NEWSBIDIK, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperluas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengaktifkan 953 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Penambahan fasilitas tersebut diperkirakan mampu menjangkau sekitar 1,5 juta penerima manfaat.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan bahwa perluasan jaringan dapur MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah penerima manfaat, tetapi juga memastikan pelayanan pemenuhan gizi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
Ia menegaskan, proses aktivasi SPPG dilakukan secara bertahap melalui seleksi kesiapan operasional, dengan tetap mengedepankan manfaat program dan ketepatan sasaran.
“Kami telah berkomitmen mengaktifkan dapur-dapur yang sudah terdaftar di portal mitra secara bertahap dan penuh kehati-hatian. Prinsip utamanya adalah memastikan kebermanfaatan serta kesesuaian dengan kebutuhan penerima manfaat,” ujar Agustina dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Menurutnya, BGN tidak ingin sekadar menambah jumlah dapur tanpa memastikan kesiapan fasilitas dan tenaga pelaksana. Setiap SPPG yang mulai beroperasi harus memenuhi standar pendukung, termasuk kemampuan memproduksi serta mendistribusikan makanan sesuai ketentuan keamanan pangan.
Agustina menjelaskan, kesiapan infrastruktur, kelengkapan sarana, serta ketersediaan sumber daya manusia menjadi aspek penting sebelum sebuah dapur dinyatakan layak beroperasi.
Sebelumnya, pada Oktober 2026, BGN telah memulai aktivasi 1.460 SPPG yang tersebar di 32 provinsi. Aktivasi tersebut diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk daerah yang memiliki angka prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi.
Memasuki November 2026, perluasan kembali dilanjutkan melalui pengoperasian 953 SPPG di 34 provinsi. Bahkan, BGN telah menyiapkan rencana aktivasi dengan jumlah serupa pada pekan berikutnya sebagai bagian dari upaya mempercepat pemerataan layanan MBG.
Dalam pelaksanaannya, BGN memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi secara berkelanjutan. Sasaran prioritas meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta para santri yang berada di lingkungan pesantren.
Kebijakan tersebut diarahkan agar program MBG tidak hanya menjangkau masyarakat secara luas, tetapi juga menyentuh kelompok yang memiliki kebutuhan gizi lebih spesifik, terutama di daerah dengan tingkat kerawanan stunting yang tinggi.
Selain kesiapan operasional, aspek kebersihan dan kelayakan tempat pengolahan makanan juga menjadi perhatian utama. Setiap SPPG yang diaktivasi diwajibkan memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, termasuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Persyaratan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas makanan sekaligus memastikan proses pengolahan dan pendistribusian MBG berlangsung sesuai standar keamanan pangan.
Di sisi lain, BGN mengingatkan masyarakat maupun calon mitra agar tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang menjanjikan kemudahan aktivasi SPPG dengan meminta sejumlah uang atau imbalan.
Agustina menegaskan bahwa seluruh proses pengajuan dan aktivasi dilakukan melalui mekanisme resmi berbasis sistem. Dengan demikian, tidak ada pihak yang memiliki kewenangan meminta pembayaran atas nama BGN untuk mempercepat proses tersebut.
“Pembukaan SPPG dilakukan melalui sistem. Tidak ada pihak yang berwenang mengatasnamakan BGN untuk meminta imbalan. Apabila masyarakat menemukan praktik seperti itu, silakan simpan bukti dan segera laporkan kepada pihak berwajib,” tegasnya.
BGN memastikan perluasan jaringan SPPG akan terus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, pemerataan pelayanan, serta kesiapan masing-masing daerah.
Melalui penambahan dapur MBG tersebut, pemerintah berharap akses terhadap makanan bergizi semakin merata, khususnya bagi kelompok prioritas dan masyarakat yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan pelayanan pemenuhan gizi.
Dukungan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, pesantren, serta media massa juga diharapkan mampu memperkuat pengawasan dan menyukseskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar berjalan transparan, berkualitas, dan tepat sasaran.
Baca Juga
Edy Wuryanto: Pengawasan Dapur MBG Lemah, Fokus Terlalu pada Kuantitas.
Stafsus Menteri Koperasi Bersama Kadis Koperasi Aceh Tinjau Kesiapan Gerai KDKMP di Pidie
