Keberadaan warga di belakang tanggul Sungai Citanduy sangat berbahaya jika terus dibiarkan. Dibutuhkan langkah konkret dan solusi jangka panjang agar masyarakat tidak terus hidup dalam ancaman banjir setiap musim hujan.”
— Asep Noordin, Ketua DPRD Pangandaran
Proyek pembangunan gorong-gorong dan pelebaran jalan di jalur Damarwulan–Sirahan Jepara yang dikerjakan CV Wildan Sentosa dipastikan mengalami keterlambatan signifikan. Kontraktor terancam sanksi mulai dari denda keterlambatan, pemutusan kontrak, pencairan jaminan pelaksanaan hingga daftar hitam apabila tidak segera menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan. Temuan lapangan menunjukkan pekerjaan masih membuat rangka cor meski mendekati batas waktu, sehingga menimbulkan dugaan ketidaksesuaian spesifikasi.”
“Diduga kuat pengusaha pemborong besi tua di PKS PT Sofindo Seunagan menggunakan tabung Elpiji 3 kg bersubsidi untuk kegiatan pemotongan besi tua. Penggunaan yang dilakukan hampir setiap malam dan telah berlangsung hampir sepekan ini dinilai menyalahi aturan perundang-undangan. Masyarakat mendesak APH segera mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan LPG subsidi yang semestinya diperuntukkan bagi warga kurang mampu, bukan untuk kepentingan bisnis pengusaha.”
Bantuan kemanusiaan tahap kedua dari Pemerintah Pusat kembali tiba di Bandara Cut Nyak Dhien, Nagan Raya. Ratusan paket logistik seperti beras, minyak goreng, mie instan, dan kebutuhan pokok lainnya langsung didistribusikan ke desa-desa terdampak banjir di Aceh Barat dan Nagan Raya. ‘Kami prioritaskan wilayah yang masih terisolir dan sangat membutuhkan pasokan logistik,’ ujar Babinsa Pos Danramil Kuala Pesisir, Nanang Rusdianto. Pemerintah memastikan suplai bantuan akan terus dikirim hingga kondisi darurat mereda.”
“Kepemimpinan terpusat Presiden dalam operasi terpadu penanganan banjir Sumatera dinilai menjadi faktor penentu stabilitas nasional. Dengan penyatuan komando antara TNI tiga matra, Basarnas, BNPB, Polri, dan pemerintah daerah, respons kemanusiaan berjalan lebih cepat, terarah, dan bebas dari tumpang tindih kewenangan. Pendekatan ini sekaligus memastikan tidak ada celah intervensi pihak asing dalam operasi yang bersifat sensitif, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim yang stabil di kawasan.”
Penyelesaian sengketa agraria di Pangandaran memerlukan langkah terobosan dan kerja lintas lembaga. Pembentukan Tim Terpadu Reforma Agraria menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang mereka kelola,” — Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin H.M.M.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran pada 1 Oktober 2025 menjadi momentum penting dalam pembahasan Perubahan APBD 2025 serta penguatan regulasi daerah melalui empat Raperda inisiatif. Ketua DPRD Asep Noordin menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk menuntaskan seluruh agenda pembahasan demi mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Pangandaran.”
Perjuangan Dana Bagi Hasil bukan dimulai ketika saya duduk di DPRD, tetapi sudah sejak lebih dari dua dekade lalu. Dari hanya Rp15 juta hingga mencapai Rp105 juta pada 2009, itu adalah bukti bahwa hak desa harus diperjuangkan dengan komitmen, kesabaran, dan kolaborasi,” tegas Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, pada Milangkala Desa Pangandaran ke-43.
“Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue memutuskan bahwa Musriadi HD, Keuchik Cot Rambong, bebas dari seluruh tuduhan yang dilaporkan PT Ambiya Putra. Tuduhan pemalsuan surat tanah tidak terbukti karena tidak didukung alat bukti yang sah,” ujar Agus Jalizar, SH., M.H, selaku Penasehat Hukum Musriadi.
“Makna-makna ini bukan sekadar susunan kata, melainkan paramasabda — doa dan penghormatan kepada kehidupan itu sendiri. Doa yang berlaku untuk diri, siapa pun, apa pun, dan di mana pun kita berada,” ujar Sriono dari Paseban Srimulih, menegaskan bahwa ajaran Swasti Luhur Ing Pribadi merupakan panggilan untuk menumbuhkan kesejahteraan dan kemuliaan dalam diri serta menjaga harmoni dengan sesama dan alam semesta.
Gugatan ini bukan semata soal uang, tetapi soal keadilan bagi masyarakat adat yang tanahnya telah digarap tanpa hak sejak tahun 2005. Kami menuntut ganti rugi sebesar Rp5 triliun dan meminta perusahaan bersikap kooperatif dalam proses hukum,” tegas Sapriyadi, S.H., kuasa hukum masyarakat adat Dayak.
“Kritik ini agar semua kinerja menjadi lebih baik. Jangan hanya terima gaji tanpa ada perbaikan pelayanan,” tegas Agus Alesta menanggapi pernyataan Kepala Desa Damarjati yang menyebut dirinya sedang terhimpit masalah kesehatan dan keuangan.
Polemik antara warga Desa Damarjati dan pemerintah desa mencuat setelah Agos Alesta menyampaikan kritik terbuka terkait kedisiplinan aparatur dan dugaan masalah administrasi. Pemerintah desa membantah tuduhan tersebut dan menilai aksi itu dilakukan tanpa konfirmasi. Kedua pihak kini saling memberi klarifikasi, sementara masyarakat menunggu langkah mediasi agar konflik tidak melebar.
Material hasil normalisasi Sungai Jragung adalah aset negara dan tidak boleh diperjualbelikan tanpa izin resmi. Kami tidak pernah menjual tanah disposal kepada warga,” tegas Edy, Humas PT JET.
Pernyataan ini berlawanan dengan pengakuan warga Karangawen yang menyebut telah membeli tanah hasil kerukan sungai seharga Rp200 ribu per truk untuk mengurug lahan. Polemik ini memicu desakan agar BBWS Pemali Juana dan pemerintah segera melakukan klarifikasi dan penelusuran menyeluruh.
“Temuan di lapangan menunjukkan indikasi kuat bahwa lantai dasar gorong-gorong tidak pernah dibuat sejak awal. Klaim pelaksana proyek bahwa lantai tersebut hanya tertimbun tanah akibat hujan tidak sesuai dengan kondisi faktual. Selain itu, ketiadaan standar K3 di lokasi menambah kecurigaan adanya pelaksanaan proyek yang tidak patuh terhadap spesifikasi kontrak.
Kasus ini bukan sekadar kesalahan input data. Ada dugaan kuat permainan sistematis yang melibatkan oknum perangkat kelurahan hingga instansi terkait. Korban dirugikan secara hukum, sosial, dan hak sipil ketika ia ‘dimatikan’ dalam sistem kependudukan, padahal masih hidup.”
Pedagang kecil dipaksa membayar sewa lapak hingga Rp3 juta sampai Rp20 juta tanpa transparansi. Panitia terus mendesak pembayaran, sementara pemerintah daerah justru lepas tangan. Dugaan pungli ini bukan hanya membebani rakyat kecil, tapi juga mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.”
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
