Scroll untuk baca berita
Jawa TengahPeristiwaSemarang

Anggaran Pencitraan Pemkot Semarang Capai Rp2,26 Miliar, Publik Pertanyakan Prioritas di Tengah Sulitnya Ekonomi Warga

3133
×

Anggaran Pencitraan Pemkot Semarang Capai Rp2,26 Miliar, Publik Pertanyakan Prioritas di Tengah Sulitnya Ekonomi Warga

Sebarkan artikel ini

NEWS BIDIK, Semarang — Di tengah kondisi ekonomi warga yang semakin sulit, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang justru mengalokasikan anggaran fantastis untuk kegiatan publikasi dan pencitraan di media. Berdasarkan data dari Portal Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, total anggaran yang dikelola Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Setda Kota Semarang mencapai Rp18.193.950.000.

baca juga

Presiden Prabowo Resmikan 80 Ribu Koperasi Desa Merah Putih, Simbol Kebangkitan Ekonomi Rakyat

Alokasi terbesar tercatat untuk publikasi berbayar di media sosial dengan pagu anggaran Rp1,56 miliar, ditambah Rp700 juta untuk penyebarluasan informasi di platform yang sama. Total biaya khusus media sosial saja mencapai Rp2,26 miliar.

Tak hanya itu, pos anggaran lain juga terbilang tinggi, antara lain:

Penayangan paket berita online media nasional Rp3 miliar (E-purchasing)

Penayangan berita TV nasional Rp1,5 miliar (E-purchasing)

Jasa publikasi baliho/billboard promosi di luar provinsi Jateng Rp400 juta (pengadaan langsung)

Publikasi di media cetak Rp277,2 juta (E-purchasing)

Sosialisasi berbasis foto kegiatan Rp1,53 miliar (E-purchasing)

Mayoritas kegiatan tersebut dilaksanakan melalui metode penunjukan langsung, yang dinilai rawan disalahgunakan dan minim akuntabilitas. Kamis, (25/9/2025).

Sejumlah kalangan menilai penggunaan anggaran sebesar itu tidak memiliki dampak langsung pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Seorang pengamat kebijakan publik di Semarang menilai alokasi dana yang besar untuk pencitraan lebih baik dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan warga miskin.

“Andai dana miliaran rupiah itu digunakan untuk mengatasi banjir di Terowongan Arteri Soekarno-Hatta, Malangsari, atau Bundaran Bubakan, manfaatnya akan lebih terasa bagi warga,” ujarnya.

Kritik juga muncul karena Wali Kota Semarang Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, SS, MM dan Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin, ST, MT dinilai tidak aktif menyapa masyarakat melalui media sosial, berbeda dengan pendahulunya Hendrar Prihadi maupun Gubernur Ganjar Pranowo yang dikenal terbuka terhadap kritik publik.

baca juga

Presiden Prabowo Tegaskan Pasal 33 UUD 1945 Jadi Fondasi Pembangunan Ekonomi Nasional

Hingga berita ini dipublikasikan, Pemkot Semarang belum memberikan klarifikasi resmi terkait prioritas penggunaan anggaran komunikasi publik yang mencapai puluhan miliar rupiah tersebut. Publik pun masih menunggu jawaban atas alasan di balik besarnya biaya pencitraan di tengah kondisi ekonomi rakyat yang kian menjerit.

Aceh

“Kesigapan warga bersama aparat kepolisian berhasil menyelamatkan nyawa seorang bocah 11 tahun yang diserang ular phyton di kawasan rawa Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bahaya satwa liar di lingkungan sekitar permukiman,” ujar Kapolsek Kuala Pesisir IPDA Ghozi Al Falah, S.Tr.K.

Daerah

Proyek revitalisasi SD Negeri 5 Cepogo dengan nilai anggaran hampir Rp800 juta hingga kini belum rampung meski telah melewati batas waktu pelaksanaan. Selain keterlambatan, tim aliansi dan media juga menemukan pekerja di lokasi proyek tidak menggunakan alat pelindung diri, yang berpotensi melanggar aturan keselamatan kerja,” ujar tim investigasi aliansi kepada NEWS BIDIK, Jumat (26/12/2025).

Jawa Tengah

Pembangunan revitalisasi SMP Tahfidz Annur Tahunan Jepara kembali disorot. Temuan di lapangan menunjukkan sejumlah bagian bangunan diduga tidak sesuai spesifikasi, mulai dari pengecoran hingga atap yang dinilai tidak memenuhi standar. Minimnya pengawasan proyek turut menjadi sorotan, sementara panitia tetap optimistis pekerjaan selesai sebelum tenggat, meski progres dinilai jauh dari target.”

Jawa Tengah

Dugaan pungutan liar dalam pelaksanaan Program PTSL di Desa Kawengen semakin menguat setelah ratusan warga mengaku dipungut biaya Rp500.000 per bidang tanah, jauh di atas ketentuan resmi. Meski Kepala Desa Marjani berdalih biaya tersebut telah disepakati dan diketahui sejumlah pihak, warga menilai praktik ini sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang harus segera ditindaklanjuti Aparat Penegak Hukum (APH). Media dan warga mendesak investigasi penuh untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam program sertifikasi tanah tersebut.”

Nasional

“Kepemimpinan terpusat Presiden dalam operasi terpadu penanganan banjir Sumatera dinilai menjadi faktor penentu stabilitas nasional. Dengan penyatuan komando antara TNI tiga matra, Basarnas, BNPB, Polri, dan pemerintah daerah, respons kemanusiaan berjalan lebih cepat, terarah, dan bebas dari tumpang tindih kewenangan. Pendekatan ini sekaligus memastikan tidak ada celah intervensi pihak asing dalam operasi yang bersifat sensitif, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim yang stabil di kawasan.”