Daerah

Empat tahun berlalu, masyarakat bukan meminta keberpihakan, melainkan kepastian hukum dan transparansi atas laporan yang telah mereka ajukan.”

Kuliner tradisional bukan sekadar makanan, tetapi identitas budaya yang harus dijaga dan diwariskan. Festival ini menjadi bukti komitmen Nagan Raya melestarikan warisan leluhur sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.”

“Lomba kue karah bukan sekadar kompetisi, tetapi menjadi upaya nyata melestarikan warisan kuliner tradisional Aceh agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman.”

“Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) menjadi langkah penting untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan di Kabupaten Nagan Raya didukung oleh data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan akuntabel. Melalui evaluasi ini, pemerintah daerah terus memperkuat implementasi Satu Data Indonesia demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.”

“Antusiasme lebih dari 15 ribu warga pada Jalan Sehat HUT ke-24 membuktikan semangat kebersamaan masyarakat menjadi kekuatan utama dalam membangun Nagan Raya.”

“Pengukuhan kepengurusan baru DPC Yayasan Buser Indonesia Kabupaten Brebes menjadi langkah awal untuk membangun kembali soliditas organisasi. Sinergi antara lembaga dan media harus terus diperkuat agar mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.”
— Wahyu Surya Gading, S.H., Ketua Umum Yayasan Buser Indonesia

“Empat warisan budaya Nagan Raya kini resmi mendapat perlindungan negara melalui Sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal, menjadi langkah penting menjaga identitas daerah di tengah arus modernisasi.”

“Temuan BPK tidak boleh berhenti sebagai dokumen administrasi. DPRK Aceh Barat harus menggunakan Hak Interpelasi untuk meminta penjelasan resmi dari Bupati agar masyarakat mengetahui penyebab temuan, langkah penyelesaiannya, dan upaya pencegahan ke depan. Transparansi adalah bagian dari akuntabilitas pemerintahan.” — Teuku Laksamana, Ketua LANA

“Warga berharap proyek P3-TGAI di Desa Karangsambung dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan mendapat pengawasan maksimal. Dugaan penggunaan material yang dipertanyakan serta kedalaman pondasi yang dinilai minim perlu mendapat klarifikasi dari pihak pelaksana maupun instansi terkait agar kualitas bangunan irigasi benar-benar terjamin.”

“Menjadi anggota Paskibraka bukan sekadar mengibarkan Sang Saka Merah Putih, tetapi juga menjadi teladan bagi generasi muda melalui disiplin, integritas, dan semangat pengabdian kepada bangsa. Kepercayaan ini adalah kehormatan yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.” — Plt. Sekda Nagan Raya, Ir. H. Hizbulwatan.

“Kami siap menerima setiap pengaduan buruh maupun karyawan. Seluruh laporan akan diproses secara profesional dan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi melindungi hak pekerja sekaligus menjaga kepastian hukum bagi semua pihak.” — Fakhrur Razy, S.Sos., M.Si., Kepala Disnakertrans Kabupaten Nagan Raya.

“Saya menegaskan bahwa seluruh proses pengangkatan jabatan yang saya terima telah melalui mekanisme dan ketentuan kepegawaian yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK). Tidak benar jika disebut saya dipromosikan tanpa prosedur atau melalui praktik jual beli jabatan,” tegas NYT dalam hak jawab yang disampaikan kepada redaksi.

“Pasar murah bukan sekadar menjual bahan pokok dengan harga terjangkau, tetapi merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan membantu meringankan beban masyarakat. Meski jumlah paket masih terbatas, komitmen menghadirkan program pro-rakyat akan terus dilakukan secara berkelanjutan.” — Plt. Sekda Nagan Raya, Ir. Hizbulwatan.

“Perbedaan antara keterangan resmi aparat dengan fakta visual yang beredar di masyarakat perlu dijelaskan secara terbuka. Transparansi penegakan hukum merupakan bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik. Redaksi tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait.”

“Dugaan jual beli jabatan di Rutan Kelas IIB Salatiga menjadi sorotan setelah promosi seorang pegawai ke jabatan Eselon V diduga tidak melalui mekanisme kepegawaian yang semestinya. Hingga kini, pihak terkait masih dimintai klarifikasi, sementara pemberitaan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan prinsip keberimbanga