Scroll untuk baca berita
DaerahJawa Tengah

Gerak Merdeka Mandiri Resmikan Dapur Gizi Perdana di Wonosobo, Soroti Ketidakhadiran Polisi

233
×

Gerak Merdeka Mandiri Resmikan Dapur Gizi Perdana di Wonosobo, Soroti Ketidakhadiran Polisi

Sebarkan artikel ini

NEWS-BIDIK,//WONOSOBO – Yayasan Gerak Merdeka Mandiri (YYS GMM) resmi meluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perdana di Dusun Cangkring, Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, Kamis (29/5/2025). Program ini merupakan bagian dari dukungan terhadap kebijakan nasional terkait penyediaan makanan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah melalui Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan inisiatif SPPG.

Acara peresmian berlangsung semarak dengan dihadiri sejumlah pejabat daerah dan nasional. Hadir mewakili Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Kolonel Albertus Dony Dewantoro selaku Direktur Wilayah II Pemantauan dan Pengawasan BGN. Ia didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo Drs. One Andang Wardoyo yang mewakili Bupati, serta Pasiter Kodim 0707/Wonosobo Kapten Iwan, Danramil, Camat, dan Lurah Wadaslintang. Juga hadir Ketua KPRI UTAMA, tokoh masyarakat, serta Ketua Umum Persatuan Wartawan Fast Respon Counter Opini Polri (PW FRCOP) R. Mas MH Rugiarto SH., MH alias Agus Flores bersama jajaran DPW PW FRCOP Jateng.

Ketua YYS GMM Hendrawan dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung sejak awal pembangunan dapur SPPG, yang dimulai sejak peletakan batu pertama pada Januari 2025.

“Atas ridho Allah, semoga dapur ini segera bisa memberikan layanan terbaik bagi masyarakat penerima manfaat, sesuai amanah yang kami emban,” ujarnya.

Peresmian secara simbolis dilakukan melalui pengguntingan pita melati oleh Kol. Albertus Dony Dewantoro bersama Sekda Wonosobo, didampingi unsur Forkompimcam dan pengurus yayasan.

Dalam keterangan persnya, Kol. Dony menekankan bahwa pembangunan dapur gizi ini merupakan program prioritas Presiden untuk mendorong pemenuhan gizi masyarakat, khususnya di daerah-daerah terluar dan tertinggal.

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif dari masyarakat Wadaslintang dan Kabupaten Wonosobo yang telah bergotong royong membangun dapur ini. Satu dapur seperti ini bisa membuka lapangan kerja bagi 50 kepala keluarga dan memutar roda ekonomi lokal,” tegas Dony.

Ia juga menyebut pembangunan SPPG ini telah sesuai standar operasional BGN, dan berharap Gerak Merdeka Mandiri dapat mereplikasi inisiatif serupa di daerah lain.

Senada, Ketua Umum PW FRCOP, Agus Flores, memberikan pujian atas peran aktif Hendrawan dalam mendukung realisasi program Asta Cita pemerintah melalui dapur gizi tersebut.

“Saya sangat bangga. Saya tekankan kepada seluruh anggota Fast Respon, agar bisa meneladani semangat Mas Hendrawan dalam mendukung program-program pemerintah,” kata Agus.

Namun, Agus Flores juga menyoroti ketidakhadiran perwakilan kepolisian dalam acara tersebut. Ia menyayangkan absennya institusi Polri, meski undangan telah dikirimkan langsung oleh panitia.

“Saya tadi tengok kanan kiri, semua unsur pemerintah dan TNI hadir. Tapi kok dari polisi, tidak ada sama sekali? Bahkan Polsek pun tidak tampak. Ini patut dipertanyakan,” ujarnya dengan nada kecewa.

Peresmian SPPG di Wonosobo ini menjadi langkah awal Yayasan Gerak Merdeka Mandiri dalam mendukung upaya peningkatan gizi nasional dan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan berbasis komunitas dan kolaborasi lintas sektor.

Tinggalkan Balasan

Jawa Tengah

Pembangunan revitalisasi SMP Tahfidz Annur Tahunan Jepara kembali disorot. Temuan di lapangan menunjukkan sejumlah bagian bangunan diduga tidak sesuai spesifikasi, mulai dari pengecoran hingga atap yang dinilai tidak memenuhi standar. Minimnya pengawasan proyek turut menjadi sorotan, sementara panitia tetap optimistis pekerjaan selesai sebelum tenggat, meski progres dinilai jauh dari target.”

Jawa Tengah

Dugaan pungutan liar dalam pelaksanaan Program PTSL di Desa Kawengen semakin menguat setelah ratusan warga mengaku dipungut biaya Rp500.000 per bidang tanah, jauh di atas ketentuan resmi. Meski Kepala Desa Marjani berdalih biaya tersebut telah disepakati dan diketahui sejumlah pihak, warga menilai praktik ini sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang harus segera ditindaklanjuti Aparat Penegak Hukum (APH). Media dan warga mendesak investigasi penuh untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam program sertifikasi tanah tersebut.”

Jawa Tengah

Gudang diduga menjadi pusat penimbunan solar bersubsidi di Desa Sruwen, Tengaran, Kabupaten Semarang akhirnya terbongkar. Tim investigasi menemukan puluhan tandon 1.000 liter, mesin pompa besar, serta jejak aktivitas armada mobil yang keluar-masuk membawa BBM dari berbagai SPBU. Warga mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dugaan mafia solar yang merugikan negara hingga miliaran rupiah.”

Jawa Tengah

“Warga mendesak Dinas Imigrasi Jawa Tengah mengambil langkah tegas terkait dugaan keberadaan tenaga kerja asing (TKA) ilegal yang bekerja tanpa izin di Kawasan Industri Kendal (KIK). Temuan adanya mess penampungan, upah di bawah standar, hingga ketiadaan BPJS dan K3 memperkuat dugaan praktik pelanggaran ketenagakerjaan oleh perusahaan. Kasus ini kini menjadi sorotan dan menunggu tindakan nyata dari pihak berwenang.”

Hukum & Kriminal

Temuan di lapangan memperlihatkan adanya dugaan kuat penyimpangan pada proyek revitalisasi SD Negeri 2 Geneng Jepara. Pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan dengan mekanisme swakelola justru dikerjakan oleh pihak rekanan, sehingga menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi, mutu, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Lembaga dan tim media berencana membawa temuan ini ke BPK serta Kejaksaan untuk memastikan ada penegakan hukum yang tegas.”

Jawa Tengah

Proyek pembangunan jalan masuk selatan UIN Salatiga kembali menjadi sorotan setelah tim investigasi menemukan dugaan penyimpangan di lapangan. Mulai dari papan proyek yang tidak dipasang, pekerjaan saluran air yang tidak sesuai standar, hingga dugaan penggunaan solar subsidi untuk alat berat. Minimnya transparansi pihak kontraktor kian menguatkan desakan agar KPK dan instansi terkait segera melakukan audit terhadap proyek bernilai miliaran rupiah ini.”