Jawa Barat

“Melalui momentum Ramadan, IKAMA menyalurkan 500 kilogram kurma serta bantuan renovasi masjid dan pondok pesantren di Cianjur sebagai wujud kepedulian sosial dan penguatan nilai kebersamaan umat.”

“BPD harus menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah desa. Setiap kebijakan harus transparan, tepat sasaran, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat,” ujar Edwin Pamungkas, tokoh muda Desa Karang Sentosa yang maju sebagai kontestan BPD periode 2026–2034 di Kabupaten Bekasi.

“Prestasi yang diraih menjadi bukti bahwa anggota Polri mampu menunjukkan kemampuan terbaik, baik dalam tugas kedinasan maupun dalam bidang olahraga, sekaligus membawa nama baik institusi dan daerah.” — Ikrar Potawari

Polres Pangandaran bersama Polda Jawa Barat terus mendalami dugaan investasi ilegal aplikasi MBA setelah ribuan laporan masyarakat masuk. Penyelidikan dilakukan dengan koordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan guna memastikan aspek legalitas dan menelusuri transaksi digital yang diduga merugikan warga di Kabupaten Pangandaran.”

Pembentukan Panitia Pengisian BPD 2026 menjadi langkah awal Pemerintah Desa Sukajadi dalam memastikan proses demokrasi berjalan transparan, profesional, dan berpihak pada aspirasi masyarakat, sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Bekasi.”

Relokasi pasar tumpah dari kawasan lampu merah Sentra Grosir Cikarang (SGC) ke Pasar Baru Ramayana Cikarang resmi diberlakukan sebagai langkah penataan wilayah dan penguraian kemacetan. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut himbauan dari Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja yang menegaskan pentingnya ketertiban lokasi berjualan demi kelancaran lalu lintas dan kenyamanan masyarakat.

Keberhasilan Polres Pangandaran meraih Juara 3 amplifikasi pemberitaan media online tingkat Polda Jabar menjadi bukti kuat komitmen peningkatan keterbukaan informasi publik. Kabid Humas Polri, Hendra Rochmawan, menegaskan bahwa kecepatan, ketepatan, dan akurasi informasi merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian di era digital.

Warga berharap pemerintah desa segera membuka ruang dialog bersama pemilik lahan, perusahaan, dan instansi terkait agar setiap kebijakan berjalan transparan, adil, serta tidak merugikan lingkungan maupun masyarakat.”

Sinergi antara kepolisian dan media harus terus diperkuat agar informasi kepada masyarakat tersampaikan secara akurat, berimbang, dan mampu menjaga kondusivitas Kamtibmas di Kabupaten Pangandaran.” – AKBP Ikrar Potawari

“Pelantikan Camat Parigi diharapkan mampu memperkuat kinerja pemerintahan kecamatan serta menghadirkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat demi mendukung pembangunan Kabupaten Pangandaran secara berkelanjutan.”

“Keberhasilan Paguyuban Petani Wanajaya membuktikan bahwa ketahanan pangan dapat dibangun dari inisiatif masyarakat. Lahan yang sebelumnya terbengkalai kini berubah menjadi sumber penghidupan dan lumbung pangan lokal yang berkelanjutan,” tulis NEWSBIDIK.

NEWS BIDIK, Bandung — Ketua LSM GMBI Wilter Aceh, Zulfikar Za, menghadiri prosesi pelantikan Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. H. Dudung Abdurahman sebagai Ketua Dewan Pembina LSM GMBI di Markas Besar DPP GMBI, Padepokan Al Fauzan, Bandung.

Sabar, syukur, dan ridlo bukan sekadar sifat, tetapi maqam yang membimbing seorang murid untuk sampai pada kehadirat Ilahi. Ketika hati telah ridlo dengan seluruh ketetapan Allah, di sanalah jiwa mencapai ketenangan sejati.”
— KH. Muhammad Rosyid Masyhudi S.Sos., M.Pd

Wahana Wisata Air Citumang siap menyambut libur Nataru 2025/2026 dengan standar keamanan yang ditingkatkan. Koordinasi dengan dinas terkait serta unsur TNI–Polri telah dilakukan, termasuk kesiapan pemandu bersertifikasi dan tim medis siaga. Pengunjung dihimbau memastikan kondisi kesehatan prima demi keamanan bersama.”

Penyelesaian sengketa agraria di Pangandaran memerlukan langkah terobosan dan kerja lintas lembaga. Pembentukan Tim Terpadu Reforma Agraria menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang mereka kelola,” — Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin H.M.M.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran pada 1 Oktober 2025 menjadi momentum penting dalam pembahasan Perubahan APBD 2025 serta penguatan regulasi daerah melalui empat Raperda inisiatif. Ketua DPRD Asep Noordin menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk menuntaskan seluruh agenda pembahasan demi mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Pangandaran.”