Nasional

Penggunaan bahan kimia berbahaya seperti sianida (NaCN) dan merkuri dalam tambang emas rakyat di Aceh Barat Daya bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan. Negara tidak boleh kalah oleh praktik ilegal yang merusak masa depan generasi bangsa,” tegas Tim Liputan Khusus Aceh, Minggu (25/01/2026).

Call Center 110 adalah garda terdepan perlindungan masyarakat. Ini merupakan bentuk kehadiran negara yang nyata dalam memberikan rasa aman dan respons cepat terhadap setiap situasi darurat,” kata Ketua Umum PW FRN Counter Polri, Agus Flores.

Penangkapan pelaku yang sempat buron ini merupakan bukti komitmen Polres Nagan Raya dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada korban. Setiap pelaku KDRT akan kami tindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegas Kasat Reskrim Polres Nagan Raya, AKP Muhammad Rizal, S.E., S.H., M.H.

Dugaan pembuangan limbah kotoran manusia dan limbah pabrik secara sembarangan di aliran Sungai Dongko menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta menuntut penegakan hukum yang tegas dari pemerintah daerah dan aparat berwenang.”

Penugasan ini bukan perkara ringan. Yosep berangkat membawa tanggung jawab besar sebagai representasi PMI Pangandaran dalam situasi darurat berskala nasional,” ujar Ketua PMI Kabupaten Pangandaran, Joe Irwan Suwarsa

“Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya berhasil mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu dengan mengamankan seorang pengedar beserta 114 paket sabu seberat total 114,89 gram. Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat dan menjadi bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas narkoba hingga ke akar jaringannya,” ujar Kasat Resnarkoba Polres Nagan Raya AKP Very Syahputra, S.H., M.H.

Lahan kebun sawit ini sudah kami garap sejak tahun 2002. Tiba-tiba pihak perusahaan mengklaim masuk HGU tanpa pernah menunjukkan izin resmi kepada masyarakat. Kami justru diintimidasi dan dituduh mencuri kebun kami sendiri.”

“Kesigapan warga bersama aparat kepolisian berhasil menyelamatkan nyawa seorang bocah 11 tahun yang diserang ular phyton di kawasan rawa Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bahaya satwa liar di lingkungan sekitar permukiman,” ujar Kapolsek Kuala Pesisir IPDA Ghozi Al Falah, S.Tr.K.

“Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mengusulkan pembangunan 609 unit hunian sementara bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang. Kami berharap pembangunan ini dapat segera direalisasikan, mengingat para pengungsi akan menghadapi bulan suci Ramadan,” ujar Bupati Nagan Raya, Dr. TR. Keumangan, S.H., M.H.

Kami sangat menyayangkan proyek cuci parit yang bersumber dari Pokir DPRK Nagan Raya Tahun 2025 ini dikerjakan tanpa papan nama sejak awal. Ironisnya, masyarakat pemilik kebun justru diminta membayar biaya cuci parit, padahal anggaran bersumber dari APBK dan seharusnya gratis bagi penerima manfaat,” ujar salah seorang warga Desa Cot Rambong kepada awak media.

Pengesahan dua qanun strategis ini merupakan komitmen DPRK dalam memperkuat arah pembangunan daerah serta menjamin ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Nagan Raya secara berkelanjutan.”

Kayu Tengsek bukan sekadar tanaman liar, melainkan warisan hayati Nusantara yang menyatukan khasiat pengobatan tradisional, pemulihan alam, dan nilai spiritual masyarakat adat.”

Empat kontingen Sparko Pati resmi dilepas menuju FORDA Jateng 2025 dengan semangat juang tinggi. Usaha keras latihan intensif membuahkan hasil manis setelah kontingen Pati berhasil meraih Juara 3 kategori pull-up, menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Pati serta bukti bahwa Sparko Pati mampu bersaing di tingkat provinsi.”

Dugaan pungutan liar dalam pelaksanaan Program PTSL di Desa Kawengen semakin menguat setelah ratusan warga mengaku dipungut biaya Rp500.000 per bidang tanah, jauh di atas ketentuan resmi. Meski Kepala Desa Marjani berdalih biaya tersebut telah disepakati dan diketahui sejumlah pihak, warga menilai praktik ini sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang harus segera ditindaklanjuti Aparat Penegak Hukum (APH). Media dan warga mendesak investigasi penuh untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam program sertifikasi tanah tersebut.”