NEWSBIDIK,//Semarang – Keluhan dari orang tua siswa terkait mahalnya harga seragam sekolah di sejumlah sekolah negeri di Kota Semarang mendapat sorotan dari dua lembaga pemantau kebijakan, yakni Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIROS) dan Komite Pemantau Pelaksanaan Kebijakan dan Korupsi (KP2KKN) Jawa Tengah.
Baca Juga
https://newsbidik.com/bogor/prabowo-mantapkan-program-sekolah-rakyat-jelang-tahun-ajaran-baru/
Sorotan ini muncul setelah adanya laporan dan keluhan dari orang tua serta wali murid baru,Jumat (19/7/2025), kedua lembaga tersebut mengungkapkan hasil pantauan di lapangan yang menunjukkan bahwa harga paket seragam di beberapa sekolah negeri, mulai dari jenjang SD hingga SMA, bisa mencapai Rp1,5 juta hingga Rp2 juta untuk tiga jenis seragam. Sebagai perbandingan, harga paket seragam di beberapa SMP swasta di Semarang hanya berkisar antara Rp600 ribu hingga Rp800 ribu.
Direktur PATTIROS, Mukhlis Raya, menyampaikan bahwa pihaknya menerima banyak laporan dari wali murid yang mengaku keberatan dengan biaya seragam yang tinggi. Ia menilai, di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit dan biaya hidup yang terus meningkat, kewajiban membeli seragam dalam jumlah banyak menjadi beban yang berat bagi keluarga.
“Seragam adalah kebutuhan dasar siswa. Negara seharusnya memastikan bahwa kebutuhan ini dapat diakses secara adil dan terjangkau, bukan justru membebani,” tegas Mukhlis.
Baca Juga
Lebih lanjut, PATTIROS juga mencatat adanya kebijakan di beberapa sekolah negeri yang mewajibkan siswa memiliki lebih dari satu stel seragam khas sekolah seperti motif batik, kotak-kotak, dan lurik untuk digunakan dalam satu minggu. Kebijakan tersebut dinilai mengarahkan orang tua untuk melakukan pembelian seragam lebih dari yang diperlukan.
Sementara itu, KP2KKN menyoroti adanya indikasi monopoli dalam proses pengadaan seragam oleh pihak sekolah, yang mewajibkan pembelian dari penyedia tertentu. Praktik ini dinilai tidak transparan dan bisa membuka celah terjadinya rente ekonomi maupun penyalahgunaan wewenang.
“Sekolah negeri seharusnya tidak memaksakan pembelian dari satu penyedia saja. Jika tidak ada proses yang transparan dalam pemilihan penyedia dan penetapan harga, ini jelas menyalahi prinsip persaingan sehat,” ujar Ronny Maryanto dari KP2KKN Jawa Tengah.
Baca Juga
Menanggapi temuan tersebut, PATTIROS dan KP2KKN mendesak Dinas Pendidikan Kota Semarang dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengadaan dan penjualan seragam sekolah.
Keduanya juga mengusulkan agar ada rasionalisasi harga melalui konsolidasi dan standarisasi harga seragam, serta memberikan kebebasan kepada orang tua untuk membeli seragam di luar sekolah selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, mereka meminta Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah untuk melakukan pengawasan khusus terhadap praktik penjualan seragam di sekolah negeri, guna mencegah potensi penyimpangan dan menjaga akuntabilitas layanan publik di sektor pendidikan.
“Pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bukan hanya soal akses ke sekolah, tetapi juga soal terpenuhinya kebutuhan dasar siswa tanpa membebani ekonomi keluarga,” pungkas Mukhlis Raya.
