Scroll untuk baca berita
AcehNAGANRAYANasional

Diduga Adanya Indikasi Memanfaatkan Pokir Anggota DPRK Tahun 2025 . Cuci Parid Desa Cot Rambong

339
×

Diduga Adanya Indikasi Memanfaatkan Pokir Anggota DPRK Tahun 2025 . Cuci Parid Desa Cot Rambong

Sebarkan artikel ini

NEWS BIDIK, Nagan Raya. Diduga aspirasi anggota dewan DPRK tahun 2025 Pekerjaan proyek cuci parit desa cot Rambong kecamatan Kuala Pesisir kabupaten Nagan Raya yang sudah selesai dikerjakan , menurut keterangan masyarakat papan nama proyek pekerjaan setelah selesai dikerjakan papan proyek baru dipasangkan.

Ironisnya menurut keterangan beberapa warga masyarakat yang memiliki kebun kelapa sawit masyarakat pada saat dalam pekerjaan proyek tersebut membayar ongkos cuci melalui warga desa Cot Rambong Rp 20 ribu /Meter , justru bayar Rp 10 ribu tetangga kebun juga bayar Rp 10 ribu disaat awak Media kompi kepada pemilik kebun melalui telpon selular WhatsApp.

Diduga Proyek cuci Parid tersebut adanya unsur kesengajaan pihak rekanan proyek/ Pelaksana tidak memasang papan nama sebelum dimulai pekerjaan proyek tersebut. Seakan – akan bukan Aspirasi anggota dewan DPRK kabupaten Nagan Raya.

Diharapkan kepada pihak Aparat Penegak hukum -APH menindak tegas usut sampai tuntas permasalahan tersebut , Anggaran Pokir Dewan DPRK digunakan hanya Formalitas untuk masyarakat pada umumnya ,Kuat dugaan adanya terindikasi memanfaatkan masyarakat terlambat nya pemasangan papan proyek untuk meraup keuntungan.

Disaat awak media komfirmasi Kabid Perairan Dinas Terkait dengan Balasan singkat paket aspirasi kami melaksanakan sesuai arahan dari pemilik aspirasi. Namun terkait masyarat ada membayar kami tidak mengetahui. Seharusnya tidak ada biaya yg dikeluarkan oleh masyarakat penerima manfaat krn paket aspirasi bersumber dr APBK

Setelah awak media komfirmasi Kabid Perairan Dinas PU baru lah papan proyek tersebut terpasang di tempat proyek tersebut

Tinggalkan Balasan

Aceh

“Dugaan aktivitas warga negara asing di kawasan hutan Aceh harus ditelusuri secara serius melalui pemeriksaan faktual dan koordinasi lintas instansi. Jika terbukti terdapat pelanggaran keimigrasian, pertambangan, kehutanan, atau lingkungan hidup, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, profesional, dan tanpa pandang bulu sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, seluruh proses tetap harus menjunjung asas praduga tak bersalah serta mengedepankan transparansi kepada masyarakat.”

Jakarta

Rotasi dan mutasi terhadap 199 perwira tinggi dan perwira menengah Polri merupakan bagian dari dinamika organisasi serta pembinaan karier untuk memperkuat kinerja institusi. Penempatan pejabat baru diharapkan mampu menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, dan menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.”

Aceh

Transparansi pembangunan jembatan Alue Siron–Alue Bata di Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, perlu mendapat perhatian serius. Masyarakat berhak mengetahui status pekerjaan, sumber anggaran, serta pihak yang bertanggung jawab. Instansi terkait diharapkan memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi dan memastikan pembangunan infrastruktur berjalan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.”

Aceh

“Monitoring dan evaluasi kesiapan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Pidie menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan yang telah dilaksanakan dapat segera ditindaklanjuti dengan pemenuhan sarana dan prasarana. Pemerintah daerah berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten mampu mempercepat operasionalisasi koperasi sebagai penggerak ekonomi gampong, memperkuat kemandirian masyarakat, serta menghadirkan manfaat nyata bagi perekonomian desa.”

Biografi

Dalam setiap lembar sejarah Nusantara, tersimpan kisah perjuangan, pengorbanan, kesetiaan, dan keberanian para tokoh yang telah meletakkan fondasi kejayaan bangsa. Salah satu sosok yang memiliki tempat istimewa dalam perjalanan sejarah…

Headline

Dugaan adanya praktik pembekingan tambang emas ilegal di Kabupaten Lebak, Banten, memunculkan pertanyaan publik terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Dugaan keterlibatan oknum aparat berpangkat bintang dua perlu diusut secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti guna memastikan kebenaran informasi serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.