Scroll untuk baca berita
DaerahJawa Tengah

Tambang batu dan pasir sungai liar DiBanjarnegara Diduga Ilegal dan meresahkan warga

541
×

Tambang batu dan pasir sungai liar DiBanjarnegara Diduga Ilegal dan meresahkan warga

Sebarkan artikel ini

NEWS-BIDIK,/Banjarnegara,Salah satu pengusaha tambang di Kabupaten Banjarnegara bernama Dika diduga melakukan aktivitas penambangan batu dan pasir di aliran sungai tanpa mengantongi izin resmi dari pihak berwenang.

Kegiatan tersebut telah menimbulkan keresahan di kalangan warga sekitar yang khawatir terhadap dampak lingkungan serta kerusakan infrastruktur.

Aktivitas penambangan diketahui berlangsung di kawasan aliran sungai Bamarwaru, Sidarata, Kecamatan Punggelan, Banjarnegara, Jawa Tengah.

Sejumlah warga melaporkan bahwa alat berat kerap beroperasi sejak pagi hingga sore hari, mengeruk material batuan dan pasir dalam jumlah besar. Mereka menilai kegiatan tersebut tidak hanya merusak ekosistem sungai, tetapi juga mempercepat abrasi bantaran dan mengancam keberlanjutan sumber air bersih.

“Kami menduga kegiatan ini ilegal karena tidak ada papan informasi proyek ataupun sosialisasi kepada masyarakat. Bahkan, saya hawatir nanti jalan desa rusak akibat truk pengangkut tambang yang lalu-lalang,” ungkap salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya pada selasa (29/4/2025).

Berdasarkan penemuan tersebut kami memohon kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Minerar) Banjarnegara dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar segera menurunkan tim investigasi ke lokasi untuk memeriksa dan menindak tegas kegiatan tambang yang diduga illegal.

Pasalnya, kegiatan tambang harus memiliki izin resmi, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Jika terbukti melanggar, sanksi administratif hingga pidana bisa dijatuhkan kepada pelaku tambang illegal tersebut.

Sebagai informasi pelanggaran terhadap undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 yang menyatakan bahwa penambangan tanpa izin dapat dikenakan hukuman penjara hingga 5 tahun dan denda hingga 100.000.000.000 (Seratus Miliar).

Hingga berita ini diturunkan, pihak pengusaha bernama Dika belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pelanggaran tersebut.

Tinggalkan Balasan

Daerah

Kutipan Berita Unggulan:
“Empat medali emas menjadi modal awal bagi Kontingen Jepara untuk terus melaju di Porprov XVII Jawa Tengah 2026. Dengan semangat juang, kerja keras, dan kekompakan seluruh atlet, pelatih, serta ofisial, Jepara optimistis mengejar target 50 medali emas dan menembus empat besar.”

Jawa Tengah

Anggaran negara yang bersumber dari pajak rakyat harus digunakan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Dugaan ketidaksesuaian material dan spesifikasi dalam proyek revitalisasi SD Negeri 1 Ngandong, Bumiharjo, Jepara, perlu ditelusuri secara transparan melalui pemeriksaan teknis dan audit agar kualitas pembangunan terjamin serta setiap rupiah uang negara benar-benar memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.”

Jawa Tengah

“Universitas Muria Kudus diharapkan menjadi pusat pelatihan dan persiapan calon pekerja migran Indonesia melalui program SMK Go Global. Dengan dukungan pelatihan bahasa, peningkatan kompetensi, uji kompetensi, hingga proses penempatan, lulusan SMK diharapkan mampu bersaing di pasar kerja internasional dengan tetap mengutamakan perlindungan dan keselamatan pekerja migran.”

Daerah

“Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Nagan Raya membutuhkan sinergi, komitmen, dan kerja sama seluruh pihak. Pemerintah daerah diharapkan segera menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil monitoring, memastikan realisasi anggaran berjalan optimal, serta mempercepat pemulihan infrastruktur dan pelayanan publik agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak.”

Aceh

“Monitoring dan evaluasi kesiapan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Pidie menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan yang telah dilaksanakan dapat segera ditindaklanjuti dengan pemenuhan sarana dan prasarana. Pemerintah daerah berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten mampu mempercepat operasionalisasi koperasi sebagai penggerak ekonomi gampong, memperkuat kemandirian masyarakat, serta menghadirkan manfaat nyata bagi perekonomian desa.”