NEWSBIDIK CIREBON Seorang warga Desa Waled Desa, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon, bernama Mulyana mengeluhkan sulitnya mendapatkan akses mobil desa untuk keperluan berobat. Kondisi ekonomi yang serba kekurangan membuatnya sangat bergantung pada fasilitas desa, namun kenyataan yang dihadapi justru sebaliknya, sampai harus mencari donasi kesana sini dibantu anaknya yang masih duduk di SMP. Minggu, (22/3/2026)
Menurut pengakuan Mulyana, setiap kali hendak berobat, dirinya harus berjuang keras untuk mendapatkan izin penggunaan mobil desa. Ia mengaku telah berulang kali mencoba menghubungi Kuwu (Kepala Desa) Waled, Dedi, melalui telepon maupun pesan WhatsApp, namun tidak mendapat respons/tidak ada balasan.
“Sudah berkali-kali saya hubungi, tapi tidak pernah dibalas. Padahal saya sangat butuh untuk berobat,” ujar Mulyana dengan nada kecewa.
Akibat sulitnya akses tersebut, Mulyana terpaksa menggunakan jasa transportasi online dengan biaya yang tidak sedikit, berkisar antara Rp200 ribu hingga Rp400 ribu sekali perjalanan berobat. Biaya tersebut tentu sangat memberatkan bagi dirinya yang hidup dalam kondisi ekonomi terbatas rumah saja masih ngontrak.
Apalagi harus berobat hampir seminggu Empat kali.
Ironisnya, ketika sesekali permintaan penggunaan mobil desa dikabulkan, Mulyana mengaku mendapatkan perlakuan yang kurang manusiawi. Ia mengatakan sering diingatkan agar tidak menggunakan mobil terlalu lama dengan alasan akan dipakai pihak lain.
“Kalaupun dikasih, selalu dibilang jangan lama-lama karena mau dipakai Bendahara/perangkat desa lainnya hal ini disampaikan oleh Kadus Cecep, Padahal itu mobil desa dari anggaran APBDes, harusnya untuk kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Mulyana berharap adanya perhatian dari pemerintah, khususnya Gubernur Jawa Barat bapak Dedi Mulyadi agar dapat membantu proses pengobatannya sekaligus menindaklanjuti persoalan pelayanan publik di desanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro (Kabiro) Cirebon, Dedi Satriadi, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi yang dialami warga tersebut. Ia menegaskan bahwa fasilitas desa, termasuk mobil desa yang bersumber dari anggaran APBDes, seharusnya diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam kondisi darurat seperti kebutuhan berobat.
“Ini menjadi perhatian serius. Fasilitas desa bukan milik pribadi, melainkan untuk kepentingan warga. Kami akan mencoba menelusuri dan mengonfirmasi langsung kepada pihak terkait agar persoalan ini bisa segera ditangani,” tegas Dedi Satriadi.
Pihaknya juga mendorong adanya transparansi dan pelayanan yang lebih humanis dari pemerintah desa kepada masyarakat, khususnya bagi warga kurang mampu yang sangat membutuhkan bantuan.
Kasus ini diharapkan menjadi perhatian bagi pemerintah daerah agar pelayanan publik di tingkat desa benar-benar berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang semestinya.
