Respon Cepat Bupati Jepara Usai Rumah Warga Sinanggul Roboh Diterjang Hujan dan Angin Kencang

“Masyarakat berharap APH tidak tutup mata agar Dana Desa benar-benar bermanfaat bagi warga.”

Pemerintah kembali menegaskan bahwa penjualan LPG bersubsidi tanpa izin resmi merupakan pelanggaran hukum. Di tengah upaya pengawasan, muncul dugaan keterlibatan oknum aparat dalam praktik penyimpangan distribusi. Kasus ini kini menjadi sorotan publik dan mendorong desakan agar aparat penegak hukum bertindak tegas serta transparan.”

“Proyek Taman Wisata Religi Salatiga senilai lebih dari Rp 10 miliar disorot publik setelah ditemukan kejanggalan teknis, dugaan lemahnya pengawasan, dan potensi konflik kepentingan.”

“Kritik ini agar semua kinerja menjadi lebih baik. Jangan hanya terima gaji tanpa ada perbaikan pelayanan,” tegas Agus Alesta menanggapi pernyataan Kepala Desa Damarjati yang menyebut dirinya sedang terhimpit masalah kesehatan dan keuangan.

Polemik antara warga Desa Damarjati dan pemerintah desa mencuat setelah Agos Alesta menyampaikan kritik terbuka terkait kedisiplinan aparatur dan dugaan masalah administrasi. Pemerintah desa membantah tuduhan tersebut dan menilai aksi itu dilakukan tanpa konfirmasi. Kedua pihak kini saling memberi klarifikasi, sementara masyarakat menunggu langkah mediasi agar konflik tidak melebar.

Material hasil normalisasi Sungai Jragung adalah aset negara dan tidak boleh diperjualbelikan tanpa izin resmi. Kami tidak pernah menjual tanah disposal kepada warga,” tegas Edy, Humas PT JET.

Pernyataan ini berlawanan dengan pengakuan warga Karangawen yang menyebut telah membeli tanah hasil kerukan sungai seharga Rp200 ribu per truk untuk mengurug lahan. Polemik ini memicu desakan agar BBWS Pemali Juana dan pemerintah segera melakukan klarifikasi dan penelusuran menyeluruh.

“Temuan di lapangan menunjukkan indikasi kuat bahwa lantai dasar gorong-gorong tidak pernah dibuat sejak awal. Klaim pelaksana proyek bahwa lantai tersebut hanya tertimbun tanah akibat hujan tidak sesuai dengan kondisi faktual. Selain itu, ketiadaan standar K3 di lokasi menambah kecurigaan adanya pelaksanaan proyek yang tidak patuh terhadap spesifikasi kontrak.

Kasus ini bukan sekadar kesalahan input data. Ada dugaan kuat permainan sistematis yang melibatkan oknum perangkat kelurahan hingga instansi terkait. Korban dirugikan secara hukum, sosial, dan hak sipil ketika ia ‘dimatikan’ dalam sistem kependudukan, padahal masih hidup.”

Pedagang kecil dipaksa membayar sewa lapak hingga Rp3 juta sampai Rp20 juta tanpa transparansi. Panitia terus mendesak pembayaran, sementara pemerintah daerah justru lepas tangan. Dugaan pungli ini bukan hanya membebani rakyat kecil, tapi juga mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.”

Bangunan sarana yang dikerjakan oleh PT. KAI di atas luas tanah sekitar 2.700 meter persegi diduga tidak mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pihak internal proyek mengakui bahwa perizinan PBG masih dalam proses pembuatan.”

Uang BUMDes dibuat seenaknya sendiri, bahkan dipakai membeli sapi dan truk pribadi,” ungkap seorang warga Desa Pelang yang enggan disebutkan namanya.

Proyek drainase senilai Rp11,7 miliar di Kawasan Dempel, Muktiharjo Kidul, Semarang menuai sorotan. Selain tidak memasang papan informasi proyek, pelaksana diduga memasang UDitch tanpa lantai kerja di atas genangan air. Praktik ini jelas bertentangan dengan standar teknis konstruksi dan berpotensi menurunkan kualitas bangunan. Dengan selisih anggaran mencapai Rp3,39 miliar dari pagu awal, publik berhak mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek tersebut.”