Scroll untuk baca berita
AcehDaerahHeadlineHukum

Sidang Perdana Gugatan LANA terhadap Kabareskrim, Gubernur Aceh, Bupati Aceh Barat dan Dirjen ESDM Digelar di PN Meulaboh

3345
×

Sidang Perdana Gugatan LANA terhadap Kabareskrim, Gubernur Aceh, Bupati Aceh Barat dan Dirjen ESDM Digelar di PN Meulaboh

Sebarkan artikel ini

NEWS BIDIK, Meulaboh – Sidang perdana gugatan perdata yang diajukan oleh Lembaga Aspirasi Nasional Atjeh (LANA) terhadap sejumlah pejabat negara resmi digelar di Pengadilan Negeri Meulaboh pada Kamis, 05 Maret 2026.

Perkara dengan nomor 4/Pdt.G/2026/PN Meulaboh tersebut menggugat Kabareskrim Polri, Gubernur Aceh, Bupati Aceh Barat, serta Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terkait dugaan pembiaran aktivitas tambang ilegal yang dinilai berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan memicu bencana banjir bandang di sejumlah wilayah Aceh Barat beberapa waktu lalu. Selasa, (24/2/2026)

Ketua LANA, Teuku Laksamana, dalam keterangannya kepada awak media menyatakan bahwa gugatan ini merupakan bentuk perjuangan masyarakat atas dugaan kelalaian dan pembiaran terhadap aktivitas tambang ilegal yang disebut-sebut telah berlangsung lama.

“Banjir bandang yang terjadi sebelumnya bukanlah peristiwa alam semata, tetapi ada faktor kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal yang dibiarkan. Kami menilai ada kelalaian serius dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah,” tegasnya.

LANA menilai, aparat penegak hukum tidak maksimal dalam menindak praktik tambang ilegal, sementara pemerintah daerah dan instansi terkait dianggap gagal melakukan pengawasan serta pengendalian terhadap aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan.

Gugatan tersebut juga memuat tuntutan agar para tergugat bertanggung jawab secara hukum atas dampak kerugian yang dialami masyarakat, baik secara materiil maupun immateriil akibat bencana yang terjadi.

Tinggalkan Balasan

Aceh

“Dugaan aktivitas warga negara asing di kawasan hutan Aceh harus ditelusuri secara serius melalui pemeriksaan faktual dan koordinasi lintas instansi. Jika terbukti terdapat pelanggaran keimigrasian, pertambangan, kehutanan, atau lingkungan hidup, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, profesional, dan tanpa pandang bulu sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, seluruh proses tetap harus menjunjung asas praduga tak bersalah serta mengedepankan transparansi kepada masyarakat.”

Aceh

Transparansi pembangunan jembatan Alue Siron–Alue Bata di Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, perlu mendapat perhatian serius. Masyarakat berhak mengetahui status pekerjaan, sumber anggaran, serta pihak yang bertanggung jawab. Instansi terkait diharapkan memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi dan memastikan pembangunan infrastruktur berjalan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.”

Headline

Wartawan Bekasi Raya menyatukan barisan dan akan menggelar aksi damai di Kantor Bupati Bekasi untuk menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap kemerdekaan pers serta perlindungan terhadap kerja jurnalistik. Aksi tersebut juga mendesak Pemkab Bekasi melakukan pemeriksaan objektif terkait dugaan perlakuan tidak patut terhadap seorang wartawan saat menjalankan tugas konfirmasi.

Daerah

“Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Nagan Raya membutuhkan sinergi, komitmen, dan kerja sama seluruh pihak. Pemerintah daerah diharapkan segera menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil monitoring, memastikan realisasi anggaran berjalan optimal, serta mempercepat pemulihan infrastruktur dan pelayanan publik agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak.”

Aceh

“Monitoring dan evaluasi kesiapan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Pidie menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan yang telah dilaksanakan dapat segera ditindaklanjuti dengan pemenuhan sarana dan prasarana. Pemerintah daerah berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten mampu mempercepat operasionalisasi koperasi sebagai penggerak ekonomi gampong, memperkuat kemandirian masyarakat, serta menghadirkan manfaat nyata bagi perekonomian desa.”