Indeks Berita

Pernyataan di media sosial itu sama sekali tidak benar. Saya tidak memiliki seperti yang dituduhkan. Ini fitnah yang bisa merusak reputasi saya sebagai wakil rakyat,” tegas Imat menanggapi isu kepemilikan aset pribadi yang viral di media sosial.

Dugaan penyerobotan lahan oleh PT KIM di Nagan Raya kembali memicu kemarahan warga. Meski Rapat Dengar Pendapat telah digelar di DPRK, aksi perusakan tanaman dan pembongkaran pondok milik masyarakat terus terjadi. Warga menilai perusahaan bertindak semena-mena dan mengabaikan kewajiban HGU, sementara pemerintah daerah dan DPRK terkesan tak berdaya menghadapi pengusaha perkebunan besar.”

“Ini bentuk penghargaan kami kepada Kang Herdiat yang selama ini telah memberikan perhatian besar terhadap Lapas Ciamis. Beliau sosok pemimpin yang peduli dan selalu mendorong perubahan positif bagi masyarakat, termasuk di lingkungan pemasyarakatan,”
— Supriyanto, Kalapas Kelas IIB Ciamis

Bangunan sarana yang dikerjakan oleh PT. KAI di atas luas tanah sekitar 2.700 meter persegi diduga tidak mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pihak internal proyek mengakui bahwa perizinan PBG masih dalam proses pembuatan.”

NEWS BIDIK, Nagan Raya –Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Sekber Wartawan Indonesia (SWI), Ir. Herry Budiman, resmi melantik pengurus SWI Kabupaten Nagan Raya periode 2025–2030 di Hotel Grand…

Uang BUMDes dibuat seenaknya sendiri, bahkan dipakai membeli sapi dan truk pribadi,” ungkap seorang warga Desa Pelang yang enggan disebutkan namanya.

“Saya sangat mengapresiasi inovasi pelayanan Lapas Ciamis. Layanan SIMANJA ini benar-benar memudahkan keluarga warga binaan dalam memperoleh informasi secara cepat dan akurat. Semua kebutuhan administrasi hingga pengajuan hak bisa diakses hanya lewat WhatsApp,” ujar Rama Pratama Putra, S.Pd, Ketua YBAN Kabupaten Ciamis.

Sementara itu, Kasubsi Register dan Bimkemasy Lapas Kelas IIB Ciamis, Ipan SH, menyebutkan bahwa SIMANJA merupakan inovasi layanan berbasis WhatsApp yang diciptakan untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi hak dan kewajiban warga binaan.

“Kami ingin memberikan pelayanan yang transparan dan mudah diakses masyarakat. Cukup dengan menghubungi nomor 0821-1684-9818, semua pertanyaan akan dijawab secara akurat,” terang Ipan SH.

Proyek drainase senilai Rp11,7 miliar di Kawasan Dempel, Muktiharjo Kidul, Semarang menuai sorotan. Selain tidak memasang papan informasi proyek, pelaksana diduga memasang UDitch tanpa lantai kerja di atas genangan air. Praktik ini jelas bertentangan dengan standar teknis konstruksi dan berpotensi menurunkan kualitas bangunan. Dengan selisih anggaran mencapai Rp3,39 miliar dari pagu awal, publik berhak mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek tersebut.”

“Baru sebulan berdiri, jembatan gantung penghubung dua desa di Pangandaran roboh saat dilintasi belasan pelajar. Delapan siswa SMP IT Daarul Hikmah jatuh ke sungai, lima di antaranya mengalami luka ringan dan shock. Warga pertanyakan kualitas pembangunan jembatan.”

Dugaan pelanggaran prosedur kembali mencuat dalam proses tender proyek rehabilitasi Gedung Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang. P3BJ menuding adanya kejanggalan setelah CV Bangun Serasi yang sebelumnya dinyatakan gugur dalam evaluasi tahap pertama justru ditetapkan sebagai pemenang tender ulang, meski Sertifikat Badan Usaha (SBU) perusahaan tersebut diketahui telah dicabut sejak 4 Juni 2024 berdasarkan data LPJK. Hingga kini, pihak Dinas PUPR Kabupaten Semarang belum memberikan klarifikasi atas tudingan tersebut.

Kami taat pada hukum, tapi jangan biarkan hukum dipermainkan oleh oknum aparat. Jika benar ada penyidik yang bekerja sama dengan pelapor, maka kami meminta Kapolri dan Propam Mabes Polri untuk turun tangan. Kami hanya rakyat kecil, jangan jadikan kami tumbal kepentingan.” — Perwakilan Masyarakat Cot Rambong

“Baru selesai dikerjakan kok sudah ditumbuhi rumput. Ini indikasi kuat pekerjaan tidak sesuai spesifikasi. Kami akan laporkan secara resmi agar jadi pembelajaran bagi desa lain,” tegas Ujatko, dari Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Divisi Pengawasan Barang dan Jasa.

“Kalau tidak bersih, jangan bicara wisata. Para petugas kebersihan ini adalah pahlawan sampah yang bekerja tanpa banyak terlihat, maka gaji dan kesejahteraan mereka harus diperhatikan,” tegas Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin.

Balai doa adalah tempat suci untuk berdoa, bukan kandang ternak.” Warga dua desa di Nagan Raya bergejolak setelah tempat ibadah di area pemakaman diduga dijadikan kandang kerbau. Aksi demo pun pecah di Polsek Kuala, namun aparat bergerak cepat dan berhasil meredam ketegangan lewat mediasi.

Dengan regulasi baru, tata kelola desa harus lebih profesional, transparan, dan akuntabel demi kemajuan Pangandaran.” – Yusef Rahmanudin, Fraksi Golkar DPRD Pangandaran

Jika Himathera menghentikan layanan dan 120 ODGJ dilepasliarkan, objek wisata Pangandaran bukan melesat — tapi meleset karena dipadati ODGJ.”
H. Jalaludin S.Ag, Ketua Komisi IV DPRD Pangandaran

Praktik penimbunan solar subsidi ini berlangsung terang-terangan di pinggir jalan utama, bahkan meski aktivitas ini mencolok, tidak ada tindakan tegas dari aparat setempat. Masyarakat pun menduga kuat adanya pembiaran atau kolusi antara pelaku dengan oknum aparat.”