Peristiwa

Uang BUMDes dibuat seenaknya sendiri, bahkan dipakai membeli sapi dan truk pribadi,” ungkap seorang warga Desa Pelang yang enggan disebutkan namanya.

“Baru sebulan berdiri, jembatan gantung penghubung dua desa di Pangandaran roboh saat dilintasi belasan pelajar. Delapan siswa SMP IT Daarul Hikmah jatuh ke sungai, lima di antaranya mengalami luka ringan dan shock. Warga pertanyakan kualitas pembangunan jembatan.”

Kami taat pada hukum, tapi jangan biarkan hukum dipermainkan oleh oknum aparat. Jika benar ada penyidik yang bekerja sama dengan pelapor, maka kami meminta Kapolri dan Propam Mabes Polri untuk turun tangan. Kami hanya rakyat kecil, jangan jadikan kami tumbal kepentingan.” — Perwakilan Masyarakat Cot Rambong

“Baru selesai dikerjakan kok sudah ditumbuhi rumput. Ini indikasi kuat pekerjaan tidak sesuai spesifikasi. Kami akan laporkan secara resmi agar jadi pembelajaran bagi desa lain,” tegas Ujatko, dari Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Divisi Pengawasan Barang dan Jasa.

Selama ini mediasi sering dilakukan, tetapi tidak ada keputusan yang benar-benar menuntaskan masalah. Masyarakat justru sering merasa diposisikan lemah,” ujar Si Maun, salah seorang warga Nagan Raya.

“Seharusnya aparat menjadi pelindung masyarakat, bukan justru tameng korporasi yang menindas rakyat kecil. Momentum ini tepat bagi warga untuk menuntut Pemkot tidak tutup mata,” tegas Andi K., Pemimpin Redaksi newsbidik.com.

“Perlu kami tegaskan, sampai saat ini tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada perdamaian antara klien kami, dr. Astra, dengan saudara terduga pelaku, Mds. Tindakan yang dilakukan telah mencederai harkat, martabat, dan kehormatan profesi kedokteran yang seharusnya mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan,” — dr. Hansen, S.Ked., S.H., M.H., Kuasa Hukum dr. Astra

“Anggaran pencitraan Pemkot Semarang yang mencapai Rp2,26 miliar di media sosial menuai kritik. Publik menilai dana sebesar itu lebih baik dialokasikan untuk penanganan banjir dan pemberdayaan warga miskin, ketimbang hanya untuk publikasi dan promosi.”

Setoran parkir di Kawasan Industri Candi diduga tidak masuk kas daerah, melainkan langsung ke PT IPU. Publik berhak tahu ke mana uang itu mengalir.” – KRT. Ardhi Solehudin, W. (Ketua PPWI)

Kegiatan yang dilakukan bukan eksplorasi galian C, melainkan penambahan kolam limbah sawit. Pekerjaan juga sudah diberhentikan sementara, dan laporan baku mutu air limbah telah disampaikan ke DLH Nagan Raya,” – Nida, staf PKS CV Holi Palma.

“Eksplorasi galian C di Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, diduga dilakukan tanpa izin resmi. Aktivitas yang disebut melibatkan CV Holi Palma ini memicu keresahan masyarakat, lantaran selain tidak sesuai aturan, limbah PKS juga menimbulkan bau menyengat yang mengganggu lingkungan sekitar.”

Universitas tidak akan membiarkan setiap tindakan yang mencederai etika, baik di dalam maupun di luar kampus. Setiap dosen adalah teladan bagi mahasiswa dan masyarakat. Karena itu, pelanggaran terhadap nilai keislaman dan kode etik akan ditindak tegas.” – Prof. Jawade Hafid, Juru Bicara Rektor Unissula

“Tanah adat tidak boleh dipermainkan oleh mafia tanah, pejabat, maupun pihak yang bersembunyi di balik dokumen administratif. Apa yang dilakukan Willem RN Buratehi Bewela adalah bentuk perlawanan terhadap praktik manipulasi tanah adat yang merugikan masyarakat Papua,” tegas Wilson Lalengke, alumni Lemhannas RI, menanggapi pencabutan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Marga Bewela di Sorong.

Kalau jalan sudah ditumbuhi rumput, berarti salah metode. Tidak ada lapisan penutup yang sesuai standar.” – Ahli konstruksi jalan

Sudah sering ada pihak pemerintah datang meninjau lokasi, tapi tidak ada tindakan nyata. Semua hanya formalitas,” ujar salah seorang warga Kuala Pesisir saat diwawancarai Tim Liputan Media Aceh.