyanto menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga, termasuk anak-anak. Ia juga berdialog langsung dengan para pengungsi untuk mendengarkan keluhan serta kebutuhan mendesak yang masih diperlukan.

“Tenda pengungsian darurat akan segera kita ganti. Namun yang lebih penting adalah memindahkan para pengungsi ke lokasi yang lebih layak, yakni hunian sementara. Sebagus apa pun tenda, tetap tidak akan memberikan kenyamanan maksimal bagi pengungsi,” jelasnya.

Ia menambahkan, sedikitnya akan dibangun sekitar 600-an unit hunian sementara bagi para pengungsi di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang. Pembangunan hunian tersebut akan dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta masyarakat setempat.

“Warga menginginkan pembangunan hunian dilakukan secara gotong royong agar prosesnya lebih cepat, sehingga hunian sementara bisa segera digunakan,” pungkas Suharyanto.

Dalam peninjauan tersebut, turut hadir Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansah, S.Pd., M.A.P., M.M., unsur Forkopimda, Plt. Sekda Zulkifi, S.Pd serta sejumlah kepala perangkat daerah.

DINAS KOMINFO KAB. NAGAN RAYA

Surel: info@naganrayakab.go.id

Aceh

“Dugaan aktivitas warga negara asing di kawasan hutan Aceh harus ditelusuri secara serius melalui pemeriksaan faktual dan koordinasi lintas instansi. Jika terbukti terdapat pelanggaran keimigrasian, pertambangan, kehutanan, atau lingkungan hidup, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, profesional, dan tanpa pandang bulu sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, seluruh proses tetap harus menjunjung asas praduga tak bersalah serta mengedepankan transparansi kepada masyarakat.”

Jakarta

Rotasi dan mutasi terhadap 199 perwira tinggi dan perwira menengah Polri merupakan bagian dari dinamika organisasi serta pembinaan karier untuk memperkuat kinerja institusi. Penempatan pejabat baru diharapkan mampu menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, dan menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.”

Aceh

Transparansi pembangunan jembatan Alue Siron–Alue Bata di Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, perlu mendapat perhatian serius. Masyarakat berhak mengetahui status pekerjaan, sumber anggaran, serta pihak yang bertanggung jawab. Instansi terkait diharapkan memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi dan memastikan pembangunan infrastruktur berjalan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.”

Aceh

“Monitoring dan evaluasi kesiapan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Pidie menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan yang telah dilaksanakan dapat segera ditindaklanjuti dengan pemenuhan sarana dan prasarana. Pemerintah daerah berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten mampu mempercepat operasionalisasi koperasi sebagai penggerak ekonomi gampong, memperkuat kemandirian masyarakat, serta menghadirkan manfaat nyata bagi perekonomian desa.”

Biografi

Dalam setiap lembar sejarah Nusantara, tersimpan kisah perjuangan, pengorbanan, kesetiaan, dan keberanian para tokoh yang telah meletakkan fondasi kejayaan bangsa. Salah satu sosok yang memiliki tempat istimewa dalam perjalanan sejarah…

Headline

Dugaan adanya praktik pembekingan tambang emas ilegal di Kabupaten Lebak, Banten, memunculkan pertanyaan publik terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Dugaan keterlibatan oknum aparat berpangkat bintang dua perlu diusut secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti guna memastikan kebenaran informasi serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.