www.newsbidik.com

Proyek drainase senilai Rp11,7 miliar di Kawasan Dempel, Muktiharjo Kidul, Semarang menuai sorotan. Selain tidak memasang papan informasi proyek, pelaksana diduga memasang UDitch tanpa lantai kerja di atas genangan air. Praktik ini jelas bertentangan dengan standar teknis konstruksi dan berpotensi menurunkan kualitas bangunan. Dengan selisih anggaran mencapai Rp3,39 miliar dari pagu awal, publik berhak mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek tersebut.”

“Baru sebulan berdiri, jembatan gantung penghubung dua desa di Pangandaran roboh saat dilintasi belasan pelajar. Delapan siswa SMP IT Daarul Hikmah jatuh ke sungai, lima di antaranya mengalami luka ringan dan shock. Warga pertanyakan kualitas pembangunan jembatan.”

Dugaan pelanggaran prosedur kembali mencuat dalam proses tender proyek rehabilitasi Gedung Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang. P3BJ menuding adanya kejanggalan setelah CV Bangun Serasi yang sebelumnya dinyatakan gugur dalam evaluasi tahap pertama justru ditetapkan sebagai pemenang tender ulang, meski Sertifikat Badan Usaha (SBU) perusahaan tersebut diketahui telah dicabut sejak 4 Juni 2024 berdasarkan data LPJK. Hingga kini, pihak Dinas PUPR Kabupaten Semarang belum memberikan klarifikasi atas tudingan tersebut.

Kami taat pada hukum, tapi jangan biarkan hukum dipermainkan oleh oknum aparat. Jika benar ada penyidik yang bekerja sama dengan pelapor, maka kami meminta Kapolri dan Propam Mabes Polri untuk turun tangan. Kami hanya rakyat kecil, jangan jadikan kami tumbal kepentingan.” — Perwakilan Masyarakat Cot Rambong

“Baru selesai dikerjakan kok sudah ditumbuhi rumput. Ini indikasi kuat pekerjaan tidak sesuai spesifikasi. Kami akan laporkan secara resmi agar jadi pembelajaran bagi desa lain,” tegas Ujatko, dari Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Divisi Pengawasan Barang dan Jasa.

“Kalau tidak bersih, jangan bicara wisata. Para petugas kebersihan ini adalah pahlawan sampah yang bekerja tanpa banyak terlihat, maka gaji dan kesejahteraan mereka harus diperhatikan,” tegas Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin.

Balai doa adalah tempat suci untuk berdoa, bukan kandang ternak.” Warga dua desa di Nagan Raya bergejolak setelah tempat ibadah di area pemakaman diduga dijadikan kandang kerbau. Aksi demo pun pecah di Polsek Kuala, namun aparat bergerak cepat dan berhasil meredam ketegangan lewat mediasi.

Dengan regulasi baru, tata kelola desa harus lebih profesional, transparan, dan akuntabel demi kemajuan Pangandaran.” – Yusef Rahmanudin, Fraksi Golkar DPRD Pangandaran

Jika Himathera menghentikan layanan dan 120 ODGJ dilepasliarkan, objek wisata Pangandaran bukan melesat — tapi meleset karena dipadati ODGJ.”
H. Jalaludin S.Ag, Ketua Komisi IV DPRD Pangandaran

Praktik penimbunan solar subsidi ini berlangsung terang-terangan di pinggir jalan utama, bahkan meski aktivitas ini mencolok, tidak ada tindakan tegas dari aparat setempat. Masyarakat pun menduga kuat adanya pembiaran atau kolusi antara pelaku dengan oknum aparat.”

Terus bersemangat dalam belajar. Doakan juga agar Socfindo semakin berjaya, produksi meningkat, sehingga dapat terus berkontribusi nyata bagi desa sekitar dan masyarakat luas,” — Hendri M.P. Siregar, Pengurus PT Socfindo Seunagan.

Selama ini mediasi sering dilakukan, tetapi tidak ada keputusan yang benar-benar menuntaskan masalah. Masyarakat justru sering merasa diposisikan lemah,” ujar Si Maun, salah seorang warga Nagan Raya.

“Tidak ada anggota BAI yang buta hukum atau memalukan lembaga. Apa yang kami lakukan murni untuk membantu masyarakat yang merasa tertipu. Kami tidak pernah memutuskan benar atau salahnya suatu perkara — kami hanya menyampaikan adanya dugaan, sesuai koridor hukum,” tegas Razali alias Nyakli Maop, Anggota Investigasi DPP Badan Advokasi Indonesia.

“Seharusnya aparat menjadi pelindung masyarakat, bukan justru tameng korporasi yang menindas rakyat kecil. Momentum ini tepat bagi warga untuk menuntut Pemkot tidak tutup mata,” tegas Andi K., Pemimpin Redaksi newsbidik.com.