Scroll untuk baca berita
JakartaNasionalPARLREMEN

Petani Geruduk Senayan, DPR hingga 4 Menteri Sepakat Bentuk Pansus Reforma Agraria

2018
×

Petani Geruduk Senayan, DPR hingga 4 Menteri Sepakat Bentuk Pansus Reforma Agraria

Sebarkan artikel ini

NEWS BIDIK, JAKARTA – Ribuan petani dari berbagai daerah, termasuk Pangandaran, mengepung kompleks DPR/MPR Senayan, Jakarta, pada Rabu (24/9/2025). Aksi yang digelar dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional (HTN) ini menyoroti krisis agraria dan menegaskan bahwa kedaulatan pangan tak mungkin tercapai tanpa reforma agraria sejati.

baca juga

Presiden Prabowo Tegaskan Pasal 33 UUD 1945 Jadi Fondasi Pembangunan Ekonomi Nasional

Dengan terik matahari yang menyengat, massa aksi kompak meneriakkan yel-yel dan mengusung tema besar: “Tidak Ada Kedaulatan Pangan Tanpa Reforma Agraria Sejati, Rebut Kembali Kedaulatan, Lawan Perampas Tanah!”

Pertemuan Panas dengan DPR, KSP, dan 4 Menteri

Perwakilan petani akhirnya diterima langsung oleh jajaran pejabat tinggi negara. Tak tanggung-tanggung, mereka duduk satu meja dengan pihak DPR, Kantor Staf Presiden (KSP), hingga empat menteri kabinet Prabowo Subianto.

Meski berlangsung panas, dialog tersebut menghasilkan tiga kesepakatan penting yang menjadi titik terang perjuangan kaum tani:

1. Membentuk Lembaga Reforma Agraria (RA) sebagai wadah percepatan penyelesaian masalah tanah.

2. Menyusun peta terpadu lintas kementerian dan lembaga, untuk menghapus tumpang tindih lahan yang kerap memicu konflik.

3. DPR sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) konflik agraria sebagai langkah konkret penyelesaian kasus yang membelit rakyat kecil.

baca juga

Edy Wuryanto Ajak Masyarakat Prioritaskan Obat dan Alkes Buatan Lokal

Suara dari Akar Rumput

Arif Budiman, Dewan Syuro Serikat Petani Pasundan (SPP) asal Pangandaran yang hadir dalam aksi, menegaskan bahwa perjuangan ini jauh dari sekadar seremoni tahunan.

“Kami datang jauh-jauh ke Senayan untuk memastikan suara petani benar-benar didengar. Reforma agraria sejati adalah harga mati. Tanpa itu, jangan bicara kedaulatan pangan,” ujarnya lewat pesan singkat.

Ia menambahkan, perjuangan panjang petani tidak akan berhenti sampai pemerintah benar-benar membuktikan janji yang diucapkan di hadapan publik.

baca juga

Edy Wuryanto: Pengawasan Dapur MBG Lemah, Fokus Terlalu pada Kuantitas.

Senayan Berguncang

Aksi damai yang dimulai sejak pagi hingga sore itu dipenuhi orasi berapi-api, aksi teatrikal perampasan tanah, hingga penampilan seni perlawanan. Kehadiran massa membuat suasana Senayan bergetar, menandai bahwa suara petani dari desa-desa kembali menggema hingga pusat kekuasaan negara.

Tinggalkan Balasan

Aceh

Polri, khususnya Polres Nagan Raya, berkomitmen mendukung penuh program swasembada pangan nasional. Kami siap bersinergi dengan pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat dalam mengawal serta mendukung program pertanian, khususnya komoditas jagung, sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Wakapolres Nagan Raya Kompol Humaniora Sembiring, S.Kom., S.I.K.

Aceh

“Kesigapan warga bersama aparat kepolisian berhasil menyelamatkan nyawa seorang bocah 11 tahun yang diserang ular phyton di kawasan rawa Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bahaya satwa liar di lingkungan sekitar permukiman,” ujar Kapolsek Kuala Pesisir IPDA Ghozi Al Falah, S.Tr.K.

Aceh

“Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mengusulkan pembangunan 609 unit hunian sementara bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang. Kami berharap pembangunan ini dapat segera direalisasikan, mengingat para pengungsi akan menghadapi bulan suci Ramadan,” ujar Bupati Nagan Raya, Dr. TR. Keumangan, S.H., M.H.

Jawa Tengah

Dugaan pungutan liar dalam pelaksanaan Program PTSL di Desa Kawengen semakin menguat setelah ratusan warga mengaku dipungut biaya Rp500.000 per bidang tanah, jauh di atas ketentuan resmi. Meski Kepala Desa Marjani berdalih biaya tersebut telah disepakati dan diketahui sejumlah pihak, warga menilai praktik ini sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang harus segera ditindaklanjuti Aparat Penegak Hukum (APH). Media dan warga mendesak investigasi penuh untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam program sertifikasi tanah tersebut.”

Nasional

Proyek pembangunan gorong-gorong dan pelebaran jalan di jalur Damarwulan–Sirahan Jepara yang dikerjakan CV Wildan Sentosa dipastikan mengalami keterlambatan signifikan. Kontraktor terancam sanksi mulai dari denda keterlambatan, pemutusan kontrak, pencairan jaminan pelaksanaan hingga daftar hitam apabila tidak segera menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan. Temuan lapangan menunjukkan pekerjaan masih membuat rangka cor meski mendekati batas waktu, sehingga menimbulkan dugaan ketidaksesuaian spesifikasi.”