Scroll untuk baca berita
Jawa TengahPendidikan

Harga Seragam Sekolah Negeri di Semarang Dinilai Terlalu Mahal, PATTIROS dan KP2KKN Desak Evaluasi

1352
×

Harga Seragam Sekolah Negeri di Semarang Dinilai Terlalu Mahal, PATTIROS dan KP2KKN Desak Evaluasi

Sebarkan artikel ini
Sejumlah siswa-siswi SMP negeri di Semarang tampak mengenakan seragam lengkap saat kegiatan sekolah pada Jumat (18/7/2025). Mahalnya harga seragam sekolah menjadi sorotan publik dan memicu desakan evaluasi dari berbagai pihak. Dok: newsbidik.com

NEWSBIDIK,//Semarang – Keluhan dari orang tua siswa terkait mahalnya harga seragam sekolah di sejumlah sekolah negeri di Kota Semarang mendapat sorotan dari dua lembaga pemantau kebijakan, yakni Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIROS) dan Komite Pemantau Pelaksanaan Kebijakan dan Korupsi (KP2KKN) Jawa Tengah.

Baca Juga 

https://newsbidik.com/bogor/prabowo-mantapkan-program-sekolah-rakyat-jelang-tahun-ajaran-baru/

Sorotan ini muncul setelah adanya laporan dan keluhan dari orang tua serta wali murid baru,Jumat (19/7/2025), kedua lembaga tersebut mengungkapkan hasil pantauan di lapangan yang menunjukkan bahwa harga paket seragam di beberapa sekolah negeri, mulai dari jenjang SD hingga SMA, bisa mencapai Rp1,5 juta hingga Rp2 juta untuk tiga jenis seragam. Sebagai perbandingan, harga paket seragam di beberapa SMP swasta di Semarang hanya berkisar antara Rp600 ribu hingga Rp800 ribu.

 

Direktur PATTIROS, Mukhlis Raya, menyampaikan bahwa pihaknya menerima banyak laporan dari wali murid yang mengaku keberatan dengan biaya seragam yang tinggi. Ia menilai, di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit dan biaya hidup yang terus meningkat, kewajiban membeli seragam dalam jumlah banyak menjadi beban yang berat bagi keluarga.

 

“Seragam adalah kebutuhan dasar siswa. Negara seharusnya memastikan bahwa kebutuhan ini dapat diakses secara adil dan terjangkau, bukan justru membebani,” tegas Mukhlis.

Baca Juga 

https://newsbidik.com/2025/07/15/menteri-imipas-dan-komisi-i-dprd-jabar-apresiasi-program-pendidikan-di-lapas-ciamis/

Lebih lanjut, PATTIROS juga mencatat adanya kebijakan di beberapa sekolah negeri yang mewajibkan siswa memiliki lebih dari satu stel seragam khas sekolah seperti motif batik, kotak-kotak, dan lurik untuk digunakan dalam satu minggu. Kebijakan tersebut dinilai mengarahkan orang tua untuk melakukan pembelian seragam lebih dari yang diperlukan.

 

Sementara itu, KP2KKN menyoroti adanya indikasi monopoli dalam proses pengadaan seragam oleh pihak sekolah, yang mewajibkan pembelian dari penyedia tertentu. Praktik ini dinilai tidak transparan dan bisa membuka celah terjadinya rente ekonomi maupun penyalahgunaan wewenang.

 

“Sekolah negeri seharusnya tidak memaksakan pembelian dari satu penyedia saja. Jika tidak ada proses yang transparan dalam pemilihan penyedia dan penetapan harga, ini jelas menyalahi prinsip persaingan sehat,” ujar Ronny Maryanto dari KP2KKN Jawa Tengah.

Baca Juga 

https://newsbidik.com/wawancara-khusus/presiden-prabowo-tegaskan-komitmen-global-indonesia-di-ktt-brics-2025-soroti-lingkungan-cop30-dan-kesehatan-dunia/

Menanggapi temuan tersebut, PATTIROS dan KP2KKN mendesak Dinas Pendidikan Kota Semarang dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengadaan dan penjualan seragam sekolah.

 

Keduanya juga mengusulkan agar ada rasionalisasi harga melalui konsolidasi dan standarisasi harga seragam, serta memberikan kebebasan kepada orang tua untuk membeli seragam di luar sekolah selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Selain itu, mereka meminta Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah untuk melakukan pengawasan khusus terhadap praktik penjualan seragam di sekolah negeri, guna mencegah potensi penyimpangan dan menjaga akuntabilitas layanan publik di sektor pendidikan.

 

“Pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bukan hanya soal akses ke sekolah, tetapi juga soal terpenuhinya kebutuhan dasar siswa tanpa membebani ekonomi keluarga,” pungkas Mukhlis Raya.

Tinggalkan Balasan

Jawa Tengah

“H. Halimi, calon petinggi Desa Surodadi nomor urut 03, tergerak maju dalam pencalonan karena dorongan masyarakat yang menginginkan perubahan. Ia berharap pelayanan birokrasi pemerintahan desa dapat ditingkatkan, pembangunan infrastruktur yang belum tersentuh bisa menjadi perhatian, serta para petani garam memperoleh dukungan nyata dari pemerintah desa untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. H. Halimi menegaskan, apabila diberi amanah oleh masyarakat, dirinya berkomitmen menata birokrasi agar pelayanan publik lebih baik, transparan, dan berpihak kepada kebutuhan warga.”

Jawa Tengah

Anggaran negara yang bersumber dari pajak rakyat harus digunakan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Dugaan ketidaksesuaian material dan spesifikasi dalam proyek revitalisasi SD Negeri 1 Ngandong, Bumiharjo, Jepara, perlu ditelusuri secara transparan melalui pemeriksaan teknis dan audit agar kualitas pembangunan terjamin serta setiap rupiah uang negara benar-benar memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.”

Jawa Tengah

“Universitas Muria Kudus diharapkan menjadi pusat pelatihan dan persiapan calon pekerja migran Indonesia melalui program SMK Go Global. Dengan dukungan pelatihan bahasa, peningkatan kompetensi, uji kompetensi, hingga proses penempatan, lulusan SMK diharapkan mampu bersaing di pasar kerja internasional dengan tetap mengutamakan perlindungan dan keselamatan pekerja migran.”