Scroll untuk baca berita
BandungNasionalPeristiwa

Kerusuhan di DPRD Jabar: Gedung dan Kendaraan Terbakar, Gubernur Dedi Mulyadi Turun Tangan

22765
×

Kerusuhan di DPRD Jabar: Gedung dan Kendaraan Terbakar, Gubernur Dedi Mulyadi Turun Tangan

Sebarkan artikel ini
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), saat menemui massa pendemo di depan Gedung DPRD Jabar pada Sabtu dini hari, 30 Agustus 2025. Dok. Foto newsbidik.com / Browibowo

NEWS BIDIK, Bandung -Aksidemonstrasi mahasiswa dan pengemudi ojek online (ojol) di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat (29/8/2025) hingga Sabtu dini hari (30/8/2025), berujung ricuh. Sejumlah fasilitas umum dan kendaraan terbakar dalam insiden tersebut.

baca juga

Sri Sultan Hamengku Buwono X Tegaskan Komitmen Fasilitasi Aspirasi, Ajak Demonstran Tempuh Jalur Tertib

Api melalap pos satpam di depan Gedung DPRD Jabar serta sebuah rumah aset MPR yang berada tepat di seberang gedung. Bangunan tiga lantai tersebut hangus terbakar. Tak hanya itu, satu unit mobil dan empat sepeda motor juga ikut hangus dilalap api.

Di tengah situasi memanas, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun langsung menemui massa aksi. Dengan pendekatan dialog dan komunikasi persuasif, Dedi berhasil meredakan emosi para demonstran.

“Saya mengajak semua pihak untuk menyalurkan aspirasi secara tertib, tanpa merusak fasilitas publik. Kekerasan dan pembakaran hanya akan merugikan kita bersama,” ujar Dedi Mulyadi di hadapan massa.

Hingga Sabtu siang, aparat kepolisian bersama tim pemadam kebakaran masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran serta mendata kerugian akibat kerusuhan. Sementara itu, petugas kebersihan terus bekerja membersihkan sampah, puing, serta sisa-sisa pembakaran di sekitar lokasi.

Puing bangunan yang terbakar kini menjadi saksi bisu atas kerusuhan yang terjadi semalam.

Jawa Tengah

Dugaan pungutan liar dalam pelaksanaan Program PTSL di Desa Kawengen semakin menguat setelah ratusan warga mengaku dipungut biaya Rp500.000 per bidang tanah, jauh di atas ketentuan resmi. Meski Kepala Desa Marjani berdalih biaya tersebut telah disepakati dan diketahui sejumlah pihak, warga menilai praktik ini sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang harus segera ditindaklanjuti Aparat Penegak Hukum (APH). Media dan warga mendesak investigasi penuh untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam program sertifikasi tanah tersebut.”

Nasional

Proyek pembangunan gorong-gorong dan pelebaran jalan di jalur Damarwulan–Sirahan Jepara yang dikerjakan CV Wildan Sentosa dipastikan mengalami keterlambatan signifikan. Kontraktor terancam sanksi mulai dari denda keterlambatan, pemutusan kontrak, pencairan jaminan pelaksanaan hingga daftar hitam apabila tidak segera menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan. Temuan lapangan menunjukkan pekerjaan masih membuat rangka cor meski mendekati batas waktu, sehingga menimbulkan dugaan ketidaksesuaian spesifikasi.”

Nasional

“Kepemimpinan terpusat Presiden dalam operasi terpadu penanganan banjir Sumatera dinilai menjadi faktor penentu stabilitas nasional. Dengan penyatuan komando antara TNI tiga matra, Basarnas, BNPB, Polri, dan pemerintah daerah, respons kemanusiaan berjalan lebih cepat, terarah, dan bebas dari tumpang tindih kewenangan. Pendekatan ini sekaligus memastikan tidak ada celah intervensi pihak asing dalam operasi yang bersifat sensitif, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim yang stabil di kawasan.”

Jawa Tengah

“Warga mendesak Dinas Imigrasi Jawa Tengah mengambil langkah tegas terkait dugaan keberadaan tenaga kerja asing (TKA) ilegal yang bekerja tanpa izin di Kawasan Industri Kendal (KIK). Temuan adanya mess penampungan, upah di bawah standar, hingga ketiadaan BPJS dan K3 memperkuat dugaan praktik pelanggaran ketenagakerjaan oleh perusahaan. Kasus ini kini menjadi sorotan dan menunggu tindakan nyata dari pihak berwenang.”

Hukum & Kriminal

Temuan di lapangan memperlihatkan adanya dugaan kuat penyimpangan pada proyek revitalisasi SD Negeri 2 Geneng Jepara. Pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan dengan mekanisme swakelola justru dikerjakan oleh pihak rekanan, sehingga menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi, mutu, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Lembaga dan tim media berencana membawa temuan ini ke BPK serta Kejaksaan untuk memastikan ada penegakan hukum yang tegas.”

Aceh

Petani menjadi tersangka, sementara perusahaan perkebunan diduga kebal hukum. Manipulasi HGU yang melibatkan oknum BPN/ATR harus diusut tuntas demi keadilan masyarakat Padang Panyang.”

“Sudah puluhan tahun perusahaan berkuasa, tetapi hak rakyat tak pernah benar-benar merdeka. Presiden Prabowo diharapkan turun tangan menegakkan keadilan agraria di Nagan Raya.”

“Program plasma 20 persen hanya tinggal formalitas. Sampai hari ini tidak satu pun petani menikmati hasilnya.”

“Kami meminta APH tidak menutup mata. Mafia tanah harus dihentikan, bukan rakyat yang dijadikan tumb