Relokasi pasar tumpah dari kawasan lampu merah Sentra Grosir Cikarang (SGC) ke Pasar Baru Ramayana Cikarang resmi diberlakukan sebagai langkah penataan wilayah dan penguraian kemacetan. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut himbauan dari Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja yang menegaskan pentingnya ketertiban lokasi berjualan demi kelancaran lalu lintas dan kenyamanan masyarakat.
BERITA DAERAH
SINERGI Badan Narkotika Nasional DAN Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah HADIRKAN INTEGRASI KURIKULUM ANTI NARKOBA
“Sinergi Badan Narkotika Nasional bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui integrasi kurikulum anti narkoba menjadi langkah strategis dalam membangun benteng moral dan intelektual generasi muda Indonesia sejak dini,” tegas Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto.
Polres Pangandaran Raih Juara Tiga Amplifikasi Media Online, Bukti Kuatnya Strategi Komunikasi Digital
Keberhasilan Polres Pangandaran meraih Juara 3 amplifikasi pemberitaan media online tingkat Polda Jabar menjadi bukti kuat komitmen peningkatan keterbukaan informasi publik. Kabid Humas Polri, Hendra Rochmawan, menegaskan bahwa kecepatan, ketepatan, dan akurasi informasi merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian di era digital.
www.newsbidik.com
Kapolres Nagan Raya Serahkan Bantuan Al-Qur’an dan Bahan Bangunan untuk Dukung Fasilitas Pendidikan TPA
Bantuan Al-Qur’an dan material bangunan dari Polres Nagan Raya kepada TPA Mukhlisin menjadi bukti nyata kepedulian Polri dalam mendukung pendidikan keagamaan dan memperkuat hubungan sosial dengan masyarakat di wilayah Nagan Raya.”
Diduga PT Ensem Lestari Jaya Nagan Raya Kebal Hukum, Dobrak Peraturan dan UU , Diminta APH Bertindak Usut Tuntas
Ketua Distrik LSM GMBI mendesak dinas terkait dan APH untuk segera menindak tegas dugaan pelanggaran hukum oleh PT Ensem Lestari Jaya yang disebut telah lama beroperasi tanpa izin resmi di wilayah Nagan Raya. Dugaan pelanggaran mencakup perizinan usaha, AMDAL, hingga potensi pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat sekitar.”
Pengacara Pemegang SPK Lahan LGI Koordinasi dengan ESDM Magelang, Sengketa Disarankan Diselesaikan Melalui Pengadilan
Selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, SPK klien kami masih sah dan kegiatan kerja tetap dapat berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.” — Agus Flores
Empat Kebijakan Kepala Desa Dipersoalkan Warga Wanajaya, Fokus pada Isu Lingkungan, Infrastruktur, dan Tata Kelola Lahan
Warga berharap pemerintah desa segera membuka ruang dialog bersama pemilik lahan, perusahaan, dan instansi terkait agar setiap kebijakan berjalan transparan, adil, serta tidak merugikan lingkungan maupun masyarakat.”
Perkuat Sinergi dengan Media, Kapolres Pangandaran Gelar Silaturahmi Bersama Puluhan Jurnalis
Sinergi antara kepolisian dan media harus terus diperkuat agar informasi kepada masyarakat tersampaikan secara akurat, berimbang, dan mampu menjaga kondusivitas Kamtibmas di Kabupaten Pangandaran.” – AKBP Ikrar Potawari
Ribuan Penambang Emas Nagan Raya Orasi di DPRK, Tuntut Solusi Legalitas dan Pembinaan Tambang Rakyat
Ribuan penambang emas rakyat Nagan Raya menyuarakan harapan agar pemerintah menghadirkan solusi legalitas dan pembinaan tambang rakyat, sehingga masyarakat tetap dapat bekerja secara aman, teratur, dan sesuai aturan hukum yang berlaku.”
Bupati Nagan Raya Lantik 13 Pejabat JPT Pratama, Tekankan Disiplin dan Evaluasi Kinerja Berkala
Bupati Nagan Raya, Dr. TR. Keumangan (TRK), resmi melantik dan mengambil sumpah 13 Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya penyegaran birokrasi guna meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan publik.
Dilema: Kabupaten Nagan Raya Krisis Kebijakan Antara Keberlanjutan Lingkungan dan Pertubuhan Sosial Ekonomi Masyarakat
Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Nagan Raya tidak boleh mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah daerah dituntut mengambil kebijakan strategis yang mampu menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat tambang dengan perlindungan ekosistem. Tanpa langkah komprehensif dan terintegrasi, risiko kerusakan lingkungan jangka panjang akan menjadi beban generasi mendatang.”
Diduga Cemari Lingkungan, Aktivitas Limbah PT Ensem Lestari Jaya Diminta Diusut Tuntas, DLHK dan APH Didorong Turun Tangan
“Dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas limbah harus menjadi perhatian serius semua pihak. Masyarakat berhak atas lingkungan yang sehat, dan penegakan hukum harus berjalan transparan serta berkeadilan apabila ditemukan pelanggaran.”
Polres Nagan Raya Bersama TNI dan Pemda Tegas Berantas Tambang Emas Ilegal untuk Selamatkan Lingkungan
“Penertiban tambang emas ilegal ini merupakan langkah nyata negara dalam menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi masyarakat dari potensi bencana akibat kerusakan hutan,” — KOMPOL Rafi Darmawan, Kabag Ops Polres Nagan Raya.
Program Makan Bergizi Gratis Diperkuat di Wonosobo, 78 Dapur MBG Sudah Beroperasi dan Terus Bertambah
“Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya soal menyediakan makanan, tetapi investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing melalui pemenuhan gizi sejak
Forkab Aceh Barat Tegaskan Kepengurusan Resmi, Perusahaan Diminta Waspada Oknum Mengatasnamakan Organisasi
“Forkab Aceh Barat menegaskan hanya kepengurusan resmi yang berhak membawa nama organisasi. Perusahaan diimbau tidak melayani proposal perorangan tanpa legalitas yang jelas, guna mencegah penyalahgunaan nama Forkab oleh oknum tidak bertanggung jawab,” — Muktaruddin, Ketua Forkab DPW Aceh Barat.
Pasir Gibug Brebes, Destinasi Wisata Keluarga dengan Wahana Lengkap dan Tiket Terjangkau
“Pasir Gibug tidak hanya menawarkan wahana rekreasi, tetapi juga menghadirkan konsep wisata keluarga yang memadukan keindahan alam, fasilitas lengkap, dan harga tiket yang ramah di kantong.”
Diduga PT. Ensem Lestari Jaya melakukan Mutasi bertujuan PHK , Diharapkan Dinas Terkait Bertindak
“Mutasi kerja tidak boleh dijadikan alat untuk menekan pekerja agar mengundurkan diri. Jika mutasi bersifat diskriminatif dan merugikan hak normatif pekerja, maka karyawan berhak menolak serta menempuh jalur penyelesaian perselisihan hingga Pengadilan Hubungan Industrial,” ujar Aktivis Buruh dan Ahli K3, Ibnu Hakim, S.P., M.P.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.




